alexametrics
26.7 C
Pontianak
Tuesday, August 16, 2022

Ke Mana Arah Pembangunan Kehutanan Indonesia Selanjutnya?

Oleh: Harul M. Rachmad

BERDASARKAN data dari University of Maryland yang diterbitkan pada laman Global Forest Watch, daerah tropis kehilangan 11,9 juta hektare tutupan pohon pada 2019. Hampir sepertiga dari kehilangan tersebut, yaitu 3,8 juta hektare, terjadi di hutan primer tropis basah, daerah hutan hujan dewasa yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan penyimpanan karbon. Angka tersebut setara dengan kehilangan hutan primer seluas lapangan sepak bola setiap enam detik sepanjang tahun (wri-indonesia.org).

Sementara hutan di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Begitu banyak permasalahan di sektor kehutanan mulai dari degradasi lahan, deforestasi hutan, illegal logging, illegal mining, pencurian flora dan satwa dilindungi hingga kebakaran hutan dan lahan.

Selama 75 tahun merdeka, Indonesia telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektare atau setara dengan 75 kali luas Provinsi Yogyakarta. Setidaknya kehilangan hutan seluas itu adalah angka yang tercatat di FWI sejak 2000-2017 (fwi.or.id).

Hingga saat ini pemerintah belum juga mampu menghadirkan tata kelola hutan yang baik. Kondisi hutan alam yang terus berkurang dan terdegradasi merupakan akumulasi dari lemahnya tata kelola hutan yang terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini tentu menjadi alarm bagi pemerintah khususnya KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk lebih serius dalam mencegah kerusakan hutan alam di Indonesia demi menjaga keberlangsungan hajat hidup rakyat Indonesia.

Berbagai upaya dan program terus diluncurkan pemerintah untuk tetap menjaga dan mempertahankan kawasan hutan yang ada. Antara lain adalah dengan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak dengan harapan pembangunan kehutanan akan lebih maksimal dan optimal karena akan tepat sasaran.

Baca Juga :  Menakar Tingkat Residivisme

Sejak dibentuknya KPH, pembangunan sektor kehutanan pun mulai bergeser dengan lebih mengedepankan program kemitraan melalui program Perhutanan Sosial dan mendorong produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Seperti ditetapkan Presiden Jokowi sendiri, Indonesia memiliki target 13,8 juta hektare perhutanan sosial untuk masyarakat. Hingga kini realisasinya baru 4,38 juta hektaree.

Dibanding efek ganda industri ekstraktif, perhutanan sosial dapat lebih langsung menyentuh masyarakat dalam penyediaan lapangan kerja. Dengan hak mengelola 35 tahun, dampak ekonominya juga jauh lebih panjang. Selain itu program perhutanan sosial diharapkan akan dapat mengurangi intensitas masyarakat dalam merambah hutan dan mengurangi illegal logging. Serta secara perlahan-lahan mengubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan hutan.

Namun kemudian keseriusan pemerintah dalam menjaga dan mempertahankan kawasan hutan kembali dipertanyakan dengan dihapusnya Perhutanan Sosial dari Proyek Strategis Nasional (Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional). Dengan demikian pemerintah lebih mengutamakan industri ekstraktif padat modal yang tidak dapat menyerap tenaga kerja banyak dan memupuskan cita-cita dari Undang Undang Cipta Kerja.

Belum lagi ditambah dengan akan diluncurkannya program food estate yang dapat diizinkan pada kawasan hutan lindung (P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan food estate). Kaprodi S3 Ilmu Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian UGM Sigit Supadmo Arif menjelaskan, secara harfiah food estate berarti perusahaan pekebunan/pertanian pangan, biasanya padi. Melansir indonesia.go.id, food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan.

Baca Juga :  Dekat, Namun Jauh

Indonesia mempunyai pengalaman mengelola food estate pada masa Orde Lama yang berlokasi di Lampung dan masa pasca-reformasi di Kalimantan Tengah (Pulang Pisau) eks Proyek Lahan Gambut. Tapi keduanya gagal. Di Kalimantan Barat sendiri rencananya akan dibangun food estate seluas 120 ribu hektaree.

Kritik terkait pun datang dari Mantan Menteri Lingkungan Hidup yang kini dikenal sebagai ekonom senior, Emil Salim. Emil meminta Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengizinkan pembangunan food estate atau lumbung pangan di kawasan hutan lindung. Dia juga mendesak Menteri LHK saat ini kembali kepada tugas pokoknya untuk memulihkan fungsi hutan lindung (www.cnnindonesia.com/02/12/2020).

Jadi pertanyaannya sekarang mau dibawa kemana arah pembangunan kehutanan Indonesia dan bagaimana Indonesia dapat mempertahankan tutupan lahannya sebagai indikator pengurangan emisi karbon sesuai dengan perjanjian bilateral Indonesia dan Norwegia terkait REDD+ pada tahun 2010.

Jika disimpulkan maka arah pembangunan kehutanan Indonesia untuk saat ini akan fokus kepada prinsip ekonomi namun mengabaikan prinsip ekologi dan sosialnya. Dengan semakin terbukanya peluang sektor usaha yang bersifat multi sektor (pertanian-kehutanan-industri) namun peluang tersebut hanya bisa dimanfaatkan untuk kalangan korporasi besar bukan untuk masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang selama ini telah menjaga hutan tetap ada dan lestari dengan kearifan lokalnya.

