Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

MA Terbitkan SEMA 3/2026, Atur Penanganan Perkara Praperadilan

Basilius Andreas Gas
Ketua Mahkamah Agung Sunarto menyampaikan telah diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2026 pada pidato HUT ke-81 MA di Jakarta, Rabu (19/8), yang disiarkan secara daring melalui YouTube Mahkamah Agung. (ANTARA/YouTube/Mahkamah Agung/Laily Rahmawaty)
Ketua Mahkamah Agung Sunarto menyampaikan telah diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2026 pada pidato HUT ke-81 MA di Jakarta, Rabu (19/8), yang disiarkan secara daring melalui YouTube Mahkamah Agung. (ANTARA/YouTube/Mahkamah Agung/Laily Rahmawaty)

Advertisement

PONTIANAK POST - Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2026 yang menjadi petunjuk bagi hakim peradilan umum dalam menangani perkara praperadilan yang berkaitan dengan pokok perkara.

Ketua MA Sunarto mengatakan SEMA tersebut diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara praperadilan yang bersinggungan dengan perkara pokok yang akan atau telah dilimpahkan ke pengadilan negeri.

“Mahkamah Agung menerbitkan SEMA ini untuk memberikan petunjuk bagi para hakim pada peradilan umum dalam menangani perkara praperadilan yang bersinggungan dengan pokok perkara yang akan atau telah di limpahkan ke pengadilan negeri,” kata Ketua MA Sunarto dikutip dari siaran pers YouTube Mahkamah Agung di Jakarta, Jumat.

Advertisement

Menurut Sunarto, penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut atas dinamika praktik praperadilan, khususnya terkait penerapan Pasal 163 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

“Tujuan diterbitkannya SEMA ini untuk memberikan kepastian hukum terkait adanya perbedaan penanganan perkara praperadilan, serta untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan,” ujarnya.

Tiga Petunjuk Penanganan Praperadilan

Advertisement

Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dijelaskan ketentuan Pasal 163 ayat (1) huruf e UU KUHAP yang menyebut, "selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan”.

Untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, MA memberikan tiga petunjuk bagi hakim.

Pertama, apabila permohonan praperadilan telah didaftarkan atau diperiksa di pengadilan negeri, pokok perkara tetap dapat dilimpahkan. Namun, pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan hingga terdapat putusan praperadilan.

Kedua, permohonan praperadilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara.

Advertisement
Editor : Basilius Andreas Gas
Sumber : Antara

Artikel Terkait

Aturan Cerai Terbaru, Pasangan yang Bertengkar Terus-Menerus Harus Pisah Tempat Tinggal Minimal Enam Bulan?

Aturan Cerai Terbaru, Pasangan yang Bertengkar Terus-Menerus Harus Pisah Tempat Tinggal Minimal Enam Bulan?

Pisah rumah minimal enam bulan bisa jadi syarat cerai menurut SEMA. Simak penjelasan Panitera PA Sambas soal aturan dan pengecualiannya.

Polri Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie soal Penyitaan

Polri Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie soal Penyitaan

Polda Metro Jaya meminta hakim menolak praperadilan Febrie Adriansyah terkait keabsahan penyitaan dan upaya paksa.

Dokter Tifa Cabut Praperadilan Penggeledahan dan Penangkapan, Fokus Hadapi Proses Hukum Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi

Dokter Tifa Cabut Praperadilan Penggeledahan dan Penangkapan, Fokus Hadapi Proses Hukum Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi

Dokter Tifa membatalkan permohonan praperadilan setelah memperoleh penangguhan penahanan .

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer