alexametrics
34 C
Pontianak
Friday, September 30, 2022

Berobat ke Luar Negeri: Kurangnya Investasi pada Sektor Kesehatan Nasional

Ketika meresmikan RSUD Soedarso, sebagaimana dikutip Pontianak Post awal Agustus lalu, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa devisa negara yang dikeluarkan pasien maupun keluarganya yang berikhtiar mencari kesembuhan di luar negeri adalah sebesar Rp110 triliun. Data dari sumber yang berbeda menyatakan bahwa dua juta pasien WNI berobat ke luar negeri dengan biaya yang hampir sama dengan yang disebutkan Presiden, setiap tahunnya. Fakta ini bukan alasan untuk menyalahkan pasien yang berobat ke luar negeri tapi sebagai faktor pemicu untuk lebih mengembangkan kualitas RS di dalam negeri.

Motivasi WNI berobat ke luar negeri juga beragam namun adanya persepsi yang kuat bahwa di negara lain seperti Malaysia, Singapura dan Jepang, pelayanan kesehatan di sana jauh lebih superior dibandingkan dengan yang di dalam negeri. Dilihat dari sisi fasilitas peralatan dan aspek teknis tenaga medis seperti dokter dan perawat, sebenarnya tidak berbeda jauh antara di dalam maupun di luar negeri. Rumah sakit besar di beberapa ibu kota provinsi sudah memiliki peralatan yang cukup lengkap dan didukung oleh dokter spesialis yang memadai.

Namun, terdapat dua faktor lain yang mendorong masyarakat berobat ke luar negeri yaitu kualitas pelayanan dokter sebagai front liner dan kenyamanan RS. Dokter di luar negeri dipersepsikan sebagai jujur memberikan diagnosa, fokus melayani di satu rumah sakit dan tidak mengejar uang semata. Sedangkan tingkat kebersihan, keamanan dan reputasi internasional dianggap memberikan kenyamanan yang paripurna bagi pasien.

Pemerintah dan swasta memiliki peran besar dalam mengembangkan pelayanan kesehatan melalui RS. Pihak yang terlibat dalam pengembang RS yaitu swasta baik nasional maupun asing, BUMN/D, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi, keterbatasan APBN/D membuat pemerintah lebih fokus pada usaha untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas yang selama ini belum mendapatkan pelayanan RS yang memadai. Walaupun demikian, di beberapa RS pemerintah juga terdapat kelas pelayanan khusus yang menyasar masyarakat kelas atas dengan pelayanan berstandar internasional.

Baca Juga :  Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat

Peran BUMN dan Swasta

Dua tahun lalu, bersamaan dengan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN secara keseluruhan, Kementerian BUMN membentuk holding RS BUMN dengan menjadikan Pertamedika sebagai induk atas 35 RS dengan hampir 5.000 kapasitas tempat tidur. Dibandingkan dengan RS milik swasta yang pada tahun 2020 sebanyak 1.445, peran RS BUMN bisa dikatakan kurang signifikan dan memang seperti itu skenario yang dijalankan pemerintah. Agar sektor swasta memiliki peran lebih besar dalam pembangunan di sektor Kesehatan. Secara keseluruhan jumlah RS yang beroperasi di tanah air adalah sekitar 2.500. Apakah jumlah tersebut memadai untuk melayani kebutuhan 230 juta penduduk Indonesia?

Rasio tempat tidur untuk setiap 1.000 penduduk di tanah air adalah 1,4 yang bila dibandingkan dengan standar WHO sebesar 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk, maka bisa dikatakan saat ini RS sudah memadai dari segi kuantitas. Apakah layanan 2.500 RS tersebut sudah memenuhi standar? Data Kemenkes menyatakan bahwa baru 83,2 persen RS sudah terakreditasi. Artinya, hampir seperlima RS belum memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualifikasi yang ditentukan oleh pemerintah, tentunya berbeda dengan standar internasional RS ternama di dunia. Jangan pula dibandingkan dengan RS Mount Elisabeth di Singapura yang terkenal.

Swasta Punya Peran yang Lebih Besar

Sektor swasta memang didorong untuk menyediakan layanan RS eksklusif untuk memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat kelas atas. Namun demikian, sumber pendanaan swasta nasional juga sangat terbatas. Oleh karena itu Pemerintah membuka lebar-lebar pintu investasi asing. Menyadari betapa dinamisnya lingkungan investasi nasional, tahun lalu Perpres No.10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang terbit di bulan Februari telah direvisi tiga bulan kemudian dengan Perpres No. 49/2021. Salah satu aspek yang direvisi adalah dengan dibukanya lebih lebar kesempatan investor asing untuk menanamkan modal di sektor Kesehatan. Investor dari negeri jiran ASEAN saat ini dapat memiliki hingga 70 persen saham RS sedangkan investor yang berasal dari negara lainnya dapat memiliki sampai dengan 67 persen. Apakah kesempatan yang dibuka luas tersebut telah berhasil menarik minat investor asing? Saat ini belum tersedia data yang memadai untuk menilai efektivitas kebijakan open door tersebut.

Baca Juga :  Pandemi di Dunia Pendidikan

RS Eksklusif Tetap Dibutuhkan

Di Jakarta dan beberapa kota lainnya, sudah terdapat beberapa RS berkualitas internasional, namun jutaan warga kelas atas tetap berobat ke LN. Dapat disimpulkan bahwa baik secara kuantitas maupun kualitas, masih terbuka peluang investasi untuk mengembangkan RS eksklusif. Namun demikian, mengingat besarnya modal yang dibutuhkan, sebaiknya peran tersebut diberikan sepenuhnya kepada sektor swasta maupun BUMN. Kedua, sektor tersebut agar lebih aktif menyiapkan skema RS yang lebih meyakinkan investor asing untuk menanamkan modalnya. Selain fasilitas fisik yang lengkap, perlu diingat, bahwa faktor pelayanan, kenyamanan dan kepercayaan pasien adalah hal paling utama dalam suatu hospitality industry tidak terkecuali bisnis RS.

Sementara itu, dengan keterbatasan APBN maupun APBD, pemerintah baik pusat maupun daerah agar fokus pada peningkatan kualitas RS untuk melayani masyarakat umum. Jangan sampai ada anggapan bahwa pemerintah over investing hanya untuk melayani sebagian kecil anggota masyarakat. Namun, ini bukan berarti, RS Pemerintah tidak boleh membuka fasilitas khusus berstandar internasional. Fasilitas tersebut tetap diperlukan sebagai sarana pembelajaran bagi peningkatan kualitas pelayanan RS untuk masyarakat umum.**

Penulis adalah pegawai Kementerian Keuangan pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Ketika meresmikan RSUD Soedarso, sebagaimana dikutip Pontianak Post awal Agustus lalu, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa devisa negara yang dikeluarkan pasien maupun keluarganya yang berikhtiar mencari kesembuhan di luar negeri adalah sebesar Rp110 triliun. Data dari sumber yang berbeda menyatakan bahwa dua juta pasien WNI berobat ke luar negeri dengan biaya yang hampir sama dengan yang disebutkan Presiden, setiap tahunnya. Fakta ini bukan alasan untuk menyalahkan pasien yang berobat ke luar negeri tapi sebagai faktor pemicu untuk lebih mengembangkan kualitas RS di dalam negeri.

Motivasi WNI berobat ke luar negeri juga beragam namun adanya persepsi yang kuat bahwa di negara lain seperti Malaysia, Singapura dan Jepang, pelayanan kesehatan di sana jauh lebih superior dibandingkan dengan yang di dalam negeri. Dilihat dari sisi fasilitas peralatan dan aspek teknis tenaga medis seperti dokter dan perawat, sebenarnya tidak berbeda jauh antara di dalam maupun di luar negeri. Rumah sakit besar di beberapa ibu kota provinsi sudah memiliki peralatan yang cukup lengkap dan didukung oleh dokter spesialis yang memadai.

Namun, terdapat dua faktor lain yang mendorong masyarakat berobat ke luar negeri yaitu kualitas pelayanan dokter sebagai front liner dan kenyamanan RS. Dokter di luar negeri dipersepsikan sebagai jujur memberikan diagnosa, fokus melayani di satu rumah sakit dan tidak mengejar uang semata. Sedangkan tingkat kebersihan, keamanan dan reputasi internasional dianggap memberikan kenyamanan yang paripurna bagi pasien.

Pemerintah dan swasta memiliki peran besar dalam mengembangkan pelayanan kesehatan melalui RS. Pihak yang terlibat dalam pengembang RS yaitu swasta baik nasional maupun asing, BUMN/D, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi, keterbatasan APBN/D membuat pemerintah lebih fokus pada usaha untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas yang selama ini belum mendapatkan pelayanan RS yang memadai. Walaupun demikian, di beberapa RS pemerintah juga terdapat kelas pelayanan khusus yang menyasar masyarakat kelas atas dengan pelayanan berstandar internasional.

