alexametrics
25.6 C
Pontianak
Tuesday, August 9, 2022

Langkah Awal Kebangkitan Produksi Film Negara (PFN)

Mulai dengan Membangun Bioskop Rakyat

Produksi Film Negara (PFN) bangun dari tidur panjangnya. Memasuki dekade baru, PFN mempersiapkan berbagai program gebrakan demi memajukan film Indonesia. Salah satunya lewat bioskop yang lebih merakyat.

DEBORA DANISA SITANGGANG, Jakarta

BERADA di ujung belakang kompleks PFN, studio 3 itu berdiri tegak meski warnanya tampak usang. Bangunannya tinggi dan dalamnya luas. Dulu kerap digunakan untuk produksi film oleh perusahaan milik negara tersebut. Namun, sejak vakum pada 1992, gedung itu tak banyak berfungsi.

PFN mulai menggeliat saat kepengurusannya berganti pada 2017. Di awal 2020 ini mereka memutuskan untuk tancap gas. Jajaran direksi Perum PFN menjadikan salah satu studio besarnya itu sebagai inkubator bioskop rakyat. Inkubator tersebut diresmikan PFN pada Jumat (21/2).

Memang bukan bioskop rakyat pertama di Indonesia. Tapi, itulah bioskop pertama milik PFN yang menjadi cikal bakal proyek ambisius mereka beberapa tahun ke depan. Yakni, selain bioskop rakyat yang gratis, juga bioskop middle-low class dengan harga tiket miring.

”Bioskop rakyat lebih mirip CSR. Dan yang kita canangkan bioskop middle-low yang tidak harus di mal,” ungkap Direktur Komersial dan Marketing PFN Elprisdat.

Namanya juga bioskop rakyat. Jangan bayangkan sama dengan bioskop yang ada di mal-mal atau gedung studio khusus. Layarnya hanya berukuran 96 inci. Kursinya bukan sofa beludru lebar. Hanya kursi lipat yang biasa dipakai saat acara seminar.

Namun, mereka sudah menggunakan teknologi digital cinema projector (DCP) yang sesuai dengan standar bioskop. Soal kualitas gambar, asal filmnya sudah direkam dengan teknologi baru, tampilannya juga akan bagus di layar proyektor.
Film perdana yang diputar saat peluncuran berjudul Kereta Api Terakhir. Film yang sudah berusia hampir 40 tahun, diluncurkan pada 1981. Kereta Api Terakhir dipilih karena merupakan film terbaik PFN pada masa jayanya. Film ini melibatkan kurang lebih 10 ribu orang dalam produksinya. Durasinya lebih panjang dari film pada umumnya, sampai 2 jam 30 menit.

Baca Juga :  Pemimpin Agama dari 19 Negara Bersatu dalam Doa untuk Mengatasi COVID 19

Bioskop rakyat di Jakarta Timur itu berkapasitas maksimal 100 orang. Tetapi idealnya berisi 75 penonton agar nyaman. Saat siang pintu besinya yang berwarna kuning harus ditutup. Sebab, cahaya matahari otomatis akan masuk dan belum ada penutup semacam tirai.

Elprisdat ingin bioskop rakyat dan kelas menengah ke bawah tersebut bisa membuka keran distribusi film Indonesia lebih lebar lagi. Menurut dia, permasalahan film nasional saat ini bukan lagi kurangnya produksi. Secara angka, produksinya bahkan tinggi. Dalam setahun rata-rata ada 200 judul film, baik komersial, indie, film panjang, maupun film pendek, yang dihasilkan.

Sayangnya, maksimal hanya 50 persen dari film-film itu yang bisa masuk layar bioskop. Sisanya tenggelam, hanya diputar di komunitas dan kesempatan-kesempatan tertentu. ”Makanya, saya berpandangan, kalau PFN mau muncul, kita tidak bisa hanya bicara di level produksi,” lanjut Elprisdat.

PFN juga harus bergerak di bidang distribusi. PFN punya mimpi bisa menghadirkan bioskop seluas-luasnya. Bukan hanya di kota-kota besar. Bioskop rakyat disediakan juga. Tapi, mereka mengutamakan bioskop kelas menengah ke bawah. Harga tiketnya paling mentok Rp 15 ribu. Setidaknya tetap menghasilkan dan masyarakat di daerah bisa mendapat akses untuk menonton film.

Inkubator memang dibuka di Jakarta. Namun, Elprisdat menegaskan bahwa rencana pembangunan bioskop menengah ke bawah itu lebih menyasar daerah-daerah yang belum punya bioskop sama sekali. ”Kalau bisa, semua kabupaten/kota yang jumlahnya sekitar 500 itu bisa punya, minimal dua layar,” tuturnya.

Paling tidak, bakal ada penambahan seribu layar bioskop di Indonesia. Itu yang akan menjadi wadah bagi film-film yang kemungkinan kecil bisa masuk ke bioskop-bioskop komersial besar. Program tersebut, kata Elprisdat, akan dimulai tahun ini dan selesai pada 2023.

