Program B50 Hemat Devisa, Tapi Berisiko Menambah Beban Fiskal Negara


PONTIANAK POST – Program mandatori B50 biodiesel Indonesia mulai berjalan dengan membawa harapan baru bagi ketahanan energi nasional. Kebijakan pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit ke dalam solar diyakini mampu mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menghemat devisa negara.
Namun, di balik manfaat ekonomi tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan B50 sebagai satu-satunya solusi energi nasional. Efektivitas program tersebut sangat bergantung pada kondisi pasar minyak dunia dan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara.
CEO IESR Fabby Tumiwa mengatakan, B50 memang memberikan keuntungan ekonomi karena mengurangi kebutuhan impor solar.
"Penggunaan B50 mampu menekan impor solar sehingga membantu memperbaiki neraca perdagangan. Namun, ketahanan energi nasional tidak cukup hanya mengandalkan biodiesel," ujarnya di Jakarta.
Manfaat Ekonomi Bergantung Harga Minyak Dunia
Fabby menjelaskan, keuntungan ekonomi B50 akan lebih terasa ketika harga minyak mentah dunia berada pada level tinggi.
Berdasarkan kajian IESR, program B50 memberikan manfaat ekonomi lebih besar ketika harga minyak mentah dunia berada di atas USD 110 per barel.
Sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun, biaya dukungan pemerintah terhadap program biodiesel berpotensi meningkat.
"Pada saat harga minyak dunia rendah, implementasi B50 secara penuh berpotensi meningkatkan kebutuhan dukungan pendanaan. Karena itu, efektivitasnya harus terus dievaluasi agar tidak membebani keuangan negara," kata Fabby.
Ancaman Baru dari Lonjakan Kebutuhan CPO
Selain faktor harga minyak, keberlanjutan program B50 juga bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kesehatan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
