alexametrics
27.8 C
Pontianak
Tuesday, July 5, 2022

Urgensi Pemetaan Komoditas Ekspor Kalbar di Tiap Hinterland PLBN

Oleh: Said B.

Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi unik di negara Republik Indonesia. Provinsi ini memiliki batas perbatasan darat terpanjang dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Dari total perbatasan darat dengan Malaysia sepanjang 2.004 km, Provinsi Kalimantan Barat memiliki garis perbatasan sepanjang 966 km (UU 43/2008; BNPP, 2015). Selayaknya batas negara yang sudah dikelola dengan baik memiliki jalur lintas dengan unsur pengawasan CIQS (Custom, Immigration, Quarantines, and Securities) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). PLBN ini penting sebagai pintu keluar masuk (legal exit and entry point). Secara umum, wilayah perbatasan seringkali mengalami beberapa perubahan seperti peningkatan arus perdagangan lintas batas termasuk ekspor-impor tradisional, transaksi perbatasan informal, perubahan struktur perdagangan, investasi, konsumsi dan lapangan kerja (Clement, 2006). Terdapat dua hal yang berbeda jauh ketika berbicara tentang aspek perdagangan dan kawasan perbatasan. Hal pertama yang terlintas dalam benak kebanyakan orang adalah pasar di kawasan perbatasan dimana produk mendapatkan pembeli dari luar negeri tanpa harus melakukan ekspor dengan persyaratan yang rumit. Kedua adalah yang dikenal dengan istilah cross border trade.  Cross-border trade didefinisikan sebagai arus barang dan jasa yang melintasi perbatasan darat internasional dalam jangkauan area yang ditentukan secara benar (Hailemeskel dkk., 2016; WTO, 2017).

Karakteristik Kawasan Perbatasan

Daerah perbatasan sejatinya memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi,  merupakan kawasan pinggiran yang dicirikan oleh marginalitas (Vergatti, 2006). Sebagai daerah perbatasan, secara umum mengalami ketertinggalan, baik itu pada aspek infrastruktur, transportasi dan ekonomi. Ini juga yang menjadi permasalahan sejak Indonesia merdeka sehingga dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Salah satu produk dari perencanaan atau pengembangan kawasan perbatasaan ini adalah Desain Besar 2011-2025 berupa dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk periode 2005-2025.

Di sisi lain, perbatasan dengan negara lain, memiliki potensi perdagangan yang akan sangat menguntungkan, terlebih jika negara tetangga ini memiliki GDP yang lebih tinggi. Hal ini yang juga membedakan provinsi-provinsi di Kalimantan dengan provinsi lain di Nusa Tenggara Timur dan Papua. GDP negara tetangga yang lebih tinggi akan berdampak pada harga jual barang yang lebih tinggi dibandingkan jika dijual di pasar domestik (price gaps across borders)(Gopinath dkk., 2009; Lord dan Chang, 2019). Jika pemerintah berkeinginan menggalakkan ekspor dan meningkatkan devisa, maka sisi ini sangat potensial bagi perekonomian Provinsi Kalimantan Barat.

Tentu terdapat sisi negatif dari kawasan perbatasan yang dapat menjadi titik masuk yang mudah barang ilegal, migran gelap dan bahkan perdagangan obat terlarang. Pada masa sebelum pandemi diketahui lebih dari 1.000 orang lalu lalang di PLBN Entikong setiap harinya (Maisondra, 2019). Hal ini mensyaratkan pengawasan yang ketat atas keluar masuk orang dan barang, yang saat ini sudah berjalan dengan baik.

Ekspor Perbatasan Darat

Kita tahu bahwa sebagian besar ekspor dari Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari ekspor melalui pelabuhan laut, yaitu pelabuhan di Pontianak. Dari data Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat, diketahui bahwa terdapat tujuh pelabuhan atau pintu keluar barang, yang pada tahun 2020 mencatatkan nilai ekspor sebesar $US 1.155.832.304. Untuk ekspor melalui jalan darat, ke negara tetangga Malaysia, terdapat tiga pintu keluar, yaitu Nanga Badau, Jagoi Babang dan Entikong. Dengan nilai ekspor melalui pelabuhan laut Pontianak sebesar US$572.766.348, maka Nanga Badau, Jagoi Babang dan Entikong nilai ekspornya berturut-turut hanya 3,57 persen, 2,78 persen, dan 0,36 persen. Padahal dengan penduduk negara bagian Sabah sebanyak 3,83 juta jiwa dan Sarawak sebanyak 2,9 juta jiwa, Malaysia Timur menjadi pasar potensial komoditas ekspor Provinsi Kalimantan Barat.

Baca Juga :  Hikmah Haji

Masih dari data statistik perdagangan luar negeri Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020, dari tiga PLBN  diketahui terdapat 87 jenis komoditas ekspor. Di Nanga Badau terdapat 1 komoditas, Jagoi Babang 32 komoditas, dan Entikong terdapat 54 komoditas. Di Jagoi Babang terdapat 10 komoditas dengan nilai ekspor masing-masing lebih dari US$ 10.000, sedangkan di Entikong terdapat 19 komoditas. Jika di Jagoi Babang, ekspor utamanya berupa tembakau (96 persen nilai ekspor), memang merupakan produksi asli kawasan Bengkayang, berbeda halnya dengan yang terjadi di Entikong. Ekspor utama Entikong adalah ikan dan udang yang mencapai 25,26 persen nilai ekspor total lewat Entikong. Padahal ikan dan udang ini hampir seluruhnya berasal dari Kabupaten Sambas, dengan rata-rata 10 ton per hari. Ketika ekspor melalui Entikong mencapai titik rendah, beberapa saat lalu, hanya ekspor ikan dan udang yang masih melintasi PLBN Entikong.

Pemetaan Komoditas

Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya Bappeda melakukan mapping (pemetaan) komoditas, hinterland dari masing-masing PLBN. Atau dengan melibatkan Disperindag Provinsi dan dinas lain yang terkait, memiliki roadmap komoditas ekspor via perbatasan darat negara. Roadmap ini dapat dimulai dengan identifikasi komoditas ekspor utama, juga berupa identifikasi komoditas potensial yang diikuti strategi pengembangannya.  Tentunya mapping komoditas (sisi supply) ini dilakukan setelah mapping pasar kebutuhan di Malaysia Timur, khususnya Sarawak dilakukan (sisi demand). Pendirian pusat promosi ekspor di kawasan PLBN, berupa marketing point, pada tahun 2021 harus dimanfaatkan momentumnya dengan mulai normalnya kembali arus perdagangan antara Indonesia dan Malaysia sekarang ini.

Tulisan ini diangkat dengan keprihatian akan masalah yang diprediksi dapat saja muncul terkait ekspor dan pintu ekspor darat kita. Masalah ini dapat dilihat dari arus ekspor komoditas ikan dan hasil laut lain melalui PLBN Entikong yang menjadi komoditas utama. Data pengamatan, studi dan data BKIPM tahun 2017-2019 diketahui asal dari komoditas ini adalah Kabupaten Sambas. Dapat dibayangkan arus ekspor di PLBN Entikong jika PLBN Aruk telah mengoperasikan terminal barang dan prosedur CIQSnya. Dibukanya PLBN Aruk dan izin ekspor ke Sarawak dengan rute yang lebih singkat jika menggunakan pintu PLBN Entikong akan membuat para pengekspor komoditas ikan dan udang ini memindahkan jalur dan pintu ekspornya. Pindahnya jalur ekspor komoditas utama PLBN Entikong tentu akan menurunkan efektivitas PLBN dan Terminal Barang Entikong. Dengan investasi besar di setiap PLBN, terutama di Entikong, tentunya hal ini tidak kita harapkan.

Baca Juga :  Darimana Datangnya Bencana?

CBTI

Selanjutnya penulis ingin membahas mengenai Cross-Border Transport Infrastructure (infrastruktur transportasi lintas batas negara) atau yang disingkat dengan CBTI. Per definisi, CBTI adalah infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengangkutan lintas batas negara (JICA, 2009). Infrastruktur ini secara komprehensif meliputi hard infrastructure (infrastruktur fisik) seperti jalan, jalur kereta api, fasilitas transshipment muatan, fasilitas perbatasan internasional, jembatan timbang dan inland container depots (ICD). Selain itu juga meliputi soft infrastructure seperti regulasi berkaitan transportasi lintas batas negara (contohnya custom clearance dan karantina), sistem organisasi dan sumber daya untuk mengoperasikan serta memelihara infrastruktur fisik. Dari beberapa penelitian yang penulis lakukan (di PLBN Entikong), sudah cukup banyak perkembangan terkait hard dan soft infrastructure. DI PLBN Entikong, telah berdiri mengah gedung PLBN, gedung karantina, gedung Terminal Barang Internasional. Begitu juga perundang-undangan terkait ekspor seperti PP No. 29/2021 maupun yang terkait terminal barang seperti PM No. 102/2018. Namun disadari masih terdapat beberapa hal yang perlu di tingkatkan pada aspek perdagangan serta transportasi komoditas ekspor lintas batas negara. Dalam hal ini terdapat faktor penting teknologi dalam segi efisiensi atau pengurangan biaya dalam sistem transportasi barang lintas batas negara yang mengkoneksikan berbagai pelaku ekonomi sepanjang value of chain (WTO, 2017). Aspek transportasi berupa strategi pemilihan moda transportasi barang dan pemilihan rute pengangkutan komoditas yang terkait dengan lokasi pabrik dan gudang menjadi hal penting untuk dirumuskan. Kedua hal yang merupakan bagian dari four-step model dalam perencanaan/pemodelan transportasi ini berhulu pada road map ekspor komoditas unggulan melalui pintu ekspor darat yang berimbang, pada masing-masing PLBN. Aplikasi iMACE yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2021 dengan tujuan mempermudah informasi ekspor produk pertanian perlu didukung. Aplikasi ini juga perlu dikolaborasikan dengan sistem transportasi dan logistik para pelaku ekspor (ALFI dan APTRINDO)  agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Dalam rangka mensyukuri kondisi Provinsi Kalimantan Barat, yaitu, pertama, sebagai provinsi yang memiliki perbatasan darat dengan negara berbeda yang memiliki GDP lebih tinggi sebagai pasar. Kedua, kondisi dimana terdapat beberapa sumber komoditas yang sudah menjadi komoditas ekspor, maupun yang potensial dikembangkan sebagai komoditas ekspor. Ketiga, kondisi sumber daya kelistrikan, sumber daya manusia, yang mendukung jika akan dilakukan added value pada komoditas-komoditas tertentu. Dari minimal tiga hal ini, kita dapat membuat strategi peningkatan ekspor lintas batas negara (selain via pelabuhan laut) yang akan memberikan devisa dan tentunya kemakmuran kepada masyarakat Kalimantan Barat. Hal ini penting ditengah semangat membangun PLBN dan Terminal Barang di PLBN-PLBN tersebut. Ke depan kita berharap pemerintah provinsi Kalimantan Barat memiliki strategi mengenai komoditas unggulan di hinterland PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Jagoi Babang dan PLBN Badau. PLBN Badau yang baru memiliki satu komoditas ekspor selayaknya dikembangkan menjadi beberapa komoditas yang bernilai tinggi. Tentu hal ini memerlukan sinergi, upaya keras dan upaya cerdas dari stakeholder terkait. **

Penulis adalah akademisi Fak Teknik UNTAN, peneliti transportasi dan anggota Masyakat Transportasi Indonesia Wilayah Kalimantan Barat.

