Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sidang PT Java Fortis: Saksi Sebut Tak Ada Perantara Pembebasan Lahan Rp 47 Miliar di Jombang

M
Penulis: Miftahul Khair❯
Sidang gugatan PT Java Fortis vs Nany Widjaja di PN Surabaya ungkap fakta baru. Saksi tegaskan pembebasan lahan di Jombang tak melibatkan perantara. (DOK JAWA POS)
Sidang gugatan PT Java Fortis vs Nany Widjaja di PN Surabaya ungkap fakta baru. Saksi tegaskan pembebasan lahan di Jombang tak melibatkan perantara. (DOK JAWA POS)

Advertisement

PONTIANAK POST – Persidangan gugatan perdata antara PT Java Fortis Corporindo dan mantan direkturnya, Nany Widjaja, di Pengadilan Negeri Surabaya menghadirkan fakta baru terkait proyek pembangunan kawasan industri (industrial estate) di Jombang.

Dalam persidangan, muncul keterangan saksi yang berbeda dengan catatan internal perusahaan mengenai dugaan pembayaran senilai Rp47 miliar yang disebut dialokasikan kepada perantara dalam proses pembebasan lahan.

Saksi bernama Paeno, warga Jombang yang mengaku terlibat dalam proses pembebasan tanah, menyatakan transaksi pembelian lahan berlangsung tanpa melibatkan pihak ketiga maupun perantara.

Paeno menjelaskan dirinya membantu warga yang menjual lahannya kepada PT Java Fortis dan mengikuti sebagian besar proses penandatanganan transaksi yang dilakukan di hadapan notaris.

"Saksi menerangkan bahwa sama sekali tidak ada perantara. Ia hanya berhubungan dengan pihak penjual dan pihak pembeli dalam proses pembebasan tanah," ujar kuasa hukum PT Java Fortis Corporindo, E.L. Sajogo dari MS&A Law Firm, seusai persidangan, Rabu (15/7).

Advertisement

Menurut Sajogo, kesaksian tersebut bertolak belakang dengan dokumen internal perusahaan yang mencatat adanya pengeluaran sebesar Rp33 miliar dan Rp14 miliar yang diklaim sebagai pembayaran komisi kepada perantara pembebasan lahan.

Ia menilai keterangan saksi tersebut memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana perusahaan yang menjadi objek sengketa.

"Kesaksian saksi memperkuat dugaan bahwa pembayaran itu patut diduga tidak memiliki dasar yang sah dan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan direksi saat itu," tegasnya.

Di sisi lain, pihak Nany Widjaja membantah tudingan tersebut. Kuasa hukum Nany, Richard Handiwiyanto, menyatakan kliennya memiliki dokumen pertanggungjawaban yang sah atas penggunaan dana yang dipersoalkan dalam gugatan tersebut.

Menurut Richard, pertanggungjawaban tersebut mengacu pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2017. Ia juga menyebut selama menjabat sebagai direktur, Nany berhasil membawa perusahaan membukukan keuntungan sebesar Rp55 miliar.

Advertisement

Artikel Terkait

Nany Widjaja Wajib Tanggungjawab Kerugian PT JFC Rp 21 M hingga Harta Pribadi

Nany Widjaja Wajib Tanggungjawab Kerugian PT JFC Rp 21 M hingga Harta Pribadi

PT JFC menggugat mantan direkturnya, Nany Widjaja karena tidak dapat mempertanggungjawabkan uang perusahaan senilai Rp 21,4 miliar

Dua Hasil Audit Buktikan Nany Widjaja Tak Bisa Pertanggungjawabkan Uang PT JFC Rp 21,4 M

Dua Hasil Audit Buktikan Nany Widjaja Tak Bisa Pertanggungjawabkan Uang PT JFC Rp 21,4 M

Didied menjelaskan Agreed-Upon Procedures (AUP), audit investigasi, dan kaitannya dengan pembuktian kerugian.

Dokumen Tercecer Ternyata Dipegang Nany Widjaja

Dokumen Tercecer Ternyata Dipegang Nany Widjaja

Indah mengungkapkan bahwa dokumenitu didapat dari Lukman Hardiansyah. Namun, belakangan dia mengakui didapat dari Nani Wijaya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer