alexametrics
24 C
Pontianak
Thursday, May 26, 2022

Pemerintah Hapus Tenaga Honorer Mulai 2023

JAKARTA – Pemerintah telah memutuskan untuk menyelesaikan status tenaga honorer di instansi pemerintahan pada 2023. Sehingga, status pegawai pemerintah nanti hanya akan ada dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Terkait tenaga honorer, melalui peraturan pemerintah (PP) akan diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” katanya.

Terkait beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti petugas keamanan dan kebersihan, Tjahjo mengatakan hal itu akan dipenuhi melalui tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing.

“Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic, seperti cleaning service dan security  itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll),” ujar Tjahjo.

Baca Juga :  Dosen iSTTS Ciptakan Pembelajaran Interaktif di Dunia Metaverse

Tjahjo Kumolo meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka penyelesaian tenaga honorer di instansi tersebut.

“Diharapkan instansi (K/L dan pemda) melakukan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja kembali secara komprehensif,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (23/1).  (jp/ant)

JAKARTA – Pemerintah telah memutuskan untuk menyelesaikan status tenaga honorer di instansi pemerintahan pada 2023. Sehingga, status pegawai pemerintah nanti hanya akan ada dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Terkait tenaga honorer, melalui peraturan pemerintah (PP) akan diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” katanya.

Terkait beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti petugas keamanan dan kebersihan, Tjahjo mengatakan hal itu akan dipenuhi melalui tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing.

“Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic, seperti cleaning service dan security  itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll),” ujar Tjahjo.

Baca Juga :  Askandi Seberangi Lautan Selama dua Hari, Hadiri Penyerahan SK PPPK Guru

Tjahjo Kumolo meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka penyelesaian tenaga honorer di instansi tersebut.

“Diharapkan instansi (K/L dan pemda) melakukan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja kembali secara komprehensif,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (23/1).  (jp/ant)

Most Read

Ponpes Mahasiswa Aswaja Siap Dibangun

Jumlah Penumpang Pesawat Turun

Penyelundupan 12 Kilogram Sabu Digagalkan

Artikel Terbaru

/