Oleh: Said B.

Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi unik di negara Republik Indonesia. Provinsi ini memiliki batas perbatasan darat terpanjang dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Dari total perbatasan darat dengan Malaysia sepanjang 2.004 km, Provinsi Kalimantan Barat memiliki garis perbatasan sepanjang 966 km (UU 43/2008; BNPP, 2015). Selayaknya batas negara yang sudah dikelola dengan baik memiliki jalur lintas dengan unsur pengawasan CIQS (Custom, Immigration, Quarantines, and Securities) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). PLBN ini penting sebagai pintu keluar masuk (legal exit and entry point). Secara umum, wilayah perbatasan seringkali mengalami beberapa perubahan seperti peningkatan arus perdagangan lintas batas termasuk ekspor-impor tradisional, transaksi perbatasan informal, perubahan struktur perdagangan, investasi, konsumsi dan lapangan kerja (Clement, 2006). Terdapat dua hal yang berbeda jauh ketika berbicara tentang aspek perdagangan dan kawasan perbatasan. Hal pertama yang terlintas dalam benak kebanyakan orang adalah pasar di kawasan perbatasan dimana produk mendapatkan pembeli dari luar negeri tanpa harus melakukan ekspor dengan persyaratan yang rumit. Kedua adalah yang dikenal dengan istilah cross border trade.  Cross-border trade didefinisikan sebagai arus barang dan jasa yang melintasi perbatasan darat internasional dalam jangkauan area yang ditentukan secara benar (Hailemeskel dkk., 2016; WTO, 2017).

Karakteristik Kawasan Perbatasan

Daerah perbatasan sejatinya memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi,  merupakan kawasan pinggiran yang dicirikan oleh marginalitas (Vergatti, 2006). Sebagai daerah perbatasan, secara umum mengalami ketertinggalan, baik itu pada aspek infrastruktur, transportasi dan ekonomi. Ini juga yang menjadi permasalahan sejak Indonesia merdeka sehingga dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Salah satu produk dari perencanaan atau pengembangan kawasan perbatasaan ini adalah Desain Besar 2011-2025 berupa dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk periode 2005-2025.

Di sisi lain, perbatasan dengan negara lain, memiliki potensi perdagangan yang akan sangat menguntungkan, terlebih jika negara tetangga ini memiliki GDP yang lebih tinggi. Hal ini yang juga membedakan provinsi-provinsi di Kalimantan dengan provinsi lain di Nusa Tenggara Timur dan Papua. GDP negara tetangga yang lebih tinggi akan berdampak pada harga jual barang yang lebih tinggi dibandingkan jika dijual di pasar domestik (price gaps across borders)(Gopinath dkk., 2009; Lord dan Chang, 2019). Jika pemerintah berkeinginan menggalakkan ekspor dan meningkatkan devisa, maka sisi ini sangat potensial bagi perekonomian Provinsi Kalimantan Barat.

Tentu terdapat sisi negatif dari kawasan perbatasan yang dapat menjadi titik masuk yang mudah barang ilegal, migran gelap dan bahkan perdagangan obat terlarang. Pada masa sebelum pandemi diketahui lebih dari 1.000 orang lalu lalang di PLBN Entikong setiap harinya (Maisondra, 2019). Hal ini mensyaratkan pengawasan yang ketat atas keluar masuk orang dan barang, yang saat ini sudah berjalan dengan baik.