*Penulis, Mahasiswa Program Pasca-Sarjana Magister Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Oleh: Harul M. Rachmad

BERDASARKAN data dari University of Maryland yang diterbitkan pada laman Global Forest Watch, daerah tropis kehilangan 11,9 juta hektare tutupan pohon pada 2019. Hampir sepertiga dari kehilangan tersebut, yaitu 3,8 juta hektare, terjadi di hutan primer tropis basah, daerah hutan hujan dewasa yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan penyimpanan karbon. Angka tersebut setara dengan kehilangan hutan primer seluas lapangan sepak bola setiap enam detik sepanjang tahun (wri-indonesia.org).

Sementara hutan di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Begitu banyak permasalahan di sektor kehutanan mulai dari degradasi lahan, deforestasi hutan, illegal logging, illegal mining, pencurian flora dan satwa dilindungi hingga kebakaran hutan dan lahan.

Selama 75 tahun merdeka, Indonesia telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektare atau setara dengan 75 kali luas Provinsi Yogyakarta. Setidaknya kehilangan hutan seluas itu adalah angka yang tercatat di FWI sejak 2000-2017 (fwi.or.id).

Hingga saat ini pemerintah belum juga mampu menghadirkan tata kelola hutan yang baik. Kondisi hutan alam yang terus berkurang dan terdegradasi merupakan akumulasi dari lemahnya tata kelola hutan yang terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini tentu menjadi alarm bagi pemerintah khususnya KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk lebih serius dalam mencegah kerusakan hutan alam di Indonesia demi menjaga keberlangsungan hajat hidup rakyat Indonesia.

Berbagai upaya dan program terus diluncurkan pemerintah untuk tetap menjaga dan mempertahankan kawasan hutan yang ada. Antara lain adalah dengan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak dengan harapan pembangunan kehutanan akan lebih maksimal dan optimal karena akan tepat sasaran.

Baca Juga :  Lestarikan Gambut, Selamatkan kehidupan dari Ancaman Bencana Ekologis

Sejak dibentuknya KPH, pembangunan sektor kehutanan pun mulai bergeser dengan lebih mengedepankan program kemitraan melalui program Perhutanan Sosial dan mendorong produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Seperti ditetapkan Presiden Jokowi sendiri, Indonesia memiliki target 13,8 juta hektare perhutanan sosial untuk masyarakat. Hingga kini realisasinya baru 4,38 juta hektaree.

Dibanding efek ganda industri ekstraktif, perhutanan sosial dapat lebih langsung menyentuh masyarakat dalam penyediaan lapangan kerja. Dengan hak mengelola 35 tahun, dampak ekonominya juga jauh lebih panjang. Selain itu program perhutanan sosial diharapkan akan dapat mengurangi intensitas masyarakat dalam merambah hutan dan mengurangi illegal logging. Serta secara perlahan-lahan mengubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan hutan.

Namun kemudian keseriusan pemerintah dalam menjaga dan mempertahankan kawasan hutan kembali dipertanyakan dengan dihapusnya Perhutanan Sosial dari Proyek Strategis Nasional (Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional). Dengan demikian pemerintah lebih mengutamakan industri ekstraktif padat modal yang tidak dapat menyerap tenaga kerja banyak dan memupuskan cita-cita dari Undang Undang Cipta Kerja.

Belum lagi ditambah dengan akan diluncurkannya program food estate yang dapat diizinkan pada kawasan hutan lindung (P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan food estate). Kaprodi S3 Ilmu Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian UGM Sigit Supadmo Arif menjelaskan, secara harfiah food estate berarti perusahaan pekebunan/pertanian pangan, biasanya padi. Melansir indonesia.go.id, food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan.

Baca Juga :  Menjawab Tantangan Pencapaian SDGs 2030

Indonesia mempunyai pengalaman mengelola food estate pada masa Orde Lama yang berlokasi di Lampung dan masa pasca-reformasi di Kalimantan Tengah (Pulang Pisau) eks Proyek Lahan Gambut. Tapi keduanya gagal. Di Kalimantan Barat sendiri rencananya akan dibangun food estate seluas 120 ribu hektaree.

Kritik terkait pun datang dari Mantan Menteri Lingkungan Hidup yang kini dikenal sebagai ekonom senior, Emil Salim. Emil meminta Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengizinkan pembangunan food estate atau lumbung pangan di kawasan hutan lindung. Dia juga mendesak Menteri LHK saat ini kembali kepada tugas pokoknya untuk memulihkan fungsi hutan lindung (www.cnnindonesia.com/02/12/2020).

Jadi pertanyaannya sekarang mau dibawa kemana arah pembangunan kehutanan Indonesia dan bagaimana Indonesia dapat mempertahankan tutupan lahannya sebagai indikator pengurangan emisi karbon sesuai dengan perjanjian bilateral Indonesia dan Norwegia terkait REDD+ pada tahun 2010.

Jika disimpulkan maka arah pembangunan kehutanan Indonesia untuk saat ini akan fokus kepada prinsip ekonomi namun mengabaikan prinsip ekologi dan sosialnya. Dengan semakin terbukanya peluang sektor usaha yang bersifat multi sektor (pertanian-kehutanan-industri) namun peluang tersebut hanya bisa dimanfaatkan untuk kalangan korporasi besar bukan untuk masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang selama ini telah menjaga hutan tetap ada dan lestari dengan kearifan lokalnya.

*Penulis, Mahasiswa Program Pasca-Sarjana Magister Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Most Read

Artikel Terbaru

/