PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan rencana pembangunan jaringan kereta api di wilayah Kaltara tidak menggunakan dana APBD maupun APBN karena seluruh pembiayaan akan ditanggung investor swasta.
Kepala Bapperida Kaltara Bertius mengatakan proyek tersebut mengikuti arahan pemerintah pusat yang mendorong pembangunan kereta api dilakukan melalui investasi swasta di bawah koordinasi PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Sesuai arahan pemerintah pusat dalam Pra Musrenbangnas, pembangunan kereta api murni menggunakan investasi swasta,” kata Bertius di Tanjung Selor, Sabtu, dikutip dari Antara, Sabtu (2/5)
Menurut Bertius, pembangunan jaringan kereta api dinilai menjadi solusi mempercepat konektivitas antarwilayah di Kalimantan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi darat.
Fokus Tekan Biaya Logistik dan Konektivitas
Pemprov Kaltara menilai kehadiran kereta api akan berdampak langsung terhadap penurunan biaya distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Bertius menyebut biaya logistik berpotensi lebih murah jika konektivitas antardaerah semakin baik.
“Tujuan dibangunnya jaringan kereta api pasti untuk menekan biaya transportasi barang dan orang,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan rel kereta api juga lebih cepat dibandingkan pembangunan jalan baru yang membutuhkan waktu panjang dan biaya besar.
Menurutnya, proyek perkeretaapian menjadi pendekatan strategis pemerintah untuk membuka akses wilayah luar Jawa yang belum memiliki moda transportasi kereta api.
