PONTIANAK POST - Kini tidak ada lagi satu pun kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di kabinet Prabowo-Gibran. Ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tekanan politik akibat polemik dokumen penyetaraan pendidikan, tiga figur penting PSI justru memilih mundur. Ketiganya sebelumnya dikenal barisan terdepan dan loyalis Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjadi Presiden RI.
Ketiganya adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha. Pengunduran diri mereka diterima Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Senin (9/11).
Raja Juli sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal DPP PSI, Isyana sebagai Wakil Ketua Umum, sedangkan Giring merupakan salah satu figur penting partai tersebut. Mundurnya ketiganya menjadi kehilangan tersendiri bagi PSI yang selama ini menjadi salah satu kendaraan politik keluarga Jokowi.
Kaesang mengatakan, DPP PSI telah menerima surat pengunduran diri ketiganya. Dia menghargai kontribusi dan pengabdian mereka selama berada di partai. "Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai," kata Kaesang.
Dia juga berharap ketiganya semakin fokus menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Pengunduran diri tersebut terjadi ketika posisi politik Gibran sedang menjadi sorotan. Mahkamah Agung (MA) sebelumnya mengabulkan kasasi dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan atau ijazah yang menjadi bagian dari polemik dokumen pendidikan Wapres tersebut.
Putusan itu kemudian memicu dorongan penggunaan hak angket dan hak menyatakan pendapat di DPR. Sejumlah fraksi, di antaranya PKB dan PKS, ikut mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme parlemen.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR akan menyikapi aspirasi tersebut setelah memasuki masa sidang pada Selasa (10/11). "Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," kata Dasco di Jakarta, Senin (9/11).
Namun, DPR belum menentukan langkah yang akan diambil. Dasco menyebut pimpinan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan MA sebelum membahas persoalan tersebut lebih lanjut.