alexametrics
30 C
Pontianak
Tuesday, May 17, 2022

Narapidana dan Pilkada

Oleh: Heri Agus Ricardo

HARI ini diadakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Barat terdapat 7 Kabupaten yang melaksanakan pesta demokrasi tersebut. Berbagai macam sosialisasi oleh KPU sejak awal tahun agar menciptakan Pemilu yang berkualitas telah dilakukan baik secara daring maupun secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Sejak 26 September 2020, sebanyak 15 Paslon Bupati/Wakil Bupati telah gencar mengampanyekan target kerja masing-masing kepada masyarakat setempat. Namun, kampanye saat ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Berdasarkan PKPU Nomor 13/2020 menjelaskan larangan untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengundang banyak orang dalam kondisi bencana non-alam, sehingga pelaksanaannya dalam masa pandemi ini lebih banyak dilakukan melalui media daring dan media sosial, meskipun telah banyak diberitakan oleh media banyaknya pelanggaran yang terjadi di masa kampanye.

Terlepas dari itu semua, Pilkada ini menjadi momen bagi seluruh Warga Negara untuk memilih kepala daerah sesuai hati nuraninya, tidak terkecuali kepada kelompok rentan, termasuk di antaranya adalah narapidana.

Heri Agus Ricardo

Hak Konstitusional

Hak untuk memilih setiap Warga Negara yang telah memenuhi syarat dalam proses pemilu telah dijamin oleh konstitusi tanpa diskriminasi secara implisit terdapat di pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Hak ini dapat dilihat dalam pasal 43 UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara harfiah, dapat dipahami bahwa Narapidana termasuk yang mendapatkan hak memilih tersebut.

Lebih lanjut lagi, telah dijelaskan pula dalam pasal 51 PP Nomor 32/1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yaitu narapidana diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, hak memilih bagi narapidana juga harus mendapatkan perlindungan dari negara yang meliputi jaminan dan kepastian bahwa mereka berhak turut serta dalam proses demokrasi yang ada, sebagai salah satu wujud dari Sistem Pemasyarakatan yaitu berperan aktif dalam pembangunan.

Baca Juga :  Jarot Raih 111 Ribu Suara

Permasalahan Penyelenggaraan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat, hingga tanggal 4 Desember 2020, narapidana yang berasal dari Rutan Sambas, Rutan Bengkayang, Lapas Ketapang, Lapas Sintang, dan Rutan Putussibau yang telah menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1002 orang dari total keseluruhan berjumlah 1359 orang (smslap.ditjenpas.go.id) yang ada di 5 Lapas dan Rutan tersebut.

Artinya sebanyak 357 narapidana tersisa tidak mendapatkan hak pilihnya. Berbagai macam faktor menjadi penyebabnya, secara umum adalah alasan prosedur, di mana pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya kendala administrasi (Sanit:1992). Senada dengan keterangan dari Petugas Binapi Lapas Ketapang, minimnya fasilitas untuk melakukan sosialiasi administrasi yang tersedia telebih dalam masa pandemi, berakibat banyaknya narapidana tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Permasalahan administrasi juga terjadi disebabkan belum terverifikasinya identitas Narapidana karena tidak memiliki E-KTP sehingga menjadi hambatan KPU yang telah bekerja sama dengan Disdukcapil setempat untuk menjadikan Narapidana sebagai DPT dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Karena dengan status tersebut itulah hanya yang berdomisil di daerah Lapas/Rutan setempat yang memperoleh hak pilihnya. Sebenarnya DPTb, berdasarkan PKPU Nomor 11/2019 memiliki pengertian pemilih yang terdaftar dalam DPT di luar domisil dapat memberikan suara di TPS daerah lain.

Sayangnya, secara nalar sulit sekali seorang narapidana dapat menjadi pemilih DPTb jika belum terdaftar dalam DPT. Dapat diketahui bahwa hambatan yang telah dijelaskan menjadi permasalahan klasik yang senantiasa terulang setiap proses Pilkada.

Karakteristik narapidana yang berbeda dengan Warga Negara biasa dalam hal keterbatasan mengakses informasi terkait pemilu tentunya akan menimbulkan efek terhadap jumlah partisipasi pada narapidana. Partisipasi mereka cenderung berbeda dengan pemilih pada umumnya sehingga tidak dapat menjangkau informasi secara maksimal karena media dan alat elektronik tidak boleh masuk ke dalam kamar sesuai dengan tata tertib Lapas dan Rutan.

Baca Juga :  Mampukah Imlek dan Cap Go Meh 2020 Dongkrak Wisman Kalbar?

Perbaikan Regulasi

Dalam berbagai macam pertimbangan, terkadang narapidana sering dipindahkan antar Lapas/Rutan berdasarkan pasal 16 UU Nomor 12/1995 tentang Sistem Pemasyarakatan antara lain untuk kepentingan Pembinaan, Keamanan, Ketertiban, Proses Peradilan, Over Capity, hingga atas permintaan narapidana sendiri. Akibatnya, banyak sekali narapidana yang mayoritas berdomisili di mana sebelumnya tempat ia menjalani pidana menjadi di luar tempat tinggalnya sehingga hak pilihnya terabaikan. Kesetaraan hak yang selama ini digaungkan terhadap narapidana masih hanya sebatas pada hak-hak sewajarnya, seperti hak untuk makan, kesehatan, beribadah, dikunjungi, dan pengurangan masa pidana.