Tidak perlu risau soal gedung. Fasilitasnya memang tidak semewah bioskop di mal. Tetapi, setidaknya gedung bioskop menengah ke bawah nanti layak untuk dijadikan tempat menonton. Pemerintah punya banyak aset gedung BUMN yang sudah tidak terpakai di segenap penjuru Indonesia. Itulah yang akan dimanfaatkan Perum PFN.
Distribusi bakal menjadi program andalan PFN. Tapi kurang afdal jika tidak diimbangi dengan produksi juga. Di sisi lain, PFN juga akan mengejar dari sisi produksi film. Itu menjadi tugas Kepala Divisi Produksi Film Layar Lebar Perum PFN Erwin Arnada.

Baca Juga :  Pemanfaatan Healthtech dan Edutech Bagi Sumber Daya Manusia di Sektor Kesehatan Sangat Berpeluang

Film terakhir PFN sebelum vakum pada 1992 adalah Pelangi di Nusa Laut. Sempat juga dapat Piala Citra pada 1994 meski saat itu PFN sudah ”hiatus” selama dua tahun. Untungnya, pada 2017 PFN sudah memulai lagi produksi film baru. Jadi, setidaknya mereka tidak benar-benar memulai dari nol lagi tahun ini.
Film produksi 2017 itu pun sudah sempat tayang di bioskop besar pada Maret 2019, berjudul Kuambil Lagi Hatiku. Bukan film laris, tetapi produksinya patut diacungi jempol karena serius. Bekerja sama dengan Wahana Kreator Nusantara dan BUMN bidang pariwisata, PFN membangun cerita film yang tidak cuma berbicara keindahan Indonesia. Tapi, juga ada cerita humanistis di dalamnya.

Sebagai salah satu BUMN, jelas perusahaan tersebut punya tugas sesuai dengan marwah pemerintah untuk menjaga budaya dan karakter bangsa melalui seni visual. Ada beberapa judul film yang sudah mereka siapkan. Antara lain Hoegeng, Saimar, Layar Terkembang, dan Bawang Merah Bawang Putih.

Langkah awal itu diharapkan benar-benar bisa menjadi penanda kebangkitan Perum PFN. Direktur Utama Perum PFN Judith Dipodiputro sempat merasa prihatin. Sebab, meski terletak di tengah Jakarta, keberadaan PFN seolah tenggelam di antara hiruk pikuk sarana perfilman lain yang lebih megah. ”Sebenarnya tantangan cukup besar untuk menjadikan tempat ini bioskop,” ucapnya. (*/c9/ayi)

Mulai dengan Membangun Bioskop Rakyat

Produksi Film Negara (PFN) bangun dari tidur panjangnya. Memasuki dekade baru, PFN mempersiapkan berbagai program gebrakan demi memajukan film Indonesia. Salah satunya lewat bioskop yang lebih merakyat.

DEBORA DANISA SITANGGANG, Jakarta

BERADA di ujung belakang kompleks PFN, studio 3 itu berdiri tegak meski warnanya tampak usang. Bangunannya tinggi dan dalamnya luas. Dulu kerap digunakan untuk produksi film oleh perusahaan milik negara tersebut. Namun, sejak vakum pada 1992, gedung itu tak banyak berfungsi.

PFN mulai menggeliat saat kepengurusannya berganti pada 2017. Di awal 2020 ini mereka memutuskan untuk tancap gas. Jajaran direksi Perum PFN menjadikan salah satu studio besarnya itu sebagai inkubator bioskop rakyat. Inkubator tersebut diresmikan PFN pada Jumat (21/2).

Memang bukan bioskop rakyat pertama di Indonesia. Tapi, itulah bioskop pertama milik PFN yang menjadi cikal bakal proyek ambisius mereka beberapa tahun ke depan. Yakni, selain bioskop rakyat yang gratis, juga bioskop middle-low class dengan harga tiket miring.

”Bioskop rakyat lebih mirip CSR. Dan yang kita canangkan bioskop middle-low yang tidak harus di mal,” ungkap Direktur Komersial dan Marketing PFN Elprisdat.

Namanya juga bioskop rakyat. Jangan bayangkan sama dengan bioskop yang ada di mal-mal atau gedung studio khusus. Layarnya hanya berukuran 96 inci. Kursinya bukan sofa beludru lebar. Hanya kursi lipat yang biasa dipakai saat acara seminar.

Namun, mereka sudah menggunakan teknologi digital cinema projector (DCP) yang sesuai dengan standar bioskop. Soal kualitas gambar, asal filmnya sudah direkam dengan teknologi baru, tampilannya juga akan bagus di layar proyektor.
Film perdana yang diputar saat peluncuran berjudul Kereta Api Terakhir. Film yang sudah berusia hampir 40 tahun, diluncurkan pada 1981. Kereta Api Terakhir dipilih karena merupakan film terbaik PFN pada masa jayanya. Film ini melibatkan kurang lebih 10 ribu orang dalam produksinya. Durasinya lebih panjang dari film pada umumnya, sampai 2 jam 30 menit.

