alexametrics
22.8 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Gaji-13 Beri Stimulus Perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat

Oleh: Satriyo Budi Cahyono, Ph.D.

Sesuai dengan Amanah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 Tahun 2022, pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat diantaranya melalui peningkatan belanja untuk aparatur negara, pensiunan, pensiun, dan penerima tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional. Pemberian gaji ke-13 pada tanggal 1 Juli 2022 merupakan saat yang tepat ketika pemerintah bermaksud menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional setelah melalui masa-masa pandemi Covid-19. Saat itu tingkat daya beli masyarakat mengalami penurunan yang menyebabkan perputaran roda perekonomian melambat sehingga pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi. Diharapkan pemberian gaji-13 kepada ASN/TNI/Polri/PPNPN dapat menjadi stimulus fiskal yang mampu mengerakkan sektor-sektor perekonomian yang mulai menggeliat seiring dengan menurunnya jumlah penularan yang terjadi akhir-akhir ini.

Disamping berperan dalam stimulus fiskal, belanja pemerintah dalam bentuk pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan dari pemerintah atas pengabdian para ASN/TNI/Polri/PPNPN kepada bangsa dan negara. Melalui PP No 16 tahun 2022, Presiden Republik Indonesia, selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, berwenang menetapkan gaji dan tunjangan bagi ASN/TNI/Polri/PPNPN. Pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan kewenangan Presiden sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Justifikasi Gaji ke-13

Dalam beberapa literatur, terdapat beberapa konsep dan teori yang dapat digunakan sebagai justifikasi pemberian gaji ke-13 tersebut. Pertama, Teori Keynes. John Meynard Keynes dalam bukunya yang berjudul “The General Theory of Employment, Interest and Money” menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran investasi dan net ekspor. Menurut teori Keynes, peningkatan belanja atau konsumsi akan meningkatkan pendapatan bagi orang lain dalam system perekonomian yang sama. Artinya, masyarakat termasuk ASN/TNI/Polri/PPNPN membelanjakan uangnya (dari gaji) maka keberlangsungan siklus perputaran uang sehingga perekonomian semakin cepat. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian berupa penambahan persediaan uang yang beredar (melalui belanja pemerintah) akan terjadi pembelian barang modal dan jasa sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penerimaan gaji dan honorarium oleh ASN/TNI/Polri/PPNPN (termasuk gaji 13) akan menjadi faktor pendapatan yang akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan mereka. Oleh karena itu, kegiatan membeli barang dan jasa akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perubahannya yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, Teori Reinventing Government. Dalam buku yang berjudul “Reinventing Government” yang ditulis oleh David Osborne (1992) dijelaskan bahwa tujuan dari Reinventing Government adalah adanya transformasi berupa peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan pendapatan pemerintah. Tujuan tersebut dilakukan melalui 5 strategi yakni the core strategy, the consequences strategy, the customer strategy, the control strategy, the culture strategy. Salah satu dari 5 strategi yang diformulaiskan dalam Reinventing Government adalah the consequences strategy.  Strategi ini  dilakukan melelui penentuan insentif-insentif yang dibangun ke dalam sistem public, yakni dengan memberikan para pegawainya insentif yang kuat, agar mereka berkomitmen mengikuti atau mematuhi peraturan-peraturan dan kebijakan organisai. Dengan adanya insentif / penghargaan kepada pegawai diharapkan kinerja akan meningkat (public service) yg pada giliranya meningkatkan revenue pemerintah (pajak dan PNBP).

Baca Juga :  Optimalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar

Sejalan dengan the consequences strategy dalam formulasi Reinventing Government, strategi pemerintah dengan memberikan insentif yang kuat dan menarik bagi pegawainya, yakni pemberian THR dan gaji ke-13, diharapkan mampu meningkatkan semangat dan kinerja ASN/TNI/Polri/PPNPN. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberian gaji ke-13 seperti diamanatkan dalam PP No. 16 tahun 2022 yakni sebagai wujud penghargaan dari pemerintah atas pengabdian para ASN/TNI/Polri/PPNPN kepada bangsa dan negara. Dengan pemberian penghargaan ini, diharapkan ASN/TNI/Polri/PPNPN akan semakin meningkatkan pelayanan ke public, sehingga pada akhirnya masyarakat yang menerima pelayanan publik akan merasa puas dan rela membayarkan kewajibannya dalam bentuk pembayaran Pajak maupun PNBP.

