PONTIANAK POST - Langkah Prabowo Subianto meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri menuai kritik dari Jaringan Gusdurian.
Melalui platform X (15/2), Jaringan Gusdurian menilai kehadiran SPPG Polri mencerminkan penyimpangan fokus institusi kepolisian, karena alih-alih memprioritaskan tugas utama di bidang pengamanan dan pertahanan, Polri justru dinilai mulai merambah aktivitas yang beririsan dengan urusan bisnis.
“Bukannya fokus ke tugas utama di bidang pengamanan dan pertahanan, malah ikut-ikutan bisnis. Hadeuh,” tulisnya.
Sebelumnya, dilansir dari Jawa Pos, Presiden Prabowo Subianto meresmikan sekaligus melakukan groundbreaking Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan Gudang Ketahanan Pangan di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2).
Baca Juga: Kejadian Keracunan Siswa di Singkawang, SPPG Bukit Batu Dihentikan Sementara untuk Evaluasi
Peresmian ini menandai dimulainya peran aktif Polri dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG).
Dalam agenda tersebut, Prabowo didampingi Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Usai peresmian, Presiden Prabowo meninjau langsung operasional SPPG Polri di Palmerah. Ia mendengarkan penjelasan petugas mengenai alur kerja dapur dan fasilitas penunjang yang digunakan untuk memproduksi makanan bergizi gratis.
“Untuk kegiatan di area persiapan ada mencuci sayur, kemudian ada mencuci buah, dan juga untuk mencuci daging,” kata petugas SPPG saat memaparkan fasilitas kepada Presiden.
SPPG Polri diketahui mulai beroperasi sejak 8 Januari 2026. Saat ini, sebanyak 15 relawan terlibat dalam operasional layanan tersebut.
Baca Juga: Menu Ayam Berulat di Simpang Hilir-Kayong Utara, Satgas MBG Desak Langkah Evaluasi Ini
“Dan di SPPG Palmerah terdapat gudang kering, gudang basah, dan gudang peralatan yang sudah sesuai dengan standar BGN,” ungkap petugas.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Polri yang bertugas juga menjelaskan keunggulan SPPG Polri dibandingkan SPPG lainnya, khususnya pada aspek keamanan pangan. Ia menyebutkan, sebelum MBG didistribusikan kepada penerima manfaat, makanan terlebih dahulu melalui pemeriksaan food safety.
“Salah satu pembeda utama SPPG Polri dengan SPPG lainnya adalah adanya penerapan atau pemeriksaan food safety dengan menggunakan alat food safety kit, di samping tes rutin organoleptik pada setiap makanan sebelum didistribusikan,” bebernya.
Menurutnya, food safety kit tersebut diproduksi oleh Farmapol Pusdokkes Polri dan mencakup empat parameter pemeriksaan, yakni formalin, nitrit, sianida, dan arsen.
“Sesuai SOP food safety kami, apabila ditemukan adanya zat berbahaya seperti formalin, nitrit, sianida, dan arsen, maka akan segera kami laporkan kepada Kepala SPPG untuk tidak didistribusikan dan wajib diganti,” pungkasnya. (*)
Editor : Miftahul Khair