Kemkomdigi Siapkan Sanksi Operator Seluler yang Abaikan Registrasi SIM Biometrik

PONTIANAK POST - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) akan menjatuhkan sanksi kepada operator seluler yang belum menerapkan registrasi SIM biometrik bagi pelanggan nomor seluler baru sejak 1 Juli 2026.
Kebijakan tersebut diberlakukan untuk memastikan seluruh operator menjalankan aturan verifikasi biometrik wajah dan tidak lagi hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Nomor Kartu Keluarga (KK) dalam proses aktivasi kartu SIM prabayar.
Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemkomdigi Dany Suwardany mengatakan sanksi akan diterapkan secara bertahap, dimulai dari teguran tertulis.
"Jadi sanksi administatifnya itu dilakukan secara berjenjang dimulai dari teguran tertulis," kata Dany dalam diskusi bertajuk "Registrasi Kartu SIM Biometrik" di Jakarta Selatan, Selasa (7/7).
Sanksi Berjenjang hingga Penghentian Kegiatan Usaha
Dany menjelaskan Kemkomdigi memberikan kesempatan kepada operator seluler untuk melakukan penyesuaian sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih berat.
Tahapan sanksi administratif dimulai dari surat teguran pertama hingga surat teguran ketiga dengan jeda waktu masing-masing tujuh hari kerja.
Apabila setelah teguran ketiga operator masih belum menerapkan registrasi SIM biometrik dan tetap menggunakan validasi NIK serta KK, Kemkomdigi dapat memberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan berusaha.
"Kita harapkan jangan sampai ke sana (sanksi penghentian kegiatan berusaha) karena (operator seluler) sudah patuh. Kita sama-sama dengan opsel melakukan pemantauan dan memonitoring secara kontinu," ujar Dany.
Kemkomdigi Tutup Akses Validasi Registrasi SIM dengan NIK dan KK
Untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut, Kemkomdigi telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).