Ketiga, Teori Keagenan. Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan hubungan kontrak kerja antara dua pihak, yakni pihak yang memberikan kewenangan (principal) dan pihak yang menerima kewenangan (agent). Dalam konteks pemerintahan, hubungan keagenan terjadi antara masyarakat publik selaku principal dan apparat pemerintah selaku agen.

Menurut teori agensi, kesepakatan bersama dapat dicapai sesuai kontrak kerja dengan cara menyelaraskan tujuan atau keinginan masing-masing pihak (principal vs agent). Dengan adanya kebijakan pemberian insentif (gaji 13), merupakan tindakan yang dapat menyelaraskan tujuan kedua pihak utk meminimalisir masalah keagenan.

Penyaluran Gaji ke-13 (APBN) di Provinsi Kalbar

Terkait dengan pemberian gaji ke-13 pada pegawai pusat (ASN/TNI/Polri/PPNPN) yang didanai APBN pada Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah melalui kantor unit vertical Ditjen Perbendaharaan di Prov. Kalbar telah menyalurkan belanja gaji ke-13 tepat pada tanggal 1 Juli 2022 secara serentak dengan nilai total penyaluran sebesar Rp155,8 miliar kepada penerima sebanyak 46,1 orang (ASN/TNI/Polri/PPNPN) melalui 6 KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) di wilayah kerja Prov. Kalbar.  Pertama, KPPN Pontianak, menduduki urutan pertama penyaluran Gaji ke-13 dengan nilai total penyaluran sebesar Rp93,5 miliar untuk penerima sebanyak 28,7 ribu orang. Kedua, KPPN Singkawang, dengan nilai total penyaluran sebesar Rp22,3 miliar untuk penerima sebanyak 6,8 ribu orang. Ketiga, KPPN Sintang, dengan penyaluran sebesar Rp17,8 miliar untuk penerima sebanyak 5,1 ribu orang. Keempat, KPPN Sanggau, dengan penyaluran sebesar Rp. 10,5 miliar untuk 2,6 ribu orang penerima. Kelima, KPPN Ketapang menyalurkan gaji ke-13 sebesar Rp7,2 miliar untuk 1,7 ribu penerima. Keenam, KPPN Putussibau menyalurkan sebesar Rp4,3 miliar untuk 1,1 ribu penerima.

Baca Juga :  Apakah Negara Asal Penyakit Pandemi Dapat Dituntut?
Sumber: Kantor Wilayah XVI Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar

Apabila dilihat nilai nominal gaji-13 yang diterima masing-masing pegawai, jumlahnya bervariasi bergantung pada masa kerja (pengabdian kepada negara), golongan & pangkat (struktur kepangkatan), dan posisi jabatan (tugas / tanggung jawab yang diemban). Berdasarkan data di atas, nilai rata-rata gaji yang diterima masing-masing pegawai berkisar antara Rp3,26 juta (penyaluran via. KPPN Pontianak) sampai Rp,4.13 juta (penyaluran via. KPPN Ketapang).  Hal ini kemungkinan karena komposisi pegawai pada satker-satker di wilayah pelayanan operasional KPPN Pontianak terisi oleh pegawai yang relative muda (masa kerjanya) dengan pangkat/golongan lebih rendah dibandingkan dengan komposisi pegawai pada satker-satker di wilayah pelayanan KPPN Ketapang.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis merekomendasikan hal-hal. Pertama, satker-satker yang telah mencairkan gaji ke-13 dari keenam KPPN di wilayah provinsi Kalbar agar segera meneruskan / memberikan uang pencairan gaji ke-13 kepada pegawai yang bersangkutan (ASN/TNI/Polri/PPNPN) sehingga dana tersebut dapat digunakan/ dibelanjakan yang akan berdampak pada perputaran roda perekonomian.