Ekspor Perbatasan Darat

Kita tahu bahwa sebagian besar ekspor dari Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari ekspor melalui pelabuhan laut, yaitu pelabuhan di Pontianak. Dari data Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat, diketahui bahwa terdapat tujuh pelabuhan atau pintu keluar barang, yang pada tahun 2020 mencatatkan nilai ekspor sebesar $US 1.155.832.304. Untuk ekspor melalui jalan darat, ke negara tetangga Malaysia, terdapat tiga pintu keluar, yaitu Nanga Badau, Jagoi Babang dan Entikong. Dengan nilai ekspor melalui pelabuhan laut Pontianak sebesar US$572.766.348, maka Nanga Badau, Jagoi Babang dan Entikong nilai ekspornya berturut-turut hanya 3,57 persen, 2,78 persen, dan 0,36 persen. Padahal dengan penduduk negara bagian Sabah sebanyak 3,83 juta jiwa dan Sarawak sebanyak 2,9 juta jiwa, Malaysia Timur menjadi pasar potensial komoditas ekspor Provinsi Kalimantan Barat.

Baca Juga :  Ke Mana Arah Pembangunan Kehutanan Indonesia Selanjutnya?

Masih dari data statistik perdagangan luar negeri Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020, dari tiga PLBN  diketahui terdapat 87 jenis komoditas ekspor. Di Nanga Badau terdapat 1 komoditas, Jagoi Babang 32 komoditas, dan Entikong terdapat 54 komoditas. Di Jagoi Babang terdapat 10 komoditas dengan nilai ekspor masing-masing lebih dari US$ 10.000, sedangkan di Entikong terdapat 19 komoditas. Jika di Jagoi Babang, ekspor utamanya berupa tembakau (96 persen nilai ekspor), memang merupakan produksi asli kawasan Bengkayang, berbeda halnya dengan yang terjadi di Entikong. Ekspor utama Entikong adalah ikan dan udang yang mencapai 25,26 persen nilai ekspor total lewat Entikong. Padahal ikan dan udang ini hampir seluruhnya berasal dari Kabupaten Sambas, dengan rata-rata 10 ton per hari. Ketika ekspor melalui Entikong mencapai titik rendah, beberapa saat lalu, hanya ekspor ikan dan udang yang masih melintasi PLBN Entikong.

Pemetaan Komoditas

Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya Bappeda melakukan mapping (pemetaan) komoditas, hinterland dari masing-masing PLBN. Atau dengan melibatkan Disperindag Provinsi dan dinas lain yang terkait, memiliki roadmap komoditas ekspor via perbatasan darat negara. Roadmap ini dapat dimulai dengan identifikasi komoditas ekspor utama, juga berupa identifikasi komoditas potensial yang diikuti strategi pengembangannya.  Tentunya mapping komoditas (sisi supply) ini dilakukan setelah mapping pasar kebutuhan di Malaysia Timur, khususnya Sarawak dilakukan (sisi demand). Pendirian pusat promosi ekspor di kawasan PLBN, berupa marketing point, pada tahun 2021 harus dimanfaatkan momentumnya dengan mulai normalnya kembali arus perdagangan antara Indonesia dan Malaysia sekarang ini.

Tulisan ini diangkat dengan keprihatian akan masalah yang diprediksi dapat saja muncul terkait ekspor dan pintu ekspor darat kita. Masalah ini dapat dilihat dari arus ekspor komoditas ikan dan hasil laut lain melalui PLBN Entikong yang menjadi komoditas utama. Data pengamatan, studi dan data BKIPM tahun 2017-2019 diketahui asal dari komoditas ini adalah Kabupaten Sambas. Dapat dibayangkan arus ekspor di PLBN Entikong jika PLBN Aruk telah mengoperasikan terminal barang dan prosedur CIQSnya. Dibukanya PLBN Aruk dan izin ekspor ke Sarawak dengan rute yang lebih singkat jika menggunakan pintu PLBN Entikong akan membuat para pengekspor komoditas ikan dan udang ini memindahkan jalur dan pintu ekspornya. Pindahnya jalur ekspor komoditas utama PLBN Entikong tentu akan menurunkan efektivitas PLBN dan Terminal Barang Entikong. Dengan investasi besar di setiap PLBN, terutama di Entikong, tentunya hal ini tidak kita harapkan.

Baca Juga :  Darimana Datangnya Bencana?

