23.9 C
Pontianak
Thursday, December 1, 2022

Komnas HAM Minta Enembe Hormati Proses Hukum

JAKARTA – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengakui dirinya telah bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Pertemuan itu berlangsung pada Rabu (28/9) di kediaman pribadi Enembe.

Selain Damanik, komisioner Komnas HAM Choirul Anam dan Beka Ulung Hapsara turut serta. Dalam pertemuan itu, Komnas HAM menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa mencampuri proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Damanik menyebut, Komnas HAM menemui Enembe atas undangan tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi Rp 1 miliar tersebut. Dia mengakui pada Senin (29/9) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) datang ke kantor Komnas HAM. Mereka meminta supaya Enembe diperlakukan secara manusiawi. Hal itu pula yang disampaikan oleh Enembe dan tim kuasa hukumnya saat bertemu dengan Damanik, Anam, dan Beka.

Berkaitan dengan hal itu, Damanik menyampaikan bahwa pihaknya akan mengkomunikasikan kondisi kesehatan Enembe kepada pihak-pihak terkait.

”Kami berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada berbagai pihak. Baik pemerintah maupun KPK,” imbuhnya kemarin (29/9). Namun demikian, Komnas HAM juga meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Lembaga Antirasuah.

Tidak hanya kepada Enembe dan tim penasihat hukumnya, Damanik menyampaikan bahwa hal itu juga dia sampaikan kepada keluarga besar Enembe. Termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh ada yang beberapa hari belakangan berada di kediaman pribadi Enembe. Orang nomor satu di Komnas HAM itu menyebut, instansinya juga punya batasan.

Baca Juga :  AHY Bahas Banyak Hal Saat Bertemu Gubernur Sutarmidji, Mulai dari Covid-19 Hingga Pembangunan Daerah

”Komnas HAM tidak bisa mencampuri karena itu merupakan wewenang lembaga lain. Dalam hal ini KPK,” tambah dia.

Yang jelas, lanjut Damanik, Komnas HAM berharap ada solusi atau jalan tengah atas kondisi Enembe. Sehingga proses hukumnya dapat berjalan sampai tuntas. Ketika pertemuan itu berlangsung, dia menyebutkan bahwa kuasa hukum Enembe sempat menelepon direktur penyidikan KPK.

”Namun dalam perbincangan itu, kelihatan belum terjadi satu pemahaman bersama,” imbuhnya. Karena itu, dia mendorong penyelesaian oleh kedua pihak.

Kasus yang menjerat Enembe yang merupakan kader Demokrat mendapat atensi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sosok yang akrab disapa AHY itu meminta agar kasus yang menjerat Lukas tidak ada dibumbui politik.

”Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Juga, mari kita hindari trial by the press,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

AHY menjelaskan, secara prinsip partai demokrat menghormati proses hukum yang berjalan. Itu bagian dari komitmen partai untuk mendukung setiap upaya penegakkan hukum termasuk pemberantasan korupsi. Namun AHY berharap, proses hukum bisa dijalankan secara adil. Putra Presiden RI ke 6 itu menyebut, kekhawatiran adanya muatan politis bukan tanpa sebab. Berdasarkan catatan yang ada, upaya dugaan kriminalisasi terhadap Lukas sudah berlangsung sejak lama. Dan itu tidak lepas dari tekanan politik pada sejumlah momen.

Pada 2017, Lukas pernah diintervensi oleh elemen negara untuk memaksakan salah seorang bakal calon Wakil Gubernur, sebagai Wakilnya. Padahal, soal penentuan calon sepenuhnya kewenangan Partai Demokrat yang saat itu bisa mengusung sendiri calon-calonnya.

Baca Juga :  Radian, Relawan Covid-19 Penggagas Gerakan Donor Plasma Konvalesen

”Ketika itu, Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum, apabila permintaan pihak elemen negara tersebut, tidak dipenuhi,” imbuhnya.

Cara serupa, lanjut dia, kembali terjadi pada tahun 2021 ketika Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal meninggal dunia. Di mana ada upaya untuk memaksakan calon wakil gubernur yang dikehendaki oleh pihak yang tidak berwenang. Namun kembali gagal setelah di-backup secara politik oleh Demokrat.

”Kami berpandangan, intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita,” tuturnya.

Nah, AHY berharap, kasus yang menjerat saat ini tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Terlebih, ada indikasi pemaksaan pasal. Pada tanggal 12 Agustus 2022, Lukas dituduh melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, serta ada kerugian negara. Tetapi pada 5 September 2022, Lukas langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal baru yakni pasal 11 atau 12 UU Tipikor tentang Delik Gratifikasi.

”Kami juga mendukung upaya hukum Pak Lukas untuk mencari keadilannya,” jelasnya.

Terkait posisi Lukas sebagai Ketua DPD, AHY memutuskan untuk menonaktifkan sementara. Sebagai gantinya, AHY mengangkat anggota Komisi V DPR yang juga Waketum Partai Demokrat Willem Wandik sebagai Plt Ketua DPD.

