PONTIANAK POST – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak di Indonesia per 16 Mei 2025, dengan total 57 titik, disusul oleh Provinsi Riau.
Namun, jika dilihat dari luas lahan yang terbakar, Riau menempati posisi pertama dengan lebih dari 600 hektare, sedangkan Kalbar berada di urutan kedua dengan lebih dari 400 hektare.
"Ini harus kita tangani dengan serius. Dari total 400 hektare lahan terbakar di Kalbar, sekitar 100 hektare berada di lahan gambut dan sisanya di lahan mineral," kata Menteri Hanif Faisol Nurofiq di Pontianak, Sabtu (17/5).
Ia mengungkapkan bahwa 70 hingga 80 persen kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar terjadi di luar kawasan hutan, sehingga perlu peran aktif seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit, dalam upaya pencegahan.
"Kami sangat mengharapkan dukungan dan koordinasi dari Gubernur Kalimantan Barat agar seluruh jajaran, termasuk perusahaan perkebunan, dapat bersinergi dalam menanggulangi karhutla," tuturnya.
Menurut Menteri Hanif, Kalbar memiliki kawasan gambut seluas 2,4 juta hektare, yang merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia.
"Manajemen lahan di Kalbar sangat kompleks. Total wilayahnya 14 juta hektare, tapi hanya dikelola oleh satu gubernur. Bandingkan dengan Pulau Jawa yang memiliki enam gubernur untuk luasan 13 juta hektare," katanya.
Ia menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan penanggulangan, terutama kebakaran di lahan gambut yang sulit dipadamkan saat musim kemarau.
"Water bombing pun akan percuma kalau yang terbakar itu lahan gambut," kata Hanif.
Perlu Kolaborasi Pemda dan Dunia Usaha
Hanif meminta agar pemerintah daerah berkolaborasi dengan perusahaan untuk bersiaga mencegah kebakaran lahan. "Pemerintah daerah dan perusahaan wajib bersatu menjaga lingkungan sekitar. Penanganan kebakaran tidak boleh hanya reaktif dan sporadis saja. Diperlukan kolaborasi aktif mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascakebakaran," kata Hanif Faisol Nurofiq.
Saat konsolidasi kesiapsiagaan antisipasi kebakaran lahan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemkab, pemkot, bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat di Pontianak, Sabtu (17/5), Hanif menyatakan tindakan nyata harus dimulai sebelum musim kemarau datang.
Dia mengingatkan bahwa berdasarkan data per 16 Mei 2025, terdeteksi 198 titik panas. Jumlah memang turun 62 persen dibanding tahun sebelumnya tapi potensi kebakaran tetap tinggi, termasuk di wilayah Kalimantan Barat.
Data kejadian nasional menunjukkan 167 kasus kebakaran sepanjang Januari hingga Mei. Penyebarannya meliputi Aceh hingga Kalimantan Timur, termasuk Kalimantan Barat. Titik api berpotensi muncul kembali saat cuaca mulai kering.
Kondisi tersebut, katanya, menuntut peningkatan kewaspadaan dari semua pihak lapangan termasuk pemerintah daerah dan dunia usaha, bersama masyarakat.
Dia menekankan perlunya penguatan komitmen dunia usaha perkebunan terutama perusahaan yang beroperasi dalam hak guna usaha (HGU). Data periode 2015-2024 menunjukkan 79 areal HGU pernah terbakar dengan luas total kebakaran mencapai sekitar 42.476 hektare.
Beberapa lokasi mengalami kebakaran berulang tanpa penanganan tuntas. Hal itu mengindikasikan lemahnya upaya pencegahan oleh pelaku usaha.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta perusahaan aktif untuk mencegah, bukan hanya sekadar menanggulangi api. Hal itu mengingat juga kebakaran lahan kerap terjadi di lahan gambut ketika musim kemarau.
"Perusahaan harus lengkapi sistem tanggap darurat internal. Mulai dari regu pemadam, alat pemadam, hingga komunikasi lapangan. Perusahaan juga diminta mendukung operasi pemadaman lintas wilayah. Patroli gabungan dan simulasi harus rutin dilakukan secara berkala," ujarnya.
Dalam kesempatan itu dia juga meminta agar perusahaan harus memiliki peta kerawanan dan SOP mitigasi jelas. Kesiapsiagaan bukan sekadar kewajiban, tapi tanggung jawab moral.
"Semua perusahaan diminta laporkan progres kesiapan kepada pemerintah," demikian Hanif Faisol Nurofiq.(ant)
Editor : Hanif