DPR Minta Kasus Dugaan Pelecehan Seksual 13 Mahasiswi Unpas Diusut Tuntas

PONTIANAK POST — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pengusutan tuntas dugaan pelecehan seksual terhadap 13 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas), Bandung, Jawa Barat.
Ia meminta penanganan kasus tersebut dilakukan secara transparan dan objektif tanpa tebang pilih.
Lalu menegaskan, setiap pihak yang diduga terlibat harus diperiksa tanpa memandang jabatan. Ia juga meminta kampus memastikan perlindungan terhadap korban dan saksi selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Siapa pun yang terlibat harus diperiksa secara objektif. Jangan ada tebang pilih dan jangan ada upaya melindungi terduga pelaku, siapa pun orangnya dan apa pun jabatannya," kata Lalu, Kamis (15/10).
Baca Juga: Dekan FKIP Untan Buka Suara Soal Tuduhan Pelecehan Seksual: Bersedia Disanksi Hukum Jika Terbukti
DPR Minta Sanksi Tegas Jika Terbukti
Lalu meminta pihak Unpas menjatuhkan sanksi administratif apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kekerasan seksual. Sanksi tersebut, menurut dia, termasuk pemberhentian terhadap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran.
Selain sanksi administratif, ia menegaskan proses hukum pidana harus tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Lalu juga meminta pihak kampus menyediakan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta mekanisme pengaduan yang aman bagi mahasiswi yang diduga menjadi korban.
Menurut dia, identitas dan privasi korban harus dijaga. Para saksi juga perlu mendapat jaminan keamanan selama proses pemeriksaan.
Kampus, lanjut Lalu, harus memastikan tidak ada intimidasi, tekanan, maupun tindakan balasan terhadap korban dan saksi. Perlindungan itu juga harus mencakup keberlanjutan pendidikan para mahasiswi yang diduga menjadi korban.
Baca Juga: Tak Percaya Satgas PPKPT, Mahasiswa Untan Desak Rektor Usut Tuntas Isu Pelecehan Libatkan Dekan
Kemdiktisaintek Diminta Awasi Penanganan Kasus
Lalu selanjutnya meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengawasi penanganan kasus tersebut. Pengawasan diperlukan agar pemeriksaan berjalan sesuai aturan dan tetap mengutamakan perlindungan korban.
Ia menilai kasus dugaan kekerasan seksual di Fakultas Hukum Unpas juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Evaluasi itu, menurut dia, perlu mencakup efektivitas satuan tugas yang bertanggung jawab menangani laporan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Unpas Bentuk Tim Investigasi
Sebelumnya, Universitas Pasundan membentuk tim investigasi yang melibatkan berbagai unsur sivitas akademika untuk menyelidiki dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum dosen terhadap mahasiswi.
Wakil Rektor I Unpas Cartono mengatakan pihak universitas memandang dugaan kekerasan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi sebagai persoalan mendasar yang harus ditangani secara serius.
“Kami akan menyelesaikan karena ini sesuatu yang sangat fundamental untuk diselesaikan yang terkait dengan apa kekerasan, pelecehan seksual di perguruan tinggi,” kata Cartono di Bandung, Kamis (15/10).*



