alexametrics
34 C
Pontianak
Friday, September 30, 2022

Rasionalisasi Money Politic Menjelang Pemilu 2024

Oleh: Amalia Irfani

MENGUKUR keberhasilan pemimpin suatu negara atau  kekuatan bangsa, salah satunya  melalui  kehidupan demokrasi yang senantiasa terjaga. Demokrasi diyakini mampu membawa perubahan baik sebab bertujuan mensejahterahkan rakyat. Abraham Lincoln memberikan definisi demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lincoln,  Presiden Amerika Serikat ke-16 dikenal sebagai tokoh penentang perbudakan, berpendapat hanya dengan demokrasi yang baik maka situasi sosial, ekonomi, hukum negara lebih dapat terkendali.

Pendapat lain dikemukakan oleh Willy Eichler yang dikutip oleh Nurcholish Madjid tentang esensi demokrasi yakni proses, didalamnya terdapat sistem dinamis bertujuan menuju ke arah baik dan maju.  Jika dipahami, demokrasi  rakyat (di Indonesia disebut demokrasi Pancasila) berhubungan dengan kontrak sosial atau perjanjian kerja dari rakyat kepada perwakilan di parlemen. Thomas Hobbes, John Locke, JJ Rousseau menyepakati hal tersebut karena keberadaan negara bertujuan menjalankan ketertiban dan keamanan, serta mewujudkan keadilan, kemakmuran bagi seluruh warga masyarakat.

Rasionalisasi Peran KPU

Jika mengukur kekuatan bangsa terlihat dari kehidupan demokrasi yang terjaga baik, maka indikator yang bisa dijadikan patokan dari analisa tersebut adalah berlangsungnya harmonisasi pesta demokrasi bernama Pemilu. Hal ini tergambar dalam diskusi menarik di Kuliah Umum melalui zoom cloud meeting (ZCM), yang diadakan oleh Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (31/8).  Sesuai judul diskusi yakni Survey Rasionalisasi Money Politic Menjelang Pemilu 2024, dihadirkanlah Ketua KPU Jawa Timur Chairul Anam sebagai narasumber,  Associate Professor Wahyudi pemantik atau penilai dari sudut sosial, dan dibuka dengan pengantar oleh Ketua Program Studi Pascasarjana Profesor Ishomuddin.

Baca Juga :  Airlangga: Golkar Bertekad Kuningkan Pulau Sumatera di Pemilu 2024

Dalam pengantarnya, Profesor Ishomuddin mengurai kondisi Indonesia yang terkategori masyarakat yang masih belajar dewasa, dengan banyak trik dan intrik sebelum dan sesudah pemilu, dimana politik uang (money politic) merupakan bagian yang tidak bisa dihindarkan dalam tiap proses tersebut. Prof. Isho begitu beliau akrab disapa, menilai perlu sebuah cara sebagai solusi agar masyarakat tidak lagi mudah di rayu, atau bersikap acuh tidak acuh pada demokrasi bangsa atau golput. Banyaknya golput mengindikasikan kurangnya kepeduliaan rakyat pada negara atau minimnya edukasi pemerintah ke masyarakat.

Pengantar Prof. Isho juga disepakati oleh Choirul Anam, bahwa tidaklah mudah melakukan peran sebagai penyelenggara, masalah demi masalah dalam proses merupakan bagian dari pengabdian kepada bangsa.  Pemilu menurutnya adalah mekanisme mendapatkan legitimasi kekuasaan pada sebuah pemerintahan, ia menggarisbawahi tidak selalu pemilu identik dan akan berlangsung demokratis. Masyarakat harus secara aktif berpartisipasi dalam pemilu tidak lain sebagai  wujud legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin/wakil rakyat terpilih baik di level lokal maupun nasional. Keaktifan masyarakat juga tolak ukur bagaimana tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam agenda kenegaraan, serta  sebagai sarana menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga negara.