Kedua, pegawai yang menerima uang gaji ke-13 dapat memanfaatkan untuk belanja (konsumsi) atau diinvestaikan. Sejalan dengan teori Keynes, pertumbuhan ekonomi didorong oleh adanya perputaran uang. Semakin banyak uang yang berputar akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, sebagai bentuk kecintaan akan produk dalam negeri baik barang maupun jasa, sebaiknya uang gaji ke-13 dibelanjakan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Pembelian produk dalam negeri akan menggairahkan pasar produk domestic yang pada gilirannya akan menarik produksi dalam negeri dan pemanfaatan sumber daya (pasar tenaga kerja dan bahan baku domestik) secara optimal.

Keempat, dalam rangka pemerataan pembangunan regional, sebaiknya uang gaji ke-13 dibelanjakan di daerah (kabupaten/kota) dimana ASN/TNI/Polri/PPNPN bekerja. Apabila pegawai mengirimkan gaji ke-13 ke daerah lain (misalnya untuk keluarga atau sahabatnya), maka daerah (kabupaten/kota) di mana pegawai tersebut bekerja tidak terjadi transaksi belanja (perputaran uang) sehingga tidak berdampak kepada perputaran/pertumbuhan ekonomi. Sedangkan daerah lain yang menerima kiriman uang dari gaji -13 lah yang akan terjadi transaksi dan perputaran/pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pemerintah dalam pemberian gaji ke-13 merupakan momentum yang tepat untuk mendorong dan menghidupkan kembali perkonomian nasional setelah diterpa pandemic covid-19. Sejalan dengan konsep/teori yang ada, peran pemerintah diperlukan sebagai katalisator pendorong roda perkonomian. Pemberian gaji ke-13 kepada ASN/TNI/Polri/PPNPN juga merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada para pegawai sehingga mereka akan lebih loyal dan berkinerja lebih baik (public service).**

Penulis adalah Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran  I-A, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar.

Oleh: Satriyo Budi Cahyono, Ph.D.

Sesuai dengan Amanah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 Tahun 2022, pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat diantaranya melalui peningkatan belanja untuk aparatur negara, pensiunan, pensiun, dan penerima tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional. Pemberian gaji ke-13 pada tanggal 1 Juli 2022 merupakan saat yang tepat ketika pemerintah bermaksud menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional setelah melalui masa-masa pandemi Covid-19. Saat itu tingkat daya beli masyarakat mengalami penurunan yang menyebabkan perputaran roda perekonomian melambat sehingga pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi. Diharapkan pemberian gaji-13 kepada ASN/TNI/Polri/PPNPN dapat menjadi stimulus fiskal yang mampu mengerakkan sektor-sektor perekonomian yang mulai menggeliat seiring dengan menurunnya jumlah penularan yang terjadi akhir-akhir ini.

Disamping berperan dalam stimulus fiskal, belanja pemerintah dalam bentuk pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan dari pemerintah atas pengabdian para ASN/TNI/Polri/PPNPN kepada bangsa dan negara. Melalui PP No 16 tahun 2022, Presiden Republik Indonesia, selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, berwenang menetapkan gaji dan tunjangan bagi ASN/TNI/Polri/PPNPN. Pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan kewenangan Presiden sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Justifikasi Gaji ke-13

