JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) meraih nilai yang hampir sempurna dalam berbagai bidang pada penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2023. Dari seluruh pemprov yang ada di Indonesia, Kalbar berhasil menduduki peringkat tiga nasional terkait penilain MCP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI itu.
Berdasarkan data MCP yang dirilis per 28 Februari 2023, Kalbar berhasil memperoleh nilai kumulatif sebesar 96,74 persen. Rinciannya, dari tujuh bidang penilaian MCP, Pemprov Kalbar berhasil meraih persentase 100 persen pada bidang perizinan.
Pada bidang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) meraih 99,04 persen. Lalu, pada bidang optimalisasi pajak daerah sebesar 98,08 persen. Sedangkan untuk bidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mendapat nilai 96,29 persen.
Lalu, bidang pengadaan barang dan jasa meraih angka 96,22 persen. Dalam bidang pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), pemprov mendapat angka 94,82 persen. Sementara dalam bidang perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meraih nilai 94,55 persen.
Seperti diketahui, MCP sendiri merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK RI untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Untuk level pemerintah provinsi, MCP memiliki tujuh cakupan intervensi, dan untuk pemerintah kabupaten/kota delapan cakupan intervensi. Cakupannya yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pajak daerah dan tata kelola keuangan desa.
Menanggapi hasil penilaian MCP tahun 2023, Gubernur Kalbar Sutarmidji meminta kepada jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri dengan hasil capaian yang ada. Menurutnya, semua harus terus menggenjot perbaikan-perbaikan guna menutup rapat ruang korupsi, sebagaimana tujuan dari penilaian MCP tersebut.
“MCP ini untuk mencegah jangan sampai terjadi ruang-ruang untuk korupsi. Nah, saya berharap jajaran pemerintah provinsi terus melakukan perbaikan. Alhamdulilah, untuk MCP Kalbar, dari 38 provinsi kita berada di urutan tiga (se-Indonesia), tapi dari 542 kabupaten/kota dan provinsi, kita menduduki ranking delapan,” ungkapnya usai menghadiri Rakor Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (21/3).
Midji-sapaan karibnya, menilai persentase yang ditorehkan oleh pemprov ini boleh dikatakan sangat baik. Namun demikian, ia sangat berharap nilai-nilai persentase itu benar-benar sama atau berbanding lurus dengan hasil kinerja jajarannya di lapangan. “Saya berharap ini riil (nyata), dalam artian betul-betul pelayanan itu diberikan kepada masyarakat. Kami sebagai pemerintah diingatkan untuk terus memperbaiki pelayanan publik, layanan-layanan masyarakat, karena memang tugas pemerintah itu memberikan pelayanan,” ujarnya.
Muara dari pelayanan yang diberikan itu, lanjut dia, adalah kesejahteraan masyarakat. Harapannya bagaimana agar jangan sampai terjadi inflasi, penurunan daya beli masyarakat, dan stagnasi pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya dapat menyebabkan pertambahan kemiskinan, pengangguran dan seterusnya.
“Saya yakin jajaran pemprov bisa, dan semangat untuk itu ada. Kemudian (kepada) jajaran pemprov, kabupaten/kota se-Kalbar, saya ingin mengingatkan jangan pernah ada praktik-praktik jual beli jabatan, dalam bentuk dan model apapun, karena itu diingatkan (terus) oleh Ketua KPK,” katanya.
Sejalan dengan penilaian MCP tersebut, Midji juga berharap adanya perbaikan pada bidang Standar Penilaian Indonesia (SPI). “Kalau tidak salah, SPI ini, kita (Kalbar) menduduki ranking kelima dari 38 provinsi. Ini juga bagus. Artinya, kalau dua hal ini (MCP dan SPI), kemudian ditambah lagi (dengan penilaian) SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) kemarin, di mana kita menduduki ranking dua setelah DKI (Jakarta) nilai kumulatifnya, maka saya yakin semuanya bisa (bagus),” tambahnya.
Oleh karena itu, Midji turut mengajak seluruh pihak, baik di jajaran pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus berkomitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Terkait dengan kesejahteraan, dirinya pun berharap agar penyerapan anggaran yang ada dapat dilakukan secara maksimal. Hal itu penting lantaran penyerapan anggaran menjadi bagian penopang bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
“Kalau pertumbuhan ekonomi baik maka daya beli pasti akan baik. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik biasanya diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Dampak lainnya yaitu kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang dan lain sebagainya,” pungkas dia.
Seperti diketahui, rakor tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri dan dihadiri gubernur seluruh Indonesia atau yang mewakili. Selain Gubernur Sutarmidji, dari Pemprov Kalbar hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson bersama Inspektur Pemprov Kalbar Marlyna Almuthahar. (bar/ser)
