PONTIANAK POST – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak boleh menjadi sasaran efisiensi anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, setelah diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), pembayaran gaji PPPK merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi protes ribuan ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang menolak rencana perumahan pegawai dan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akibat defisit anggaran daerah.
"Seharusnya PPPK tidak bisa dirumahkan karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membayar gaji PPPK selaku aparatur sipil negara (ASN)," ujar Khozin dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, Rabu (15/7/2026).
DPR: Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan PPPK
Khozin menegaskan pengangkatan PPPK harus didasarkan pada kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Menurutnya, apabila kondisi keuangan daerah mengalami tekanan, pemerintah daerah seharusnya memangkas belanja yang tidak mendesak, bukan mengurangi hak pegawai.
"Pengangkatan PPPK harus berbasis kebutuhan layanan dan kemampuan fiskal daerah. Bila kondisi fiskal daerah sulit, efisiensi seharusnya dilakukan dengan memangkas belanja operasional yang tidak penting dan kegiatan yang bersifat seremonial," tegas legislator Fraksi PKB tersebut.
Baca Juga: Gaji PPPK dan Tenaga Kontrak Nakes-Guru Tertunggak Enam Bulan, DPRD Sekadau Ngadu ke DPRD Kalbar
Belanja Seremonial dan Perjalanan Dinas Dinilai Bisa Dipangkas
Khozin menilai masih terdapat ruang efisiensi anggaran di daerah tanpa harus merumahkan PPPK.
Ia menyebut pengurangan perjalanan dinas, penundaan seminar, serta penghapusan kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik dapat menjadi pilihan.
Perencanaan Formasi Dinilai Harus Selaras dengan Kemampuan Fiskal
Menurut Khozin, persoalan pembiayaan PPPK berawal dari belum sinkronnya perencanaan formasi dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai belanja pegawai.
