PONTIANAK POST – Presiden Prabowo Subianto diminta menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Dengan begitu, penanganan dampak bencana diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Permintaan tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama hasil pertemuan ratusan ulama, pimpinan dayah, dan tokoh keagamaan Aceh, kemarin (14/12). Mereka berkumpul dalam forum Muzakarah Ulama Aceh dan Doa Bersama untuk Korban Banjir Hidrometeorologi di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.
Dikutip dari Harian Rakyat Aceh, forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting bagi pemerintah pusat dan daerah. Penetapan bencana nasional dinilai krusial guna mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan internasional secara terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
Muzakarah juga mendorong Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota menyusun blueprint pembangunan Aceh pascabencana yang berorientasi jangka panjang. Blueprint tersebut diharapkan mengintegrasikan mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah.
Para ulama menegaskan pentingnya kejujuran, transparansi, dan amanah dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan. Mereka juga mendesak penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana.
Juga Keluarkan Rekomendasi Keagamaan
Muzakarah ini turut menyoroti isu keseragaman ibadah dan penguatan peran masjid. Ulama Aceh menegaskan bahwa praktik keagamaan di masjid-masjid Aceh harus berlandaskan manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah dengan akidah Asy’ariyah–Maturidiyah dan fikih mazhab Syafi’i, seraya tetap menghormati kearifan lokal dan tradisi keagamaan yang telah hidup di tengah masyarakat.
Bantu Petani Terdampak
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pemerintah akan membantu petani yang terdampak bencana banjir.
Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung kondisi Desa Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (14/12).
Dilansir dari keterangan resmi, Zulhas dalam kunjungannya bersama anggota DPR asal Aceh H. Nazaruddin Dek Gam berdialog dengan warga dan petani terdampak banjir.
Dari penyampaian warga diketahui lahan pertanian seluas 530 hektare di Desa Cot Ara rusak total dan tidak dapat ditanami. Selain itu, area persawahan tertutup lumpur tebal, sementara infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi rusak disapu banjir.
“Ini dulu lahan sawah semua. Tapi sekarang rusak total. Di tanggul sana sampai dua meter airnya,” keluh Amirullah, seorang petani.
Zulhas memastikan pemerintah akan hadir membantu para petani sesuai instruksi Presiden Prabowo. Perbaikan infrastruktur pertanian pascabencana menjadi perhatian khusus pemerintah.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan Kementerian Pertanian bergerak cepat memulihkan lahan pertanian terdampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemerintah telah menyiapkan langkah tanggap darurat sekaligus program rehabilitasi agar petani dapat segera kembali berproduksi.
“Kemudian mereka mendapatkan bantuan yang semestinya, tanah mereka diolah kembali, bisa tanam dan panen lagi, serta melanjutkan hidupnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo, berbagai bantuan dikerahkan, mulai dari benih, alat dan mesin pertanian, hingga akses KUR bagi petani yang memiliki pinjaman. Bantuan juga mencakup komoditas lain seperti jagung dan sektor peternakan.
Boat Bantuan Sulit Diakses
Program penyediaan boat gratis oleh Pemkab Bireuen di penyeberangan Krueng Tingkeum, Kecamatan Kuta Blang, menuai keluhan. Sejumlah relawan mengaku kesulitan menemukan lokasi boat bantuan tersebut.
Hingga kemarin, belum terlihat papan petunjuk, spanduk, atau informasi visual di sepanjang jalan menuju titik penyeberangan. “Kami dengar boat bantuan gratis sudah disiapkan. Tapi begitu sampai di Kuta Blang, bingung harus ke mana. Tidak ada petunjuk sama sekali, mulai dari jalan Medan–Banda Aceh hingga ke lokasi penyeberangan,” keluh Aulia, relawan yang membawa logistik dari Kecamatan Gandapura menuju Peusangan, Minggu (14/12).
Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat distribusi bantuan, terutama bagi relawan dari luar daerah yang belum familiar dengan wilayah tersebut. Dalam situasi darurat, kecepatan dan kemudahan akses menjadi faktor krusial.
Aulia juga mengaku belum mengetahui prosedur teknis penggunaan boat bantuan. Informasi mengenai posko, titik sandar, serta mekanisme koordinasi belum tersosialisasi secara luas. “Nomor koordinator memang ada di berita, tapi di lokasi tidak ada informasi tertulis. Kami hampir satu jam bertanya-tanya dan salah lokasi penyeberangan. Alhamdulillah, Pak Kapolres Bireuen membantu kami menyeberangi sungai,” ungkapnya.
Dari Medan ke Aceh Tamiang
Sementara itu, perjalanan dari Medan, Sumatera Utara, menuju Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, kemarin (14/12), seperti menembus lorong bencana yang belum sepenuhnya pulih. Di sepanjang jalan, tampak tumpukan kayu berukuran besar dan kecil berserakan di tepi jalan.
Kondisi tersebut diperkuat dengan keberadaan sejumlah tenda darurat yang didirikan warga di sepanjang jalur masuk dan area kota. Tenda di depan rumah digunakan sebagai tempat menerima bantuan langsung, terutama dari pengemudi yang melintas menuju Aceh Tamiang.
Belum lagi bangkai kendaraan di tepi jalan yang terimbas banjir bandang dan belum dievakuasi. Lumpur yang mengering bercampur tanah basah masih menutupi aspal. (arm/akh/ra/rif/zam/oni/ttg)
Editor : Hanif