Dalam beberapa literatur, terdapat beberapa konsep dan teori yang dapat digunakan sebagai justifikasi pemberian gaji ke-13 tersebut. Pertama, Teori Keynes. John Meynard Keynes dalam bukunya yang berjudul “The General Theory of Employment, Interest and Money” menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran investasi dan net ekspor. Menurut teori Keynes, peningkatan belanja atau konsumsi akan meningkatkan pendapatan bagi orang lain dalam system perekonomian yang sama. Artinya, masyarakat termasuk ASN/TNI/Polri/PPNPN membelanjakan uangnya (dari gaji) maka keberlangsungan siklus perputaran uang sehingga perekonomian semakin cepat. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian berupa penambahan persediaan uang yang beredar (melalui belanja pemerintah) akan terjadi pembelian barang modal dan jasa sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penerimaan gaji dan honorarium oleh ASN/TNI/Polri/PPNPN (termasuk gaji 13) akan menjadi faktor pendapatan yang akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan mereka. Oleh karena itu, kegiatan membeli barang dan jasa akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perubahannya yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, Teori Reinventing Government. Dalam buku yang berjudul “Reinventing Government” yang ditulis oleh David Osborne (1992) dijelaskan bahwa tujuan dari Reinventing Government adalah adanya transformasi berupa peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan pendapatan pemerintah. Tujuan tersebut dilakukan melalui 5 strategi yakni the core strategy, the consequences strategy, the customer strategy, the control strategy, the culture strategy. Salah satu dari 5 strategi yang diformulaiskan dalam Reinventing Government adalah the consequences strategy.  Strategi ini  dilakukan melelui penentuan insentif-insentif yang dibangun ke dalam sistem public, yakni dengan memberikan para pegawainya insentif yang kuat, agar mereka berkomitmen mengikuti atau mematuhi peraturan-peraturan dan kebijakan organisai. Dengan adanya insentif / penghargaan kepada pegawai diharapkan kinerja akan meningkat (public service) yg pada giliranya meningkatkan revenue pemerintah (pajak dan PNBP).

Baca Juga :  Optimalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar

Sejalan dengan the consequences strategy dalam formulasi Reinventing Government, strategi pemerintah dengan memberikan insentif yang kuat dan menarik bagi pegawainya, yakni pemberian THR dan gaji ke-13, diharapkan mampu meningkatkan semangat dan kinerja ASN/TNI/Polri/PPNPN. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberian gaji ke-13 seperti diamanatkan dalam PP No. 16 tahun 2022 yakni sebagai wujud penghargaan dari pemerintah atas pengabdian para ASN/TNI/Polri/PPNPN kepada bangsa dan negara. Dengan pemberian penghargaan ini, diharapkan ASN/TNI/Polri/PPNPN akan semakin meningkatkan pelayanan ke public, sehingga pada akhirnya masyarakat yang menerima pelayanan publik akan merasa puas dan rela membayarkan kewajibannya dalam bentuk pembayaran Pajak maupun PNBP.

Ketiga, Teori Keagenan. Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan hubungan kontrak kerja antara dua pihak, yakni pihak yang memberikan kewenangan (principal) dan pihak yang menerima kewenangan (agent). Dalam konteks pemerintahan, hubungan keagenan terjadi antara masyarakat publik selaku principal dan apparat pemerintah selaku agen.

Menurut teori agensi, kesepakatan bersama dapat dicapai sesuai kontrak kerja dengan cara menyelaraskan tujuan atau keinginan masing-masing pihak (principal vs agent). Dengan adanya kebijakan pemberian insentif (gaji 13), merupakan tindakan yang dapat menyelaraskan tujuan kedua pihak utk meminimalisir masalah keagenan.

Penyaluran Gaji ke-13 (APBN) di Provinsi Kalbar

Terkait dengan pemberian gaji ke-13 pada pegawai pusat (ASN/TNI/Polri/PPNPN) yang didanai APBN pada Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah melalui kantor unit vertical Ditjen Perbendaharaan di Prov. Kalbar telah menyalurkan belanja gaji ke-13 tepat pada tanggal 1 Juli 2022 secara serentak dengan nilai total penyaluran sebesar Rp155,8 miliar kepada penerima sebanyak 46,1 orang (ASN/TNI/Polri/PPNPN) melalui 6 KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) di wilayah kerja Prov. Kalbar.  Pertama, KPPN Pontianak, menduduki urutan pertama penyaluran Gaji ke-13 dengan nilai total penyaluran sebesar Rp93,5 miliar untuk penerima sebanyak 28,7 ribu orang. Kedua, KPPN Singkawang, dengan nilai total penyaluran sebesar Rp22,3 miliar untuk penerima sebanyak 6,8 ribu orang. Ketiga, KPPN Sintang, dengan penyaluran sebesar Rp17,8 miliar untuk penerima sebanyak 5,1 ribu orang. Keempat, KPPN Sanggau, dengan penyaluran sebesar Rp. 10,5 miliar untuk 2,6 ribu orang penerima. Kelima, KPPN Ketapang menyalurkan gaji ke-13 sebesar Rp7,2 miliar untuk 1,7 ribu penerima. Keenam, KPPN Putussibau menyalurkan sebesar Rp4,3 miliar untuk 1,1 ribu penerima.