Pemilu dan Perspektif Sosial

Pesta demokrasi bernama Pemilu disepakati bersama menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa menuju berkemajuan. Sebab pemilu adalah arena politik, penuh trik- intrik berkuasa dan mengapai kekuasaan, maka politik uang menjadi bagian yang sulit dipisahkan, bahkan ia ditunggu oleh sebagian kecil masyarakat. Associate Professor Wahyudi memandang hal tersebut sah-sah saja, walaupun sebenarnya money politic terkategori kejahatan dalam pemilu. Tetapi jika diukur dari sudut pandang sosial, menggerakan massa tidak mungkin hanya bermodal semangat atau kata-kata. Rakyat perlu “sumber” penyemangat  bergerak dan itu didapat dari alat pertukaran bernama uang.

Baca Juga :  Persiapan Pemilu Mulai Berjalan

Wahyudi menjelaskan proses dan tindakan money politic tidak selalu berwujud uang. Kedudukan, kekuasaan bahkan “wanita” dapat digunakan aktor politik sebagai alat tukar untuk mendapatkan yang diinginkan. Hal ini dijelaskan dalam teori pertukaran sosial (social exchange), yakni syarat terjadinya interaksi sosial adalah jika ada pertukaran dengan memperhitungkan untung dan rugi di tiap proses-proses tersebut. Dengan kata lain, siapapun kita memerlukan imbalan (reward) atau bayaran atas jasa yang  telah dilakukan atau saat menginginkan sesuatu sebagai alat tukar.

Dari pemaparan diatas mengisyaratkan bahwa Pemilu adalah pesta demokrasi yang membutuhkan kerja keras dan kepedulian akan hasil akhir yaitu keutuhan bangsa. Jika money politic saat pesta demokrasi tidak mungkin dihilangkan, setidaknya ada kesadaran bagi aktor politik, masyarakat umum bahkan penyelenggara Pemilu untuk bersama menjaga pesta demokrasi berjalan sesuai dengan koridor dan amanah UUD 1945.  Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebab adalah Amanah UUD 1945, maka kewajiban kita bersama mengawal pesta demokrasi sesuai asas Pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil).

Penulis adalah Dosen IAIN Pontianak, Mahasiswa Doktoral Sosiologi UMM

Oleh: Amalia Irfani

MENGUKUR keberhasilan pemimpin suatu negara atau  kekuatan bangsa, salah satunya  melalui  kehidupan demokrasi yang senantiasa terjaga. Demokrasi diyakini mampu membawa perubahan baik sebab bertujuan mensejahterahkan rakyat. Abraham Lincoln memberikan definisi demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lincoln,  Presiden Amerika Serikat ke-16 dikenal sebagai tokoh penentang perbudakan, berpendapat hanya dengan demokrasi yang baik maka situasi sosial, ekonomi, hukum negara lebih dapat terkendali.

Pendapat lain dikemukakan oleh Willy Eichler yang dikutip oleh Nurcholish Madjid tentang esensi demokrasi yakni proses, didalamnya terdapat sistem dinamis bertujuan menuju ke arah baik dan maju.  Jika dipahami, demokrasi  rakyat (di Indonesia disebut demokrasi Pancasila) berhubungan dengan kontrak sosial atau perjanjian kerja dari rakyat kepada perwakilan di parlemen. Thomas Hobbes, John Locke, JJ Rousseau menyepakati hal tersebut karena keberadaan negara bertujuan menjalankan ketertiban dan keamanan, serta mewujudkan keadilan, kemakmuran bagi seluruh warga masyarakat.

Rasionalisasi Peran KPU

Jika mengukur kekuatan bangsa terlihat dari kehidupan demokrasi yang terjaga baik, maka indikator yang bisa dijadikan patokan dari analisa tersebut adalah berlangsungnya harmonisasi pesta demokrasi bernama Pemilu. Hal ini tergambar dalam diskusi menarik di Kuliah Umum melalui zoom cloud meeting (ZCM), yang diadakan oleh Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (31/8).  Sesuai judul diskusi yakni Survey Rasionalisasi Money Politic Menjelang Pemilu 2024, dihadirkanlah Ketua KPU Jawa Timur Chairul Anam sebagai narasumber,  Associate Professor Wahyudi pemantik atau penilai dari sudut sosial, dan dibuka dengan pengantar oleh Ketua Program Studi Pascasarjana Profesor Ishomuddin.