CBTI

Selanjutnya penulis ingin membahas mengenai Cross-Border Transport Infrastructure (infrastruktur transportasi lintas batas negara) atau yang disingkat dengan CBTI. Per definisi, CBTI adalah infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengangkutan lintas batas negara (JICA, 2009). Infrastruktur ini secara komprehensif meliputi hard infrastructure (infrastruktur fisik) seperti jalan, jalur kereta api, fasilitas transshipment muatan, fasilitas perbatasan internasional, jembatan timbang dan inland container depots (ICD). Selain itu juga meliputi soft infrastructure seperti regulasi berkaitan transportasi lintas batas negara (contohnya custom clearance dan karantina), sistem organisasi dan sumber daya untuk mengoperasikan serta memelihara infrastruktur fisik. Dari beberapa penelitian yang penulis lakukan (di PLBN Entikong), sudah cukup banyak perkembangan terkait hard dan soft infrastructure. DI PLBN Entikong, telah berdiri mengah gedung PLBN, gedung karantina, gedung Terminal Barang Internasional. Begitu juga perundang-undangan terkait ekspor seperti PP No. 29/2021 maupun yang terkait terminal barang seperti PM No. 102/2018. Namun disadari masih terdapat beberapa hal yang perlu di tingkatkan pada aspek perdagangan serta transportasi komoditas ekspor lintas batas negara. Dalam hal ini terdapat faktor penting teknologi dalam segi efisiensi atau pengurangan biaya dalam sistem transportasi barang lintas batas negara yang mengkoneksikan berbagai pelaku ekonomi sepanjang value of chain (WTO, 2017). Aspek transportasi berupa strategi pemilihan moda transportasi barang dan pemilihan rute pengangkutan komoditas yang terkait dengan lokasi pabrik dan gudang menjadi hal penting untuk dirumuskan. Kedua hal yang merupakan bagian dari four-step model dalam perencanaan/pemodelan transportasi ini berhulu pada road map ekspor komoditas unggulan melalui pintu ekspor darat yang berimbang, pada masing-masing PLBN. Aplikasi iMACE yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2021 dengan tujuan mempermudah informasi ekspor produk pertanian perlu didukung. Aplikasi ini juga perlu dikolaborasikan dengan sistem transportasi dan logistik para pelaku ekspor (ALFI dan APTRINDO)  agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Dalam rangka mensyukuri kondisi Provinsi Kalimantan Barat, yaitu, pertama, sebagai provinsi yang memiliki perbatasan darat dengan negara berbeda yang memiliki GDP lebih tinggi sebagai pasar. Kedua, kondisi dimana terdapat beberapa sumber komoditas yang sudah menjadi komoditas ekspor, maupun yang potensial dikembangkan sebagai komoditas ekspor. Ketiga, kondisi sumber daya kelistrikan, sumber daya manusia, yang mendukung jika akan dilakukan added value pada komoditas-komoditas tertentu. Dari minimal tiga hal ini, kita dapat membuat strategi peningkatan ekspor lintas batas negara (selain via pelabuhan laut) yang akan memberikan devisa dan tentunya kemakmuran kepada masyarakat Kalimantan Barat. Hal ini penting ditengah semangat membangun PLBN dan Terminal Barang di PLBN-PLBN tersebut. Ke depan kita berharap pemerintah provinsi Kalimantan Barat memiliki strategi mengenai komoditas unggulan di hinterland PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Jagoi Babang dan PLBN Badau. PLBN Badau yang baru memiliki satu komoditas ekspor selayaknya dikembangkan menjadi beberapa komoditas yang bernilai tinggi. Tentu hal ini memerlukan sinergi, upaya keras dan upaya cerdas dari stakeholder terkait. **

Penulis adalah akademisi Fak Teknik UNTAN, peneliti transportasi dan anggota Masyakat Transportasi Indonesia Wilayah Kalimantan Barat.

Most Read

Artikel Terbaru

/