Baca Juga :  Kalbar Berpeluang Tambah Medali di PON XX Papua

Bioskop rakyat di Jakarta Timur itu berkapasitas maksimal 100 orang. Tetapi idealnya berisi 75 penonton agar nyaman. Saat siang pintu besinya yang berwarna kuning harus ditutup. Sebab, cahaya matahari otomatis akan masuk dan belum ada penutup semacam tirai.

Elprisdat ingin bioskop rakyat dan kelas menengah ke bawah tersebut bisa membuka keran distribusi film Indonesia lebih lebar lagi. Menurut dia, permasalahan film nasional saat ini bukan lagi kurangnya produksi. Secara angka, produksinya bahkan tinggi. Dalam setahun rata-rata ada 200 judul film, baik komersial, indie, film panjang, maupun film pendek, yang dihasilkan.

Sayangnya, maksimal hanya 50 persen dari film-film itu yang bisa masuk layar bioskop. Sisanya tenggelam, hanya diputar di komunitas dan kesempatan-kesempatan tertentu. ”Makanya, saya berpandangan, kalau PFN mau muncul, kita tidak bisa hanya bicara di level produksi,” lanjut Elprisdat.

PFN juga harus bergerak di bidang distribusi. PFN punya mimpi bisa menghadirkan bioskop seluas-luasnya. Bukan hanya di kota-kota besar. Bioskop rakyat disediakan juga. Tapi, mereka mengutamakan bioskop kelas menengah ke bawah. Harga tiketnya paling mentok Rp 15 ribu. Setidaknya tetap menghasilkan dan masyarakat di daerah bisa mendapat akses untuk menonton film.

Inkubator memang dibuka di Jakarta. Namun, Elprisdat menegaskan bahwa rencana pembangunan bioskop menengah ke bawah itu lebih menyasar daerah-daerah yang belum punya bioskop sama sekali. ”Kalau bisa, semua kabupaten/kota yang jumlahnya sekitar 500 itu bisa punya, minimal dua layar,” tuturnya.

Paling tidak, bakal ada penambahan seribu layar bioskop di Indonesia. Itu yang akan menjadi wadah bagi film-film yang kemungkinan kecil bisa masuk ke bioskop-bioskop komersial besar. Program tersebut, kata Elprisdat, akan dimulai tahun ini dan selesai pada 2023.

Tidak perlu risau soal gedung. Fasilitasnya memang tidak semewah bioskop di mal. Tetapi, setidaknya gedung bioskop menengah ke bawah nanti layak untuk dijadikan tempat menonton. Pemerintah punya banyak aset gedung BUMN yang sudah tidak terpakai di segenap penjuru Indonesia. Itulah yang akan dimanfaatkan Perum PFN.
Distribusi bakal menjadi program andalan PFN. Tapi kurang afdal jika tidak diimbangi dengan produksi juga. Di sisi lain, PFN juga akan mengejar dari sisi produksi film. Itu menjadi tugas Kepala Divisi Produksi Film Layar Lebar Perum PFN Erwin Arnada.

Baca Juga :  MotoGP di Mandalika Diharap Bantu Pulihkan Pariwisata Lombok

Film terakhir PFN sebelum vakum pada 1992 adalah Pelangi di Nusa Laut. Sempat juga dapat Piala Citra pada 1994 meski saat itu PFN sudah ”hiatus” selama dua tahun. Untungnya, pada 2017 PFN sudah memulai lagi produksi film baru. Jadi, setidaknya mereka tidak benar-benar memulai dari nol lagi tahun ini.
Film produksi 2017 itu pun sudah sempat tayang di bioskop besar pada Maret 2019, berjudul Kuambil Lagi Hatiku. Bukan film laris, tetapi produksinya patut diacungi jempol karena serius. Bekerja sama dengan Wahana Kreator Nusantara dan BUMN bidang pariwisata, PFN membangun cerita film yang tidak cuma berbicara keindahan Indonesia. Tapi, juga ada cerita humanistis di dalamnya.

Sebagai salah satu BUMN, jelas perusahaan tersebut punya tugas sesuai dengan marwah pemerintah untuk menjaga budaya dan karakter bangsa melalui seni visual. Ada beberapa judul film yang sudah mereka siapkan. Antara lain Hoegeng, Saimar, Layar Terkembang, dan Bawang Merah Bawang Putih.

Langkah awal itu diharapkan benar-benar bisa menjadi penanda kebangkitan Perum PFN. Direktur Utama Perum PFN Judith Dipodiputro sempat merasa prihatin. Sebab, meski terletak di tengah Jakarta, keberadaan PFN seolah tenggelam di antara hiruk pikuk sarana perfilman lain yang lebih megah. ”Sebenarnya tantangan cukup besar untuk menjadikan tempat ini bioskop,” ucapnya. (*/c9/ayi)

Most Read

Artikel Terbaru

/