alexametrics
25 C
Pontianak
Wednesday, August 17, 2022

Bendahara Pengeluaran, Kunci Pengelolaan APBN

Oleh : Artika Hartati, SMn

BENDAHARA pengeluaran menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah untuk pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. Sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah untuk pelaksanaan APBN/APBD pada kantor /satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Untuk menjadi bendahara pengeluaran sebagai kunci pengelolaan APBN diperlukan persyaratan. Pertama, bendahara pengeluaran profesional. Seseorang dapat dikatakan profesional ketika memiliki dua hal pokok, keahlian (kompetensi) yang layak sesuai bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai kebutuhan hidupnya. Profesional artinya berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sedangkan profesionalisme tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang profesional.

Secara rinci bendahara pengeluaran profesional tergambar dari fungsi dan tugas bendahara pengeluaran yang dijabarkan dalam pelaksanaan tugas kebendaharaan bendahara pengeluaran (berdasarkan Permenkeu No 190/PMK.05/2012) meliputi tujuh poin. Di antaranya, menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP, dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN ( Kuasa Bendahara Umum Negara/BUN).

Pelaksanaan tugas tersebut menuntut bendahara pengeluaran bekerja disiplin, taat aturan dan mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Kedua, memahami tugas dan fungsi bendahara pengeluaran. Dalam PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satker kementerian negara/lembaga. Ada lima tupoksi bendahara pengeluaran yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Kinerja APBN Kalbar Masih Perlu Ditingkatkan

Pembayaran dilakukan bendaharawan, sementara aktifitas pembayaran oleh bendaharawan dilakukan setelah menguji tagihan-tagihan yang diajukan, dan berhak menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Adapun dasar pembayaran dapat dilaksanakan setelah melakukan pengujian atas perintah pembayaran. Meliputi meneliti kelengkapan berkas yang disertakan dalam permintaan pembayaran yang diterbitkan PPK.

Kebenaran atas hak tagih terdiri pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, kapan tagihan itu dibayarkan, dan menguji ketersediaan dana. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak. Pengujian fisik ini tidak diatur begitu detail dalam peraturan dimaksud, apakah bendaharawan turun ke lapangan atau hanya sebatas dokumennya.

Jika bendaharawan merasa perlu melakukan pengecekan ke lapangan dan tidak mengganggu kegiatannya sebagai bendahara, sah-sah saja. Pihak PPK dan penerima barang dan jasa harus mendukung keinginan bendahara tersebut. Ragam pengujian yang dilakukan bendahara semata-mata untuk penyelamatan keuangan negara. Atas dasar itulah dia berhak menolak tagihan jika tidak memenuhi persyaratan. Pemeriksaan dan pengujian ketetapan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (enam digit).

Salah satu tugas bendahara pengeluaran menatausahakan artinya seluruh kegiatan harus diadministrasikan menggunakan prosedur sesuai kaidah pengendalian internal. Tugas mempertanggungjawabkan bearti bendahara pengeluaran, baik sebagai pemberi tugas atau penerima tugas, dapat memastikan, tugas terlaksana dengan baik dan mengomunikasikan pelaksanaan tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Adapun sarana pertanggungjawaban yang digunakan berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kuasa BUN. Karena hakikatnya uang yang dikelola bagian dari APBN. Walaupun bendahara pengeluaran memiliki keistimewaan tetap saja pejabat perbendaharaan yang wajib mempertanggungjawabkan semua tugas dan kewenangannya.

Baca Juga :  Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan

Bendahara pengeluaran tidak dapat dirangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Ini memberikan ruang independensi bendahara pengeluaran. Pengujian tidak boleh ada intervensi dari pejabat manapun atau pihak manapun. Hal ini akan sangat berbeda jika pengajuan tagihan sarat akan berbagai kepentingan akan salah satu pihak. Pada kondisi ini bendahara pengeluaran diperbolehkan menunjukkan independensinya atau kewenangannya. Seharusnya setiap pejabat perbendaharaan menjunjung tinggi integritas, selalu berusaha melakukan penyelamatan keuangan negara, dengan membayar kepada pihak yang seharusnya berhak sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bendahara pengeluaran merupakan pejabat fungsional independen. Kendati bendahara pegawai kementerian teknis berkaitan dengan independensinya, bendahara hakikatnya memiliki kapasitas sebagai penguji terhadap keputusan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Dengan kapasitas tersebut, bendahara memiliki kedudukan seolah menteri keuangan. Meskipun dalam UUPN, bendahara wakil dari menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara adalah pejabat fungsional yang seharusnya bebas dari intervensi atasannya secara struktural. Ini menunjukkan untuk menduduki jabatan tersebut dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme tinggi.

Keberadaannya begitu istimewa, betapa tidak dalam setiap organisasi pemerintah ataupun non pemerintah bendahara nyaris wajib ada kecuali organisasi yang tidak membutuhkan fungsi bendahara. Sejatinya para bendaharawan orang-orang terpilih yang memiliki independensi menatausahakan keuangan yang dikelolanya.

