23.9 C
Pontianak
Thursday, December 1, 2022

Hendra Akui Komjen Agus Terlibat, Kasus Setoran Tambang Ilegal Ismail Bolong

JAKARTAKendati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan penangkapan terhadap Ismail Bolong beberapa waktu lalu, hingga kini purnawirawan Polri tersebut belum jelas keberadaannya. Hendra Kurniawan yang menangani kasus itu saat masih menjabat Karopaminal pun angkat bicara. Dia tidak menampik keterlibatan dari Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Ketika ditanya mengenai penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah petinggi Polri terkait pernyataan Ismail Bolong, Hendra menegaskan bahwa dirinya memang pernah melakukan penyelidikan berkenaan dengan hal itu.

”Tanya pejabat yang berwenang aja,” ungkap dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kemarin.

Saat ditanya penyelidikan yang dia lakukan menyeret-nyeret nama Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, mantan jenderal bintang satu Polri itu tidak menampik.

”Kan sesuai faktanya begitu,” imbuhnya.

Hingga saat ini, Polri belum mengumumkan bagaimana perkembangan pencarian terhadap Ismail Bolong, kendati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan penangkapan.

Baca Juga :  Stimulus Kelistrikan, Upaya Pemerintah Membantu Masyarakat di Tengah Pandemi

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto berkomentar terkait kondisi tersebut. Menurutnya, perintah Kapolri untuk menangkap Ismail tidak bisa menutupi fakta bahwa ada aliran dana ke pati dan pamen di Polri.

”Ini fakta yang tidak bisa ditutupi,” urainya.

Dia juga menyinggung pencopotan salah seorang pati yang dilakukan Desember 2021 lalu. Pencopotan itu dinilai bukan merupakan sanksi untuk pati tersebut, melainkan hanya mutasi biasa.

”Ini promosi karena mendapat jabatan,” paparnya.

Yang ironis, lanjutnya, kasus Ismail Bolong ini menunjukkan ke publik bahwa Polri melakukan bersih-bersih dengan sapu yang kotor.

”Jadi, apakah publik masih bisa percaya dengan sapu kotor yang dipakai ini,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjutnya, sebenarnya kasus Ismail Bolong ini merupakan pukulan telak untuk kepolisian. Sebab, masih ada praktik-praktik korupsi dan kolusi di internal kepolisian. ”Setelah kasus Sambo yang juga memiliki aroma yang sama karena dugaan konsorsium 303,” tuturnya.

Baca Juga :  Cegah Pesebaran Covid-19, Jakarta Siap Karantina Wilayah, Tutup Tol hingga Jalur Tikus

Dia mengatakan, yang perlu dipahami adalah surat laporan hasil penyelidikan dari Divpropam itu telah direkomendasikan sejak 7 April lalu.

”Apa yang terjadi, sampai tidak dibaca. Padahal, surat yang begitu penting,” urainya.

Seperti diberitakan, kasus Ismail Bolong ini terkait dengan setoran kepada petinggi polisi dari aktivitas tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur. Selain Ismail Bolong, terdapat pula 15 orang lainnya yang disebut sebagai pemilik tambang batu bara ilegal.

Laporan menyebutkan para penambang ilegal itu memberikan “uang koordinasi” kepada para petinggi polisi, baik di Polda Kaltim maupun Bareskrim Polri sejak Juli 2020. Besaran dana yang disetor mencapai miliaran rupiah. Satu jenderal yang diduga menerima aliran dana Ismail Bolong adalah Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

Ismail diduga tiga kali menyerahkan uang secara langsung kepada Agus pada Oktober, November dan Desember 2021. Nilainya Rp 2 miliar setiap bulan. (idr/syn)

JAKARTAKendati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan penangkapan terhadap Ismail Bolong beberapa waktu lalu, hingga kini purnawirawan Polri tersebut belum jelas keberadaannya. Hendra Kurniawan yang menangani kasus itu saat masih menjabat Karopaminal pun angkat bicara. Dia tidak menampik keterlibatan dari Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Ketika ditanya mengenai penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah petinggi Polri terkait pernyataan Ismail Bolong, Hendra menegaskan bahwa dirinya memang pernah melakukan penyelidikan berkenaan dengan hal itu.

”Tanya pejabat yang berwenang aja,” ungkap dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kemarin.

Saat ditanya penyelidikan yang dia lakukan menyeret-nyeret nama Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, mantan jenderal bintang satu Polri itu tidak menampik.

”Kan sesuai faktanya begitu,” imbuhnya.

Hingga saat ini, Polri belum mengumumkan bagaimana perkembangan pencarian terhadap Ismail Bolong, kendati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan penangkapan.

Baca Juga :  Menko Airlangga Apresiasi Dedikasi TNI dan Polri yang Turut Aktif dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto berkomentar terkait kondisi tersebut. Menurutnya, perintah Kapolri untuk menangkap Ismail tidak bisa menutupi fakta bahwa ada aliran dana ke pati dan pamen di Polri.

”Ini fakta yang tidak bisa ditutupi,” urainya.

Dia juga menyinggung pencopotan salah seorang pati yang dilakukan Desember 2021 lalu. Pencopotan itu dinilai bukan merupakan sanksi untuk pati tersebut, melainkan hanya mutasi biasa.

”Ini promosi karena mendapat jabatan,” paparnya.

Yang ironis, lanjutnya, kasus Ismail Bolong ini menunjukkan ke publik bahwa Polri melakukan bersih-bersih dengan sapu yang kotor.

”Jadi, apakah publik masih bisa percaya dengan sapu kotor yang dipakai ini,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjutnya, sebenarnya kasus Ismail Bolong ini merupakan pukulan telak untuk kepolisian. Sebab, masih ada praktik-praktik korupsi dan kolusi di internal kepolisian. ”Setelah kasus Sambo yang juga memiliki aroma yang sama karena dugaan konsorsium 303,” tuturnya.

Baca Juga :  Menko Airlangga Terus Dukung PLN Serap Produk Dalam Negeri

Dia mengatakan, yang perlu dipahami adalah surat laporan hasil penyelidikan dari Divpropam itu telah direkomendasikan sejak 7 April lalu.

”Apa yang terjadi, sampai tidak dibaca. Padahal, surat yang begitu penting,” urainya.

Seperti diberitakan, kasus Ismail Bolong ini terkait dengan setoran kepada petinggi polisi dari aktivitas tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur. Selain Ismail Bolong, terdapat pula 15 orang lainnya yang disebut sebagai pemilik tambang batu bara ilegal.

Laporan menyebutkan para penambang ilegal itu memberikan “uang koordinasi” kepada para petinggi polisi, baik di Polda Kaltim maupun Bareskrim Polri sejak Juli 2020. Besaran dana yang disetor mencapai miliaran rupiah. Satu jenderal yang diduga menerima aliran dana Ismail Bolong adalah Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

Ismail diduga tiga kali menyerahkan uang secara langsung kepada Agus pada Oktober, November dan Desember 2021. Nilainya Rp 2 miliar setiap bulan. (idr/syn)

Most Read

Artikel Terbaru

/