alexametrics
25 C
Pontianak
Friday, May 20, 2022

Tahun Kelam Pemberantasan Korupsi

ICW Sebut DPR dan Pemerintah Berhasil Lemahkan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tepat berusia 16 tahun kemarin (29/12). Bersamaan dengan momen tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan catatan akhir tahun, mereka menyebut 2019 merupakan tahun kelam bagi pemberantasan korupsi di tanah air.

Mereka menyampaikan itu dengan sejumlah alasan. Di antaranya terbitnya undang-undang (UU) KPK yang baru. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebutkan, bahwa KPK sudah dilumpuhkan oleh pemerintah bersama DPR. Dia menyampaikan, UU KPK saat ini merupakan regulasi yang berbahaya bagi KPK. ”Publik harus berduka karena KPK berhasil dilumpuhkan oleh pemerintah dan DPR,” beber Kurnia. Saat ini, UU KPK sudah berlaku. Pimpinan KPK baru juga sudah dilantik. Pandangan ICW pimpinan KPK saat ini juga patut dikritik.

Sebab, mereka lahir dari proses seleksi yang diwarnai banyak persoalan. Hasilnya, Kurnia menyebut, muncul lima pimpinan KPK yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian, Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga dilantik oleh Presiden Jokowi. Meski nama-nama Dewas KPK dikenal publik punya integritas, ICW memandang keberadaan mereka tetap saja bakal menjadi masalah. Sebab, UU KPK yang berlaku sudah bermasalah.

Baca Juga :  Kapal Misterius Ditemukan Tenggelam di Karimun Jawa

”Siapa pun yang mengisi pos Dewan Pengawas KPK itu justru akan membahayakan KPK,” tutur Kurnia. Dengan hadirnya UU KPK, kata dia, pemberantasan korupsi di tanah air bakal berjalan lambat. Bukan hanya pemerintah dan DPR, ICW juga memberi catatan untuk Mahkamah Agung (MA). Belakangan, MA dinilai semakin sering meringankan hukuman untuk para koruptor.

Berdasar data yang mereka miliki, gelombang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) direspons oleh MA dengan menyunat hukuman terpidana kasus korupsi. ”Data ICW sebenarnya menunjukkan kekecewaan yang luar biasa,” tutur Kurnia. Terakhir, dia menyebut, total ada 23 narapidana yang sedang mengajukan PK. Sementara enam PK yang sudah diputus meringkankan hukuman koruptor.

Walau ketua MA M. Hatta Ali sudah menjelaskan bahwa setiap hakim agung berhak memutus sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan mereka, ICW berpandangan bahwa putusan PK untuk koruptor tetap saja jadi masalah. Sebab, koruptor malah mendapat keringanan hukuman. ”Jadi, sebenarnya catatan akhir tahun Mahkamah Agung tidak banyak mengungkap persoalan ini,” kata Kurnia.

Meski dikritik keras oleh ICW, Ketua KPK Komjen Firli Bahuri tetap optimistis dengan masa depan KPK dan pemberantasan korupsi di tanah air. Menurut dia, 16 tahun merupakan perjalanan panjang bagi lembaga antirasuah. Dan selama itu pula, lanjut Firli, instansi yang dia pimpin saat ini melalui banyak tantangan. ”Walau pun masalah datang silih berganti, namun pasti saja ada solusi,” imbuhnya.

Baca Juga :  Menpora Mundur, Jokowi: Pak Imam Nahrawi Sudah Jadi Tersangka

Jenderal bintang tiga Polri itu pun menyampaikan permohonan maaf kepada publik. ”Sekiranya kalau lembaga KPK belum dapat maksimal melakukan pemberantasan korupsi,” ungkap dia. ”Akan tetapi, kami akan terus berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, keyakinan investor, dan terus menjadi pengawal setia NKRI,” tambah pria yang pernah bertugas sebagai Deputi Penindakan KPK itu.

Menambahkan keterangan Firli, pimpinan KPK lainnya, Nurul Ghufron menyebutkan bahwa usia 16 tahun merupakan momen yang tepat untuk revitalisasi semangat pemberantasan korupsi. Dia berharap KPK di masa datang punya jaringan kian luas, memiliki mitra, kawan, dan sahabat dalam pemberantasan korupsi. ”Superbodi KPK akan kami arahkan super dalam melihat dan mengembangkan kasus ke kasus lain,” bebernya. (syn/)

ICW Sebut DPR dan Pemerintah Berhasil Lemahkan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tepat berusia 16 tahun kemarin (29/12). Bersamaan dengan momen tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan catatan akhir tahun, mereka menyebut 2019 merupakan tahun kelam bagi pemberantasan korupsi di tanah air.

