Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa dan Greenpeace Tagih Janji Pemerintah
PONTIANAK POST - Peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai aksi kritik mahasiswa, masyarakat sipil, dan aktivis lingkungan di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Mereka menyoroti janji pemerintah yang dinilai belum terealisasi, mulai dari kesejahteraan rakyat dan biaya hidup hingga penanganan krisis iklim serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Aktivis Greenpeace Indonesia memanjat Monumen Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan membentangkan dua spanduk berwarna kuning dan hitam. Spanduk yang menghadap Istana Merdeka bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”, sedangkan spanduk lainnya berbunyi “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.
Aksi yang berlangsung hingga sekitar pukul 08.10 WIB itu menyoroti dampak krisis iklim terhadap kehidupan masyarakat. Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait mengatakan krisis iklim telah berkembang menjadi persoalan ekonomi yang dirasakan langsung rumah tangga.
“Masyarakat kelas pekerja dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling terhimpit,” ujar Jeanny.
Sebanyak 11 aktivis Greenpeace diamankan polisi. Hingga Selasa sore, lima orang dari tim penyelamat (rescue) dan tim pers telah dipulangkan, sementara enam lainnya masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
Sementara itu, mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Selamatkan Kedaulatan Rakyat (Sadar) menggelar aksi di kawasan Tugu Tani hingga malam hari. Peserta berasal dari sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, IPB University, Universitas Airlangga, dan Universitas Lambung Mangkurat.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menilai sejumlah janji pemerintah, termasuk penciptaan jutaan lapangan kerja, kedaulatan pangan dan energi, serta pemerataan kesejahteraan, belum terwujud sebagaimana diharapkan.
“Dua tahun berselang janji-janji itu kami berani mengatakan gagal total! Maka, wahai penguasa, dengarlah Maklumat Nasional dari kami para pemuda!” ujar Yatalathof.
Massa juga menuntut penetapan karhutla sebagai bencana nasional, perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi, penurunan biaya pendidikan, dan penghentian pembungkaman suara masyarakat sipil. Komite Sadar mengajak masyarakat kembali beraksi pada 28 Oktober.
