PONTIANAK POST - Opsi pembelajaran jarak jauh dalam rangka penghematan bahan bakar minyak (BBM) nasional akhirnya dibatalkan sendiri oleh pemerintah. Rencana sekolah daring maupun hybrid yang sempat dibahas, kini dipastikan tidak menjadi prioritas.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan perhatian besar pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia menjadi dasar utama kebijakan tersebut. Terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah ingin memastikan layanan tetap berjalan optimal. “Di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss,” ujar Pratikno dalam keterangan resmi, Selasa (24/3).
Ia menegaskan, pemerintah mengutamakan penyelenggaraan pembelajaran secara luring atau tatap muka. “Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” sambungnya.
Keputusan ini diambil setelah koordinasi lintas kementerian bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Menteri Agama Nasaruddin Umar. Hasilnya, kegiatan belajar mengajar dipastikan tetap berlangsung normal, termasuk setelah rangkaian libur Idulfitri.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan, pembatalan skema hybrid dilakukan dengan pertimbangan matang, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga pembentukan karakter siswa. “Sesuai hasil rapat lintas kementerian pada 23 Maret, pembelajaran di sekolah dilaksanakan sebagaimana biasa dengan pertimbangan akademik dan penguatan pendidikan karakter,” kata Mu’ti.
Ia menekankan bahwa sekolah bukan sekadar ruang transfer ilmu, tetapi juga tempat pembentukan nilai, disiplin, dan interaksi sosial yang tidak tergantikan oleh sistem daring.
Sebelumnya, pemerintah memang sempat membuka diskusi mengenai kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengombinasikan pembelajaran daring dan luring. “Namun, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, maka pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa sektor pendidikan saat ini justru menjadi prioritas utama dalam agenda transformasi nasional. Pemerintah tengah mendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program strategis.
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” paparnya.
Arahan tersebut, lanjut Pratikno, juga merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam merespons situasi krisis global. Presiden, kata dia, justru melihat krisis sebagai momentum untuk mempercepat transformasi nasional di berbagai sektor.
“Krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Tapi sekarang akan mempercepat,” ujarnya mengutip arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna.
Selain pendidikan, transformasi juga menyasar sistem pemerintahan. Pratikno menginstruksikan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kinerja birokrasi, serta efisiensi layanan publik.
Langkah efisiensi tersebut antara lain dengan memangkas perjalanan dinas non-esensial, mengoptimalkan rapat secara daring, serta menerapkan flexible working arrangement (FWA) secara terukur. Namun, kebijakan efisiensi itu tidak berlaku untuk sektor pendidikan dan layanan esensial lainnya.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” tegasnya.
“Demikian juga dengan layanan medis esensial tetap beroperasi secara sepenuhnya normal,” imbuh Pratikno.
Dukungan terhadap pembatalan pembelajaran hybrid juga datang dari kalangan akademisi. Ketua Umum Asosiasi Akademisi Pendidikan Tinggi Seluruh Indonesia (Asadiktisi) Prof Susanto, menilai sistem hybrid berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran jika belum dipersiapkan secara matang.
“Mengingat mutu pendidikan itu adalah jantungnya masa depan bangsa dan negara. Jangan sampai kebijakan efisiensi BBM mengorbankan sesuatu yang fundamental bagi generasi,” ujar Guru Besar Universitas PTIQ Jakarta.
Dari perspektif neurosains, ia menjelaskan interaksi langsung di kelas memungkinkan aktivasi optimal berbagai fungsi otak, mulai dari perhatian, emosi, hingga memori. Pembelajaran yang melibatkan kontak sosial, ekspresi nonverbal, serta pengalaman multisensori terbukti memperkuat pemahaman siswa.
Sebaliknya, pembelajaran berbasis layar dalam sistem hybrid dinilai berpotensi mengurangi kualitas stimulasi kognitif.
Secara psikologis, keberadaan guru dan teman sebaya dalam satu ruang juga penting dalam membentuk ikatan emosional yang sehat. Hal ini berdampak pada meningkatnya motivasi belajar, rasa percaya diri, serta keterlibatan siswa.
Sementara dari sisi sosiologi pendidikan, sekolah merupakan ruang utama pembentukan karakter dan keterampilan sosial, seperti komunikasi, kolaborasi, hingga penyelesaian konflik. “Pengurangan intensitas kehadiran fisik dalam sistem hybrid dapat menghambat proses ini,” katanya.
Dari sudut pandang pedagogi, Susanto menambahkan, model hybrid juga menghadirkan tantangan dalam penyampaian materi, pengelolaan kelas, serta evaluasi pembelajaran yang berpotensi menimbulkan kesenjangan hasil belajar antarsiswa.
Tak hanya itu, aspek kesehatan juga menjadi perhatian. Paparan layar yang berlebihan dalam pembelajaran daring berisiko memicu kelelahan visual, gangguan tidur, hingga menurunnya aktivitas fisik siswa.
Karena itu, ia mendukung keputusan pemerintah membatalkan rencana pembelajaran hybrid. Menurutnya, kebijakan pendidikan harus disusun dengan mempertimbangkan kesiapan menyeluruh, mulai dari infrastruktur hingga dampak jangka panjang terhadap perkembangan akademik dan karakter siswa. (lyn/mia/oni)
Editor : Hanif