alexametrics
23.4 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Komite IV DPD RI Kunjungi Kaltim

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto, berserta rombongan melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka inventarisasi masalah untuk penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah. Sejalan dengan pemindahan ibukota negara yang mana Kalimantan Timur menjadi bagian dari rencana tersebut pasti akan menjadi sasaran daripada investasi.

“Pemerintah telah melakukan upaya-upaya regulasi melalui paket kebijakan agar dapat mendorong masuknya investasi, namun demikian tanggung jawab untuk kemudahan dalam berusaha juga harus didukung oleh pemerintah daerah,” ungkap Sukiryanto, kemarin.

Berdasarkan data dari BKPM pada triwulan I tahun 2019 Kalimantan Timur berada di posisi 6 berdasarkan besaran investasi yang masuk, yaitu sebesar Rp. 6,4T untuk Penanaman Modal Dalam Negeri dan USD 136,4Juta untuk Penanaman Modal Asing. Untuk itu menurutunya, dalam RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah ini perlu harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga ada optimalisasi untuk mendorong investasi yang masuk ke daerah.

Baca Juga :  Kunjungi Sanggar, Christiandy Bantu Alat Musik Tradisional

“Kita akui Investasi memiliki efek yang besar dimana akan terciptanya lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing usaha, mendorong pengembangan ekonomi potensial di daerah,” jelas dia.

Dalam pertemuan tersebut, diakuinya, banyak masukan-masukan yang baik untuk kami di Komite IV, seperti perlindungan kepada pengusaha lokal swasta murni agar diberikan perlindungan dalam kesempatan berusaha. Dengan banyaknya dominasi dari BUMN saja, menurutnya, banyak pengusaha lokal yang gulung tikar, apalagi nanti dengan masuknya investasi dari luar sehingga perlu dirasa untuk diberikan perlindungan khususnya kepada usaga mikro, kecil, menengah dan koperasi.

“Belum lagi peningkatan sumber daya manusia yang harusnya pemerintah daerah ikut bertanggung jawab menjadi motornya, sehingga dapat menciptakan SDM yang memiliki kompetensi karena tanpa dukungan penuh dari pemerintah peningkatan ini akan terlambat dan menyebabkan tidak terserapnya tenaga kerja lokal,” papar dia.

Baca Juga :  Lampaui Target dan Optimis Penjualan ST008 Semakin Laris BRI Tutup Penjualan ORI020

Kunjungan Kerja diakhiri dengan mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu (DPMPTSP) provinsi Kalimantan Barat. Komite IV meninjau online single submission (OSS) dalam proses pengajuan izin usaha di Kalimantan Timur dan tercatat perizinan dibagi dalam beberapa sektor dimana sepanjang 2019 telah menyelesakkan 1.227 izin dan non izin yang diajukan melalui OSS ini. (/r)

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto, berserta rombongan melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka inventarisasi masalah untuk penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah. Sejalan dengan pemindahan ibukota negara yang mana Kalimantan Timur menjadi bagian dari rencana tersebut pasti akan menjadi sasaran daripada investasi.

“Pemerintah telah melakukan upaya-upaya regulasi melalui paket kebijakan agar dapat mendorong masuknya investasi, namun demikian tanggung jawab untuk kemudahan dalam berusaha juga harus didukung oleh pemerintah daerah,” ungkap Sukiryanto, kemarin.

Berdasarkan data dari BKPM pada triwulan I tahun 2019 Kalimantan Timur berada di posisi 6 berdasarkan besaran investasi yang masuk, yaitu sebesar Rp. 6,4T untuk Penanaman Modal Dalam Negeri dan USD 136,4Juta untuk Penanaman Modal Asing. Untuk itu menurutunya, dalam RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah ini perlu harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga ada optimalisasi untuk mendorong investasi yang masuk ke daerah.

Baca Juga :  Menko Airlangga Dukung Penyandang Disabilitas Terus Produktif dan Berkreasi

“Kita akui Investasi memiliki efek yang besar dimana akan terciptanya lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing usaha, mendorong pengembangan ekonomi potensial di daerah,” jelas dia.

Dalam pertemuan tersebut, diakuinya, banyak masukan-masukan yang baik untuk kami di Komite IV, seperti perlindungan kepada pengusaha lokal swasta murni agar diberikan perlindungan dalam kesempatan berusaha. Dengan banyaknya dominasi dari BUMN saja, menurutnya, banyak pengusaha lokal yang gulung tikar, apalagi nanti dengan masuknya investasi dari luar sehingga perlu dirasa untuk diberikan perlindungan khususnya kepada usaga mikro, kecil, menengah dan koperasi.

“Belum lagi peningkatan sumber daya manusia yang harusnya pemerintah daerah ikut bertanggung jawab menjadi motornya, sehingga dapat menciptakan SDM yang memiliki kompetensi karena tanpa dukungan penuh dari pemerintah peningkatan ini akan terlambat dan menyebabkan tidak terserapnya tenaga kerja lokal,” papar dia.

Baca Juga :  Reynhard Sinaga Babak Belur Saat Ditangkap

Kunjungan Kerja diakhiri dengan mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu (DPMPTSP) provinsi Kalimantan Barat. Komite IV meninjau online single submission (OSS) dalam proses pengajuan izin usaha di Kalimantan Timur dan tercatat perizinan dibagi dalam beberapa sektor dimana sepanjang 2019 telah menyelesakkan 1.227 izin dan non izin yang diajukan melalui OSS ini. (/r)

Most Read

Artikel Terbaru

/