alexametrics
27 C
Pontianak
Thursday, June 30, 2022

Tak Masuk Kabinet Jokowi, SBY Tentukan Sikap

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan 34 menteri dan empat pejabat setara menteri terkait Kabinet Indonesia Maju untuk masa pemerintahan periode 2019-2024. Sejumlah partai politik hingga profesional turut diikut sertakan mengisi posisi menteri dalam pemerintahan periode kedua.

Kubu oposisi seperti Gerindra yang merupakan rival Jokowi-Maruf dalam Pilpres 2019 pun dijatah oleh Jokowi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dijatah Menteri Pertahanan (Menhan) dan wakil Ketua DPP Gerindra Edy Prabowo menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Namun disayangkan, Partai Demokrat tidak diberi jatah oleh Jokowi. Kendati demikian, Partai Demokrat menghormati keputusan Presiden Jokowi yang tidak mengikut sertakan dalam pemerintahan periode kedua.

“Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat pasca Pemilu 2019. Partai Demokrat meyakini bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki nilai dan tujuan yang baik,” kata Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan dalam keterangannya, Rabu (23/10).

Baca Juga :  Senang Sekolah Dibuka Lagi

Hinca menyebut, pihaknya pun telah mengerti bahwa pemilihan menteri merupakan kewenangan hak prerogatif Presiden Jokowi. Oleh karenanya, posisi Partai Demokrat ke depan akan ditentukan oleh Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pada saatnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menyampaikan secara resmi kepada seluruh jajaran partai,” terang Hinca.

Kendati demikian, Hinca menyatakan Demokrat pada prinsipnya ingin berperan dan berkontribusi agar pemerintah Presiden Jokowi sukses dalam mengemban amanahnya. Menurutnya, Demokrat dipastikan akan memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Tentu saja Partai Demokrat akan sangat serius memperjuangkan aspirasi rakyat kita, agar pemegang kedaulatan yang sejati itu memiliki masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Baca Juga :  Saksikan Langsung Laga Sunardi dan Hisar

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan/Jawa Pos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan 34 menteri dan empat pejabat setara menteri terkait Kabinet Indonesia Maju untuk masa pemerintahan periode 2019-2024. Sejumlah partai politik hingga profesional turut diikut sertakan mengisi posisi menteri dalam pemerintahan periode kedua.

Kubu oposisi seperti Gerindra yang merupakan rival Jokowi-Maruf dalam Pilpres 2019 pun dijatah oleh Jokowi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dijatah Menteri Pertahanan (Menhan) dan wakil Ketua DPP Gerindra Edy Prabowo menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Namun disayangkan, Partai Demokrat tidak diberi jatah oleh Jokowi. Kendati demikian, Partai Demokrat menghormati keputusan Presiden Jokowi yang tidak mengikut sertakan dalam pemerintahan periode kedua.

“Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat pasca Pemilu 2019. Partai Demokrat meyakini bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki nilai dan tujuan yang baik,” kata Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan dalam keterangannya, Rabu (23/10).

Baca Juga :  Satgas Penanganan Covid-19 Ingatkan Disiplin Jalankan 3M

Hinca menyebut, pihaknya pun telah mengerti bahwa pemilihan menteri merupakan kewenangan hak prerogatif Presiden Jokowi. Oleh karenanya, posisi Partai Demokrat ke depan akan ditentukan oleh Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pada saatnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menyampaikan secara resmi kepada seluruh jajaran partai,” terang Hinca.

Kendati demikian, Hinca menyatakan Demokrat pada prinsipnya ingin berperan dan berkontribusi agar pemerintah Presiden Jokowi sukses dalam mengemban amanahnya. Menurutnya, Demokrat dipastikan akan memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Tentu saja Partai Demokrat akan sangat serius memperjuangkan aspirasi rakyat kita, agar pemegang kedaulatan yang sejati itu memiliki masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Baca Juga :  Lebih Ketat, PPKM Darurat Jawa-Bali Mulai Berlaku Per 3 Juli 2021

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan/Jawa Pos

Most Read

Sita Ribuan Miras Ilegal

Stok Pangan Aman

Api Mendekati RSUD Muhammad Jamaludin I

Artikel Terbaru

/