Wamenaker: Kepercayaan Publik Dibangun Lewat Pelayanan Cepat, Transparan, dan Responsif
PONTIANAK POST - Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat menghadiri Anugerah Kinerja Unggul dan Tata Kelola Layanan Publik Warta Kota Awards 2026 di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Afriansyah, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui janji, tetapi harus diwujudkan lewat pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga: Wamenaker Tinjau SPKLU PLN, Dorong Percepatan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pelayanan Publik Jadi Wajah Negara
Dalam sambutannya, Afriansyah menekankan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat.
"Pelayanan publik merupakan wajah nyata negara di hadapan masyarakat. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata," ujar Afriansyah dalam siaran persnya kepada Pontianak Post.
Tata Kelola Pemerintahan Harus Terus Bertransformasi
Afriansyah mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) kini bukan lagi sekadar tuntutan administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif, adaptif, dan mendapat kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta dinamika ekonomi yang semakin kompleks menuntut setiap institusi untuk terus bertransformasi.
Karena itu, inovasi pelayanan harus berjalan seiring dengan penguatan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme.
Kemnaker Perkuat Digitalisasi Layanan
Afriansyah menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola birokrasi, serta perluasan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