Mereka menyampaikan itu dengan sejumlah alasan. Di antaranya terbitnya undang-undang (UU) KPK yang baru. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebutkan, bahwa KPK sudah dilumpuhkan oleh pemerintah bersama DPR. Dia menyampaikan, UU KPK saat ini merupakan regulasi yang berbahaya bagi KPK. ”Publik harus berduka karena KPK berhasil dilumpuhkan oleh pemerintah dan DPR,” beber Kurnia. Saat ini, UU KPK sudah berlaku. Pimpinan KPK baru juga sudah dilantik. Pandangan ICW pimpinan KPK saat ini juga patut dikritik.

Sebab, mereka lahir dari proses seleksi yang diwarnai banyak persoalan. Hasilnya, Kurnia menyebut, muncul lima pimpinan KPK yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian, Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga dilantik oleh Presiden Jokowi. Meski nama-nama Dewas KPK dikenal publik punya integritas, ICW memandang keberadaan mereka tetap saja bakal menjadi masalah. Sebab, UU KPK yang berlaku sudah bermasalah.

Baca Juga :  SBY Bakal Berobat ke Luar Negeri

”Siapa pun yang mengisi pos Dewan Pengawas KPK itu justru akan membahayakan KPK,” tutur Kurnia. Dengan hadirnya UU KPK, kata dia, pemberantasan korupsi di tanah air bakal berjalan lambat. Bukan hanya pemerintah dan DPR, ICW juga memberi catatan untuk Mahkamah Agung (MA). Belakangan, MA dinilai semakin sering meringankan hukuman untuk para koruptor.

Berdasar data yang mereka miliki, gelombang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) direspons oleh MA dengan menyunat hukuman terpidana kasus korupsi. ”Data ICW sebenarnya menunjukkan kekecewaan yang luar biasa,” tutur Kurnia. Terakhir, dia menyebut, total ada 23 narapidana yang sedang mengajukan PK. Sementara enam PK yang sudah diputus meringkankan hukuman koruptor.

Walau ketua MA M. Hatta Ali sudah menjelaskan bahwa setiap hakim agung berhak memutus sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan mereka, ICW berpandangan bahwa putusan PK untuk koruptor tetap saja jadi masalah. Sebab, koruptor malah mendapat keringanan hukuman. ”Jadi, sebenarnya catatan akhir tahun Mahkamah Agung tidak banyak mengungkap persoalan ini,” kata Kurnia.

Meski dikritik keras oleh ICW, Ketua KPK Komjen Firli Bahuri tetap optimistis dengan masa depan KPK dan pemberantasan korupsi di tanah air. Menurut dia, 16 tahun merupakan perjalanan panjang bagi lembaga antirasuah. Dan selama itu pula, lanjut Firli, instansi yang dia pimpin saat ini melalui banyak tantangan. ”Walau pun masalah datang silih berganti, namun pasti saja ada solusi,” imbuhnya.

Baca Juga :  Mendag: Presidensi G20 Indonesia Bantu Dukung Pemulihan Ekonomi Dunia

Jenderal bintang tiga Polri itu pun menyampaikan permohonan maaf kepada publik. ”Sekiranya kalau lembaga KPK belum dapat maksimal melakukan pemberantasan korupsi,” ungkap dia. ”Akan tetapi, kami akan terus berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, keyakinan investor, dan terus menjadi pengawal setia NKRI,” tambah pria yang pernah bertugas sebagai Deputi Penindakan KPK itu.

Menambahkan keterangan Firli, pimpinan KPK lainnya, Nurul Ghufron menyebutkan bahwa usia 16 tahun merupakan momen yang tepat untuk revitalisasi semangat pemberantasan korupsi. Dia berharap KPK di masa datang punya jaringan kian luas, memiliki mitra, kawan, dan sahabat dalam pemberantasan korupsi. ”Superbodi KPK akan kami arahkan super dalam melihat dan mengembangkan kasus ke kasus lain,” bebernya. (syn/)

Most Read

Artikel Terbaru

/