Baca Juga :  Survei DSI: Airlangga dan Golkar Teratas Pilihan Responden untuk Pemilu 2024

Dalam pengantarnya, Profesor Ishomuddin mengurai kondisi Indonesia yang terkategori masyarakat yang masih belajar dewasa, dengan banyak trik dan intrik sebelum dan sesudah pemilu, dimana politik uang (money politic) merupakan bagian yang tidak bisa dihindarkan dalam tiap proses tersebut. Prof. Isho begitu beliau akrab disapa, menilai perlu sebuah cara sebagai solusi agar masyarakat tidak lagi mudah di rayu, atau bersikap acuh tidak acuh pada demokrasi bangsa atau golput. Banyaknya golput mengindikasikan kurangnya kepeduliaan rakyat pada negara atau minimnya edukasi pemerintah ke masyarakat.

Pengantar Prof. Isho juga disepakati oleh Choirul Anam, bahwa tidaklah mudah melakukan peran sebagai penyelenggara, masalah demi masalah dalam proses merupakan bagian dari pengabdian kepada bangsa.  Pemilu menurutnya adalah mekanisme mendapatkan legitimasi kekuasaan pada sebuah pemerintahan, ia menggarisbawahi tidak selalu pemilu identik dan akan berlangsung demokratis. Masyarakat harus secara aktif berpartisipasi dalam pemilu tidak lain sebagai  wujud legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin/wakil rakyat terpilih baik di level lokal maupun nasional. Keaktifan masyarakat juga tolak ukur bagaimana tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam agenda kenegaraan, serta  sebagai sarana menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga negara.

Pemilu dan Perspektif Sosial

Pesta demokrasi bernama Pemilu disepakati bersama menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa menuju berkemajuan. Sebab pemilu adalah arena politik, penuh trik- intrik berkuasa dan mengapai kekuasaan, maka politik uang menjadi bagian yang sulit dipisahkan, bahkan ia ditunggu oleh sebagian kecil masyarakat. Associate Professor Wahyudi memandang hal tersebut sah-sah saja, walaupun sebenarnya money politic terkategori kejahatan dalam pemilu. Tetapi jika diukur dari sudut pandang sosial, menggerakan massa tidak mungkin hanya bermodal semangat atau kata-kata. Rakyat perlu “sumber” penyemangat  bergerak dan itu didapat dari alat pertukaran bernama uang.

Baca Juga :  Gara-gara TWK, KPK Tinggal Cerita?

Wahyudi menjelaskan proses dan tindakan money politic tidak selalu berwujud uang. Kedudukan, kekuasaan bahkan “wanita” dapat digunakan aktor politik sebagai alat tukar untuk mendapatkan yang diinginkan. Hal ini dijelaskan dalam teori pertukaran sosial (social exchange), yakni syarat terjadinya interaksi sosial adalah jika ada pertukaran dengan memperhitungkan untung dan rugi di tiap proses-proses tersebut. Dengan kata lain, siapapun kita memerlukan imbalan (reward) atau bayaran atas jasa yang  telah dilakukan atau saat menginginkan sesuatu sebagai alat tukar.

Dari pemaparan diatas mengisyaratkan bahwa Pemilu adalah pesta demokrasi yang membutuhkan kerja keras dan kepedulian akan hasil akhir yaitu keutuhan bangsa. Jika money politic saat pesta demokrasi tidak mungkin dihilangkan, setidaknya ada kesadaran bagi aktor politik, masyarakat umum bahkan penyelenggara Pemilu untuk bersama menjaga pesta demokrasi berjalan sesuai dengan koridor dan amanah UUD 1945.  Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebab adalah Amanah UUD 1945, maka kewajiban kita bersama mengawal pesta demokrasi sesuai asas Pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil).

Penulis adalah Dosen IAIN Pontianak, Mahasiswa Doktoral Sosiologi UMM

Most Read

Artikel Terbaru

/