Baca Juga :  Menjaga Syahwat Mulut

Peran BUMN dan Swasta

Dua tahun lalu, bersamaan dengan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN secara keseluruhan, Kementerian BUMN membentuk holding RS BUMN dengan menjadikan Pertamedika sebagai induk atas 35 RS dengan hampir 5.000 kapasitas tempat tidur. Dibandingkan dengan RS milik swasta yang pada tahun 2020 sebanyak 1.445, peran RS BUMN bisa dikatakan kurang signifikan dan memang seperti itu skenario yang dijalankan pemerintah. Agar sektor swasta memiliki peran lebih besar dalam pembangunan di sektor Kesehatan. Secara keseluruhan jumlah RS yang beroperasi di tanah air adalah sekitar 2.500. Apakah jumlah tersebut memadai untuk melayani kebutuhan 230 juta penduduk Indonesia?

Rasio tempat tidur untuk setiap 1.000 penduduk di tanah air adalah 1,4 yang bila dibandingkan dengan standar WHO sebesar 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk, maka bisa dikatakan saat ini RS sudah memadai dari segi kuantitas. Apakah layanan 2.500 RS tersebut sudah memenuhi standar? Data Kemenkes menyatakan bahwa baru 83,2 persen RS sudah terakreditasi. Artinya, hampir seperlima RS belum memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualifikasi yang ditentukan oleh pemerintah, tentunya berbeda dengan standar internasional RS ternama di dunia. Jangan pula dibandingkan dengan RS Mount Elisabeth di Singapura yang terkenal.

Swasta Punya Peran yang Lebih Besar

Sektor swasta memang didorong untuk menyediakan layanan RS eksklusif untuk memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat kelas atas. Namun demikian, sumber pendanaan swasta nasional juga sangat terbatas. Oleh karena itu Pemerintah membuka lebar-lebar pintu investasi asing. Menyadari betapa dinamisnya lingkungan investasi nasional, tahun lalu Perpres No.10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang terbit di bulan Februari telah direvisi tiga bulan kemudian dengan Perpres No. 49/2021. Salah satu aspek yang direvisi adalah dengan dibukanya lebih lebar kesempatan investor asing untuk menanamkan modal di sektor Kesehatan. Investor dari negeri jiran ASEAN saat ini dapat memiliki hingga 70 persen saham RS sedangkan investor yang berasal dari negara lainnya dapat memiliki sampai dengan 67 persen. Apakah kesempatan yang dibuka luas tersebut telah berhasil menarik minat investor asing? Saat ini belum tersedia data yang memadai untuk menilai efektivitas kebijakan open door tersebut.

Baca Juga :  Satgas Yonif 407 Berikan Pelayanan Kesehatan

RS Eksklusif Tetap Dibutuhkan

Di Jakarta dan beberapa kota lainnya, sudah terdapat beberapa RS berkualitas internasional, namun jutaan warga kelas atas tetap berobat ke LN. Dapat disimpulkan bahwa baik secara kuantitas maupun kualitas, masih terbuka peluang investasi untuk mengembangkan RS eksklusif. Namun demikian, mengingat besarnya modal yang dibutuhkan, sebaiknya peran tersebut diberikan sepenuhnya kepada sektor swasta maupun BUMN. Kedua, sektor tersebut agar lebih aktif menyiapkan skema RS yang lebih meyakinkan investor asing untuk menanamkan modalnya. Selain fasilitas fisik yang lengkap, perlu diingat, bahwa faktor pelayanan, kenyamanan dan kepercayaan pasien adalah hal paling utama dalam suatu hospitality industry tidak terkecuali bisnis RS.

Sementara itu, dengan keterbatasan APBN maupun APBD, pemerintah baik pusat maupun daerah agar fokus pada peningkatan kualitas RS untuk melayani masyarakat umum. Jangan sampai ada anggapan bahwa pemerintah over investing hanya untuk melayani sebagian kecil anggota masyarakat. Namun, ini bukan berarti, RS Pemerintah tidak boleh membuka fasilitas khusus berstandar internasional. Fasilitas tersebut tetap diperlukan sebagai sarana pembelajaran bagi peningkatan kualitas pelayanan RS untuk masyarakat umum.**

Penulis adalah pegawai Kementerian Keuangan pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Most Read

Artikel Terbaru

/