Penulis adalah Fungsional Pranata Keuangan Tingkat Mahir Unit Kerja Balai P2JK Wilayah Kalbar Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR

 

Oleh : Artika Hartati, SMn

BENDAHARA pengeluaran menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah untuk pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. Sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah untuk pelaksanaan APBN/APBD pada kantor /satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Untuk menjadi bendahara pengeluaran sebagai kunci pengelolaan APBN diperlukan persyaratan. Pertama, bendahara pengeluaran profesional. Seseorang dapat dikatakan profesional ketika memiliki dua hal pokok, keahlian (kompetensi) yang layak sesuai bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai kebutuhan hidupnya. Profesional artinya berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sedangkan profesionalisme tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang profesional.

Secara rinci bendahara pengeluaran profesional tergambar dari fungsi dan tugas bendahara pengeluaran yang dijabarkan dalam pelaksanaan tugas kebendaharaan bendahara pengeluaran (berdasarkan Permenkeu No 190/PMK.05/2012) meliputi tujuh poin. Di antaranya, menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP, dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN ( Kuasa Bendahara Umum Negara/BUN).

Pelaksanaan tugas tersebut menuntut bendahara pengeluaran bekerja disiplin, taat aturan dan mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Kedua, memahami tugas dan fungsi bendahara pengeluaran. Dalam PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satker kementerian negara/lembaga. Ada lima tupoksi bendahara pengeluaran yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Realisasi Belanja APBN Kalbar 2021 Capai 95,64 persen

Pembayaran dilakukan bendaharawan, sementara aktifitas pembayaran oleh bendaharawan dilakukan setelah menguji tagihan-tagihan yang diajukan, dan berhak menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Adapun dasar pembayaran dapat dilaksanakan setelah melakukan pengujian atas perintah pembayaran. Meliputi meneliti kelengkapan berkas yang disertakan dalam permintaan pembayaran yang diterbitkan PPK.

Kebenaran atas hak tagih terdiri pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, kapan tagihan itu dibayarkan, dan menguji ketersediaan dana. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak. Pengujian fisik ini tidak diatur begitu detail dalam peraturan dimaksud, apakah bendaharawan turun ke lapangan atau hanya sebatas dokumennya.

Jika bendaharawan merasa perlu melakukan pengecekan ke lapangan dan tidak mengganggu kegiatannya sebagai bendahara, sah-sah saja. Pihak PPK dan penerima barang dan jasa harus mendukung keinginan bendahara tersebut. Ragam pengujian yang dilakukan bendahara semata-mata untuk penyelamatan keuangan negara. Atas dasar itulah dia berhak menolak tagihan jika tidak memenuhi persyaratan. Pemeriksaan dan pengujian ketetapan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (enam digit).

Salah satu tugas bendahara pengeluaran menatausahakan artinya seluruh kegiatan harus diadministrasikan menggunakan prosedur sesuai kaidah pengendalian internal. Tugas mempertanggungjawabkan bearti bendahara pengeluaran, baik sebagai pemberi tugas atau penerima tugas, dapat memastikan, tugas terlaksana dengan baik dan mengomunikasikan pelaksanaan tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Adapun sarana pertanggungjawaban yang digunakan berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kuasa BUN. Karena hakikatnya uang yang dikelola bagian dari APBN. Walaupun bendahara pengeluaran memiliki keistimewaan tetap saja pejabat perbendaharaan yang wajib mempertanggungjawabkan semua tugas dan kewenangannya.

Baca Juga :  Berubah atau Mati

Bendahara pengeluaran tidak dapat dirangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Ini memberikan ruang independensi bendahara pengeluaran. Pengujian tidak boleh ada intervensi dari pejabat manapun atau pihak manapun. Hal ini akan sangat berbeda jika pengajuan tagihan sarat akan berbagai kepentingan akan salah satu pihak. Pada kondisi ini bendahara pengeluaran diperbolehkan menunjukkan independensinya atau kewenangannya. Seharusnya setiap pejabat perbendaharaan menjunjung tinggi integritas, selalu berusaha melakukan penyelamatan keuangan negara, dengan membayar kepada pihak yang seharusnya berhak sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bendahara pengeluaran merupakan pejabat fungsional independen. Kendati bendahara pegawai kementerian teknis berkaitan dengan independensinya, bendahara hakikatnya memiliki kapasitas sebagai penguji terhadap keputusan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Dengan kapasitas tersebut, bendahara memiliki kedudukan seolah menteri keuangan. Meskipun dalam UUPN, bendahara wakil dari menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara adalah pejabat fungsional yang seharusnya bebas dari intervensi atasannya secara struktural. Ini menunjukkan untuk menduduki jabatan tersebut dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme tinggi.

Keberadaannya begitu istimewa, betapa tidak dalam setiap organisasi pemerintah ataupun non pemerintah bendahara nyaris wajib ada kecuali organisasi yang tidak membutuhkan fungsi bendahara. Sejatinya para bendaharawan orang-orang terpilih yang memiliki independensi menatausahakan keuangan yang dikelolanya.

Penulis adalah Fungsional Pranata Keuangan Tingkat Mahir Unit Kerja Balai P2JK Wilayah Kalbar Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR

 

Most Read

Artikel Terbaru

/