PONTIANAK POST - Rencana alih status guru PPPK menjadi PNS diminta tidak berhenti pada perubahan administrasi kepegawaian. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meminta pemerintah mempertimbangkan afirmasi bagi guru, terutama berdasarkan masa pengabdian dan kondisi penempatan mereka.
Menurut Esti, perubahan status harus sekaligus menjawab persoalan ketidakpastian karier guru dan ketimpangan distribusi tenaga pendidik antarsekolah maupun antarwilayah.
“Rencana alih status guru PPPK menjadi PNS harus dirancang sebagai instrumen negara untuk menyelesaikan dua persoalan sekaligus, yakni ketidakpastian karier guru dan ketimpangan distribusi tenaga pendidik antarsekolah serta antarwilayah,” kata MY Esti dalam keterangan persnya, Jumat (11/9/2026).
Alih Status Guru PPPK
DPR bersama Pemerintah tengah memfinalisasi pembahasan status kepegawaian guru berstatus PPPK yang akan diangkat sebagai PNS.
Rencana alih status tersebut mencakup guru PPPK penuh dan paruh waktu, PPPK yang ingin menjadi PNS, serta guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kebijakan tersebut juga mencakup guru madrasah negeri dan guru TK.
Esti menilai, perubahan status tersebut harus disertai kebijakan yang memberikan kepastian bagi guru, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
“Perubahan status menjadi PPPK Paruh Waktu harus diikuti dengan kepastian anggaran dan peningkatan kesejahteraan,” tegas politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.
Nasib Guru PPPK Paruh Waktu
Esti juga menyoroti kesiapan anggaran bagi guru dan tenaga kependidikan dalam skema PPPK Paruh Waktu.
Menurut dia, perhatian terhadap kelompok tersebut penting karena masih terdapat tenaga kependidikan yang menerima penghasilan rendah meskipun bekerja setiap hari.
