Insentif Pajak Dipangkas, Harga Naik, Program Migrasi ke Kendaraan Listrik Terancam

PONTIANAK POST - Di saat pemerintah mendorong kendaraan listrik sebagai masa depan energi bersih, kebijakan baru justru berpotensi membuatnya semakin sulit dijangkau masyarakat.

Aturan terbaru melalui Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 menghapus insentif pajak nol persen untuk kendaraan listrik baru.

Kebijakan ini membuat pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama (BBNKB) kembali dikenakan, sehingga harga jual berpotensi naik.

Pelaku industri menilai langkah tersebut bisa menghambat pertumbuhan kendaraan listrik yang masih dalam tahap awal.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menyebut insentif selama ini menjadi daya tarik utama pasar.

“Kebijakan ini berpotensi mempengaruhi industri karena privilege yang selama ini diberikan tidak lagi berlaku,” ujarnya.

Saat ini, penetrasi kendaraan listrik roda dua masih di bawah 1 persen dibanding populasi kendaraan konvensional.

Artinya, pasar belum cukup kuat untuk menanggung beban pajak penuh secara tiba-tiba.

Aismoli menilai pengurangan insentif seharusnya dilakukan bertahap agar industri tetap tumbuh.