PONTIANAK POST - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq mengaku telah menerjunkan tim untuk melakukan kajian terkait bencana banjir bandang di wilayah pulau Sumatera yang menerjang tiga provinsi tersebut.
"Kami tentu mendalami detailnya, mengambil langkah-langkah yang diperlukan," kata Hanif di Banjarbaru, Kalsel, Sabtu (29/11).
Hanif mengatakan siklon tropis sebagaimana yang telah disampaikan BMKG memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan intensitas curah hujan di wilayah sekitarnya termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebelumnya tidak pernah sampai dampaknya ke Sumatera.
Namun faktanya kini terjadi hingga mengalami hujan dengan intensitas mencapai kategori ekstrem yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir bandang. "Artinya iklim tidak bisa lagi diprediksi sehingga menuntut ketahanan kita menjaga alam," jelasnya.
Hanif menegaskan jika Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan untuk menghentikan kerusakan alam terutama hutan yang kemudian secara nyata menimbulkan dampak buruk bencana luar biasa pada saat krisis iklim.
Dia menekankan pentingnya pengetatan penataan tata lingkungan yang harus terus ditingkatkan sembari upaya konservasi untuk melindungi, memulihkan, dan meningkatkan kualitas lingkungan salah satunya melalui vegetasi (penghijauan).
"Kita terus dorong kementerian lembaga serta pemerintah daerah melakukan ini," tegasnya.
Pembalakan Liar
Terpisah, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk mengusut pembalakan liar yang memicu banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut.
“Banjir bandang di Sumbar (Sumatera Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan Aceh ini terjadi akibat pembalakan hutan. Tangan manusia yang membuat bencana ini. Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) di tiga daerah itu harus usut perusakan hutan liar di Sumbar,” kata Dony, Sabtu.
Ia menilai, bencana hidrometeorologi yang telah menelan ratusan korban jiwa tersebut tidak sepenuhnya terjadi karena faktor alam semata. Ia menuturkan, 99 persen kegiatan penebangan hutan secara ilegal (illegal logging) memicu kerusakan hutan dan memperparah aliran air.
Dony mengatakan, dugaan bahwa praktik pembalakan liar merupakan penyebab utama bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi selama sepekan terakhir tersebut didukung dengan banyaknya foto dan video yang beredar di media sosial.
Beragam bukti visual yang diunggah oleh sejumlah warga yang terdampak banjir tersebut menunjukkan air banjir yang menerjang pemukiman penduduk turut membawa material potongan kayu gelondongan.
Fenomena tersebut menjadi indikasi kuat bahwa fungsi hutan sebagai penyerap dan penyimpan air telah rusak akibat aktivitas penebangan ilegal yang masif. Oleh karena itu, Dony menegaskan bahwa penegakan hukum menjadi langkah penting agar bencana serupa tidak berulang, mengingat cuaca ekstrem yang masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan dapat berpotensi memicu banjir dan longsor susulan.
Selain penegakan hukum, ia juga meminta jajaran pemerintah daerah setempat serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya mitigasi agar mampu mengurangi risiko bencana lanjutan.
Ia pun meminta seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti instruksi otoritas resmi, karena keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama.
Sebagai Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), Dony juga telah menginstruksikan seluruh perusahaan BUMN anggota Danantara untuk turut membantu pemulihan wilayah terdampak bencana.
Ia menginstruksikan perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut untuk segera memberikan bantuan logistik dan penanganan darurat bagi masyarakat terdampak, mengingat banyak warga yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur dan terputusnya akses jalan utama di lokasi bencana.
“Kepada seluruh BUMN agar ikut membantu saudara kita di Sumatera melalui BUMN Peduli,” ujarnya.(ant)
