PONTIANAK POST — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan potensi kenaikan harga obat akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak dunia tetap berada dalam batas yang wajar. Pemerintah juga menjamin harga obat BPJS yang masuk dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak mengalami kenaikan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kepastian tersebut di Jakarta, Sabtu (13/6), setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap komponen biaya produksi dan distribusi obat di Indonesia.
“Harga obat kita sudah lihat mana yang naik yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Tapi untuk obat-obatan BPJS, kita berhasil jaga,” kata Budi dilansir Antara.
Kebijakan ini menjadi kabar penting bagi jutaan peserta JKN yang bergantung pada layanan kesehatan dan akses obat-obatan dengan biaya terjangkau.
Baca Juga: Pemerintah Beri Subsidi Kedelai Rp2.000 per Kg, Pengrajin Tempe Diharapkan Tetap Bertahan
Nilai Tukar Dolar Tidak Otomatis Dongkrak Harga Obat
Menurut Budi, kenaikan kurs dolar AS tidak serta-merta membuat harga obat melonjak dengan persentase yang sama. Sebagian besar biaya produksi obat dalam negeri masih menggunakan komponen berbasis rupiah.
Karena itu, pemerintah menilai penyesuaian harga dalam rentang tertentu masih dapat diterima sepanjang sesuai dengan struktur biaya yang sebenarnya.
“Sepuluh sampai 20 persen itu masih masuk akal. Tapi kalau di atas itu, jangan mengambil untung dari situ,” ujarnya.
Industri Farmasi Diminta Tidak Ambil Keuntungan Berlebihan
Kemenkes menyatakan telah melakukan penghitungan bersama pelaku industri farmasi terkait batas kewajaran kenaikan harga obat.
Pemerintah menegaskan penyesuaian harga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap kenaikan biaya kesehatan.