Baca Juga :  Kadin Pontianak Gelar Pelantikan dan Seminar
Sumber: Kantor Wilayah XVI Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar

Apabila dilihat nilai nominal gaji-13 yang diterima masing-masing pegawai, jumlahnya bervariasi bergantung pada masa kerja (pengabdian kepada negara), golongan & pangkat (struktur kepangkatan), dan posisi jabatan (tugas / tanggung jawab yang diemban). Berdasarkan data di atas, nilai rata-rata gaji yang diterima masing-masing pegawai berkisar antara Rp3,26 juta (penyaluran via. KPPN Pontianak) sampai Rp,4.13 juta (penyaluran via. KPPN Ketapang).  Hal ini kemungkinan karena komposisi pegawai pada satker-satker di wilayah pelayanan operasional KPPN Pontianak terisi oleh pegawai yang relative muda (masa kerjanya) dengan pangkat/golongan lebih rendah dibandingkan dengan komposisi pegawai pada satker-satker di wilayah pelayanan KPPN Ketapang.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis merekomendasikan hal-hal. Pertama, satker-satker yang telah mencairkan gaji ke-13 dari keenam KPPN di wilayah provinsi Kalbar agar segera meneruskan / memberikan uang pencairan gaji ke-13 kepada pegawai yang bersangkutan (ASN/TNI/Polri/PPNPN) sehingga dana tersebut dapat digunakan/ dibelanjakan yang akan berdampak pada perputaran roda perekonomian.

Kedua, pegawai yang menerima uang gaji ke-13 dapat memanfaatkan untuk belanja (konsumsi) atau diinvestaikan. Sejalan dengan teori Keynes, pertumbuhan ekonomi didorong oleh adanya perputaran uang. Semakin banyak uang yang berputar akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, sebagai bentuk kecintaan akan produk dalam negeri baik barang maupun jasa, sebaiknya uang gaji ke-13 dibelanjakan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Pembelian produk dalam negeri akan menggairahkan pasar produk domestic yang pada gilirannya akan menarik produksi dalam negeri dan pemanfaatan sumber daya (pasar tenaga kerja dan bahan baku domestik) secara optimal.

Keempat, dalam rangka pemerataan pembangunan regional, sebaiknya uang gaji ke-13 dibelanjakan di daerah (kabupaten/kota) dimana ASN/TNI/Polri/PPNPN bekerja. Apabila pegawai mengirimkan gaji ke-13 ke daerah lain (misalnya untuk keluarga atau sahabatnya), maka daerah (kabupaten/kota) di mana pegawai tersebut bekerja tidak terjadi transaksi belanja (perputaran uang) sehingga tidak berdampak kepada perputaran/pertumbuhan ekonomi. Sedangkan daerah lain yang menerima kiriman uang dari gaji -13 lah yang akan terjadi transaksi dan perputaran/pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pemerintah dalam pemberian gaji ke-13 merupakan momentum yang tepat untuk mendorong dan menghidupkan kembali perkonomian nasional setelah diterpa pandemic covid-19. Sejalan dengan konsep/teori yang ada, peran pemerintah diperlukan sebagai katalisator pendorong roda perkonomian. Pemberian gaji ke-13 kepada ASN/TNI/Polri/PPNPN juga merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada para pegawai sehingga mereka akan lebih loyal dan berkinerja lebih baik (public service).**

Penulis adalah Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran  I-A, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar.

Most Read

Tindak Tegas Warkop Bandel

PKS Beri Bantuan APD ke Relawan

Cara Terbebas dari Jeratan Utang

Gelar Sayembara Hadiah iPhone 11

Artikel Terbaru

/