PONTIANAK POST - Pimpinan DPR RI dan Komisi VI DPR RI menerima audiensi karyawan PT Pos Indonesia untuk mendorong kepastian pembayaran gaji yang mengalami keterlambatan. Persoalan tersebut menyangkut sekitar 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan Pos Indonesia.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah berkomunikasi dengan Danantara dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencari solusi pembayaran gaji.
“Kondisi keuangannya enggak ada, lalu kemudian juga mereka butuh untuk ada kepastian bahwa ada gaji nanti paling di tanggal 1 September itu,” kata Anggia usai audiensi dengan perwakilan karyawan PT Pos di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (26/8).
DPR Dorong Gaji Dibayar 1 September
Anggia mengatakan kepastian pembayaran menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut kehidupan puluhan ribu pekerja dan pensiunan.
DPR meminta pihak terkait segera mengurai persoalan keuangan perusahaan agar pembayaran gaji dapat dilakukan sesuai target yang disampaikan.
Pos Indonesia Memiliki Tagihan Rp158 Miliar
Anggia mengatakan PT Pos Indonesia memiliki tagihan kepada Kementerian Sosial sekitar Rp158 miliar berdasarkan hasil audit.
Menurut dia, tagihan tersebut dapat menjadi salah satu sumber untuk membantu menyelesaikan pembayaran kepada karyawan.
“Dan selain itu juga ada tagihan di Bulog, ada tagihan juga di Peruri juga,” kata dia.
Dasco Hubungi Kemenkeu
Upaya penyelesaian juga dilakukan melalui komunikasi langsung dengan Kemenkeu. Anggia mengatakan surat permintaan terkait tagihan kepada pemerintah sebenarnya telah disampaikan sejak 12 Agustus 2026.
