alexametrics
25 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Apa Itu Tora? Bagaimana Implementasinya

Oleh: Irwan HB

TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi (Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria). Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hakatas tanah.

Tanah-tanah tersebut akan diredistribusi atau dilegalisasi melalui Reforma Agraria.

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah.

Sedangkan Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan  tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.

Reformasi Agraria menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Nawa Cita dimana pemerintah berkomitmen untuk dapat menyelesaikan dan memberikan perlindungan hokum atas hak-hak masyarakat sebagaimana dituangkan di dalam Peraturan PresidenNomor 88 Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang   Tanah di Dalam Kawasan Hutan.

Baca Juga :  Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia

TORA bersumber dari kawasan hutan negara maupun hutan hak, bahkan hutan adat. Tanah yang bersumber dari kawasan hutan negara disajikan dalam peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan menyebutkan bahwa pihak sebagai pemilik TORA adalah perorangan; instansi; badan sosial/ keagamaan; dan masyarakat hokum adat (pasal 6).

Pola penyelesaiannya dibedakan berdasarkan waktu mulainya PTKH tersebut, apakah sebelum atau sesudah ditunjuk sebagai kawasan hutan. Demikian pula dibedakan menurut luas kawasan hutan yang harus dipertahankan menurut Undang-undang Kehutanan, yaitu sama atau lebih 30 persen dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. Juga harus memperhatikan fungsi pokok kawasan hutan, yaitu hutan konservasi, lindung dan produksi (Pasal 8).

SejakTahun 2018, kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan telah diimplementasikan di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak. TORA di Provinsi Kalimantan Barat dimiliki antara lain perorangan yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk permukiman dan lahan garapan;  badan sosial/keagamaan untuk fasilitas sosial; serta instansi untuk fasilitas umum.

Tahun 2018 telah dilakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya dan KabupatenSanggau, dan telah mendapatkan Surat Persetujuan Pola Penyelesaiaan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.510/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019 tanggal 26 Juli 2019.

Baca Juga :  Trotoar dan Hak Pejalan Kaki

Berdasarkan surat tersebut, Provinsi Kalimantan Barat telah diberikan Persetujuan Pola Penyelesaian PTKH yang terdiri dari Perubahan Batas Kawasan Hutan seluas ± 33.877,92 Ha dan Perhutanan Sosial seluas ± 31.209,03 Ha. Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan telah menerbitkan SK. Perubahan Batas Kabupaten Sekadau, untuk dilakukan redistribusi atau legalisasi sebagaimana tujuan dari Reforma Agraria, sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.599/MENLHKSETJEN/PLA.2/8/2019 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan seluas 4.106.100 m² dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.255/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2020 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan seluas 69.011.962 m² melalui perubahan batas kawasan hutan di KabupatenSekadau. Program TORA yang sudah diberikan sertifikat mulai tahun 2018 – 2020 seluas 280,7682 Ha sebanyak 439 KK yang terletak di Kabupaten Sekadau (Berdasarkan data BPN Kabupaten Sekadau).

TORA berarti memberikan kepastian hukum dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dengan diserahkannya SK Pelepesan dan Sertifikat Tanah untuk Kabupaten Sekadau ini, bahwa tanah yang dikuasai negara atau tanah yang dimiliki masyarakat telah dilegalkan, semua itu untuk satu tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat, dengan adanya sertifkat tanah ini masyarakat bisa menjadikan modal dan mengelola lahan usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Diharapkan untuk pemerintah daerah agar memberikan aksen modal dan pendampingan untuk memberdayakan masyarakat.**

*Penulis: Mahasiswa Program Magister Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura.

Oleh: Irwan HB

TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi (Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria). Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hakatas tanah.

Tanah-tanah tersebut akan diredistribusi atau dilegalisasi melalui Reforma Agraria.

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah.

Sedangkan Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan  tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.

Reformasi Agraria menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Nawa Cita dimana pemerintah berkomitmen untuk dapat menyelesaikan dan memberikan perlindungan hokum atas hak-hak masyarakat sebagaimana dituangkan di dalam Peraturan PresidenNomor 88 Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang   Tanah di Dalam Kawasan Hutan.

Baca Juga :  Living Al Fatihah: Menuju Komunikasi Islam Terapan

TORA bersumber dari kawasan hutan negara maupun hutan hak, bahkan hutan adat. Tanah yang bersumber dari kawasan hutan negara disajikan dalam peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan menyebutkan bahwa pihak sebagai pemilik TORA adalah perorangan; instansi; badan sosial/ keagamaan; dan masyarakat hokum adat (pasal 6).

Pola penyelesaiannya dibedakan berdasarkan waktu mulainya PTKH tersebut, apakah sebelum atau sesudah ditunjuk sebagai kawasan hutan. Demikian pula dibedakan menurut luas kawasan hutan yang harus dipertahankan menurut Undang-undang Kehutanan, yaitu sama atau lebih 30 persen dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. Juga harus memperhatikan fungsi pokok kawasan hutan, yaitu hutan konservasi, lindung dan produksi (Pasal 8).

SejakTahun 2018, kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan telah diimplementasikan di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak. TORA di Provinsi Kalimantan Barat dimiliki antara lain perorangan yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk permukiman dan lahan garapan;  badan sosial/keagamaan untuk fasilitas sosial; serta instansi untuk fasilitas umum.

Tahun 2018 telah dilakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya dan KabupatenSanggau, dan telah mendapatkan Surat Persetujuan Pola Penyelesaiaan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.510/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019 tanggal 26 Juli 2019.

Baca Juga :  Pelestarian Kepiting Bakau Jadi Penghasilan Tambahan Neyalan

Berdasarkan surat tersebut, Provinsi Kalimantan Barat telah diberikan Persetujuan Pola Penyelesaian PTKH yang terdiri dari Perubahan Batas Kawasan Hutan seluas ± 33.877,92 Ha dan Perhutanan Sosial seluas ± 31.209,03 Ha. Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan telah menerbitkan SK. Perubahan Batas Kabupaten Sekadau, untuk dilakukan redistribusi atau legalisasi sebagaimana tujuan dari Reforma Agraria, sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.599/MENLHKSETJEN/PLA.2/8/2019 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan seluas 4.106.100 m² dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.255/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2020 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan seluas 69.011.962 m² melalui perubahan batas kawasan hutan di KabupatenSekadau. Program TORA yang sudah diberikan sertifikat mulai tahun 2018 – 2020 seluas 280,7682 Ha sebanyak 439 KK yang terletak di Kabupaten Sekadau (Berdasarkan data BPN Kabupaten Sekadau).

TORA berarti memberikan kepastian hukum dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dengan diserahkannya SK Pelepesan dan Sertifikat Tanah untuk Kabupaten Sekadau ini, bahwa tanah yang dikuasai negara atau tanah yang dimiliki masyarakat telah dilegalkan, semua itu untuk satu tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat, dengan adanya sertifkat tanah ini masyarakat bisa menjadikan modal dan mengelola lahan usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Diharapkan untuk pemerintah daerah agar memberikan aksen modal dan pendampingan untuk memberdayakan masyarakat.**

*Penulis: Mahasiswa Program Magister Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura.

Most Read

Artikel Terbaru

/