PONTIANAK POST - Mantan Ketua Ombudsman RI periode 2026 Hery Susanto divonis lima tahun penjara setelah terbukti menerima suap terkait tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021–2026. Putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/11).
Vonis tersebut lebih ringan enam bulan dibandingkan tuntutan jaksa, yakni 5 tahun 6 bulan penjara. Hakim mempertimbangkan Hery belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga sebagai faktor yang meringankan.
Sementara itu, hal yang memberatkan adalah Hery tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi serta tidak berterus terang dan berbelit-belit selama persidangan.
Selain penjara, Hery dijatuhi denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara. Majelis hakim juga mewajibkannya membayar uang pengganti Rp3,87 miliar subsider tiga tahun penjara.
Hery terbukti menerima suap berupa uang tunai Rp1,65 miliar dan rumah di Pulo Gebang, Jakarta, senilai Rp2,2 miliar. Rumah tersebut turut diperhitungkan dalam pembayaran uang pengganti.
Suap diberikan untuk memengaruhi Hery, saat menjabat anggota Ombudsman RI periode 2021–2026, agar mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman terkait persoalan pertambangan.
Pengaturan tersebut menyangkut penetapan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) terhadap PT Thosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Hery juga diminta memengaruhi LHP terkait penolakan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River.
Majelis hakim menyatakan Hery terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan penyesuaian pidana.