”Apabila di kemudian hari, Bapak Lukas Enembe tidak terbukti bersalah, yang bersangkutan dapat diangkat kembali pada jabatannya,” pungkasnya. (*/r)

JAKARTA – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengakui dirinya telah bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Pertemuan itu berlangsung pada Rabu (28/9) di kediaman pribadi Enembe.

Selain Damanik, komisioner Komnas HAM Choirul Anam dan Beka Ulung Hapsara turut serta. Dalam pertemuan itu, Komnas HAM menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa mencampuri proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Damanik menyebut, Komnas HAM menemui Enembe atas undangan tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi Rp 1 miliar tersebut. Dia mengakui pada Senin (29/9) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) datang ke kantor Komnas HAM. Mereka meminta supaya Enembe diperlakukan secara manusiawi. Hal itu pula yang disampaikan oleh Enembe dan tim kuasa hukumnya saat bertemu dengan Damanik, Anam, dan Beka.

Berkaitan dengan hal itu, Damanik menyampaikan bahwa pihaknya akan mengkomunikasikan kondisi kesehatan Enembe kepada pihak-pihak terkait.

”Kami berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada berbagai pihak. Baik pemerintah maupun KPK,” imbuhnya kemarin (29/9). Namun demikian, Komnas HAM juga meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Lembaga Antirasuah.

Tidak hanya kepada Enembe dan tim penasihat hukumnya, Damanik menyampaikan bahwa hal itu juga dia sampaikan kepada keluarga besar Enembe. Termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh ada yang beberapa hari belakangan berada di kediaman pribadi Enembe. Orang nomor satu di Komnas HAM itu menyebut, instansinya juga punya batasan.

Baca Juga :  Telaah Tewasnya Enam Anggota FPI

”Komnas HAM tidak bisa mencampuri karena itu merupakan wewenang lembaga lain. Dalam hal ini KPK,” tambah dia.

Yang jelas, lanjut Damanik, Komnas HAM berharap ada solusi atau jalan tengah atas kondisi Enembe. Sehingga proses hukumnya dapat berjalan sampai tuntas. Ketika pertemuan itu berlangsung, dia menyebutkan bahwa kuasa hukum Enembe sempat menelepon direktur penyidikan KPK.

”Namun dalam perbincangan itu, kelihatan belum terjadi satu pemahaman bersama,” imbuhnya. Karena itu, dia mendorong penyelesaian oleh kedua pihak.

Kasus yang menjerat Enembe yang merupakan kader Demokrat mendapat atensi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sosok yang akrab disapa AHY itu meminta agar kasus yang menjerat Lukas tidak ada dibumbui politik.

”Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Juga, mari kita hindari trial by the press,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

AHY menjelaskan, secara prinsip partai demokrat menghormati proses hukum yang berjalan. Itu bagian dari komitmen partai untuk mendukung setiap upaya penegakkan hukum termasuk pemberantasan korupsi. Namun AHY berharap, proses hukum bisa dijalankan secara adil. Putra Presiden RI ke 6 itu menyebut, kekhawatiran adanya muatan politis bukan tanpa sebab. Berdasarkan catatan yang ada, upaya dugaan kriminalisasi terhadap Lukas sudah berlangsung sejak lama. Dan itu tidak lepas dari tekanan politik pada sejumlah momen.

Pada 2017, Lukas pernah diintervensi oleh elemen negara untuk memaksakan salah seorang bakal calon Wakil Gubernur, sebagai Wakilnya. Padahal, soal penentuan calon sepenuhnya kewenangan Partai Demokrat yang saat itu bisa mengusung sendiri calon-calonnya.

Baca Juga :  Menkes Budi Minta Warga Waspada Omicron

”Ketika itu, Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum, apabila permintaan pihak elemen negara tersebut, tidak dipenuhi,” imbuhnya.

Cara serupa, lanjut dia, kembali terjadi pada tahun 2021 ketika Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal meninggal dunia. Di mana ada upaya untuk memaksakan calon wakil gubernur yang dikehendaki oleh pihak yang tidak berwenang. Namun kembali gagal setelah di-backup secara politik oleh Demokrat.

”Kami berpandangan, intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita,” tuturnya.

Nah, AHY berharap, kasus yang menjerat saat ini tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Terlebih, ada indikasi pemaksaan pasal. Pada tanggal 12 Agustus 2022, Lukas dituduh melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, serta ada kerugian negara. Tetapi pada 5 September 2022, Lukas langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal baru yakni pasal 11 atau 12 UU Tipikor tentang Delik Gratifikasi.

”Kami juga mendukung upaya hukum Pak Lukas untuk mencari keadilannya,” jelasnya.

Terkait posisi Lukas sebagai Ketua DPD, AHY memutuskan untuk menonaktifkan sementara. Sebagai gantinya, AHY mengangkat anggota Komisi V DPR yang juga Waketum Partai Demokrat Willem Wandik sebagai Plt Ketua DPD.

”Apabila di kemudian hari, Bapak Lukas Enembe tidak terbukti bersalah, yang bersangkutan dapat diangkat kembali pada jabatannya,” pungkasnya. (*/r)

Most Read

Artikel Terbaru

/