Sistem Pemilu saat ini mestinya harus mampu menghilangkan hambatan dalam mewujudkan kesetaraan hak memilih seluruh Warga Negara. Menurut Ramlan Surbakti (2016), Parameter kesetaraan Warga Negara dalam hak untuk memilih setidaknya dapat dilihat dari 3 indikator: Pertama, Cakupan, yaitu Jumlah Warga Negara berhak memilih yang telah terdaftar dalam DPT. Kedua, Mutakhir, yaitu DPT tidak lagi berisi sejumlah Warga Negara yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Ketiga, Akurasi, yaitu jumlah warga yang identitasnya telah ditulis sesuai dengan seharusnya.

Dengan kondisi saat ini, KPU perlu  mempertimbangkan perbaikan regulasi terkait pemilu inklusif yang berfokus pada komprehensivitas administrasi terhadap narapidana. KPU seyogyanya untuk membuat peraturan khusus terkait pemilih untuk mendapatkan DPT di mana ia menjalani pidananya. Dengan demikian, semua narapidana tanpa terkecuali dapat menjadi pemilih terdaftar tanpa adanya halangan administrasi sehingga mereka mendapatkan hak untuk memilih untuk Pilkada selanjutnya.**

*Penulis, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan  Pontianak.

Oleh: Heri Agus Ricardo

HARI ini diadakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Barat terdapat 7 Kabupaten yang melaksanakan pesta demokrasi tersebut. Berbagai macam sosialisasi oleh KPU sejak awal tahun agar menciptakan Pemilu yang berkualitas telah dilakukan baik secara daring maupun secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Sejak 26 September 2020, sebanyak 15 Paslon Bupati/Wakil Bupati telah gencar mengampanyekan target kerja masing-masing kepada masyarakat setempat. Namun, kampanye saat ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Berdasarkan PKPU Nomor 13/2020 menjelaskan larangan untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengundang banyak orang dalam kondisi bencana non-alam, sehingga pelaksanaannya dalam masa pandemi ini lebih banyak dilakukan melalui media daring dan media sosial, meskipun telah banyak diberitakan oleh media banyaknya pelanggaran yang terjadi di masa kampanye.

Terlepas dari itu semua, Pilkada ini menjadi momen bagi seluruh Warga Negara untuk memilih kepala daerah sesuai hati nuraninya, tidak terkecuali kepada kelompok rentan, termasuk di antaranya adalah narapidana.

Heri Agus Ricardo

Hak Konstitusional

Hak untuk memilih setiap Warga Negara yang telah memenuhi syarat dalam proses pemilu telah dijamin oleh konstitusi tanpa diskriminasi secara implisit terdapat di pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Hak ini dapat dilihat dalam pasal 43 UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara harfiah, dapat dipahami bahwa Narapidana termasuk yang mendapatkan hak memilih tersebut.

Lebih lanjut lagi, telah dijelaskan pula dalam pasal 51 PP Nomor 32/1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yaitu narapidana diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, hak memilih bagi narapidana juga harus mendapatkan perlindungan dari negara yang meliputi jaminan dan kepastian bahwa mereka berhak turut serta dalam proses demokrasi yang ada, sebagai salah satu wujud dari Sistem Pemasyarakatan yaitu berperan aktif dalam pembangunan.

Baca Juga :  Jaga Suasana Kondusif di Masa Tenang

Permasalahan Penyelenggaraan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat, hingga tanggal 4 Desember 2020, narapidana yang berasal dari Rutan Sambas, Rutan Bengkayang, Lapas Ketapang, Lapas Sintang, dan Rutan Putussibau yang telah menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1002 orang dari total keseluruhan berjumlah 1359 orang (smslap.ditjenpas.go.id) yang ada di 5 Lapas dan Rutan tersebut.

Artinya sebanyak 357 narapidana tersisa tidak mendapatkan hak pilihnya. Berbagai macam faktor menjadi penyebabnya, secara umum adalah alasan prosedur, di mana pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya kendala administrasi (Sanit:1992). Senada dengan keterangan dari Petugas Binapi Lapas Ketapang, minimnya fasilitas untuk melakukan sosialiasi administrasi yang tersedia telebih dalam masa pandemi, berakibat banyaknya narapidana tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Permasalahan administrasi juga terjadi disebabkan belum terverifikasinya identitas Narapidana karena tidak memiliki E-KTP sehingga menjadi hambatan KPU yang telah bekerja sama dengan Disdukcapil setempat untuk menjadikan Narapidana sebagai DPT dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Karena dengan status tersebut itulah hanya yang berdomisil di daerah Lapas/Rutan setempat yang memperoleh hak pilihnya. Sebenarnya DPTb, berdasarkan PKPU Nomor 11/2019 memiliki pengertian pemilih yang terdaftar dalam DPT di luar domisil dapat memberikan suara di TPS daerah lain.

Sayangnya, secara nalar sulit sekali seorang narapidana dapat menjadi pemilih DPTb jika belum terdaftar dalam DPT. Dapat diketahui bahwa hambatan yang telah dijelaskan menjadi permasalahan klasik yang senantiasa terulang setiap proses Pilkada.

Karakteristik narapidana yang berbeda dengan Warga Negara biasa dalam hal keterbatasan mengakses informasi terkait pemilu tentunya akan menimbulkan efek terhadap jumlah partisipasi pada narapidana. Partisipasi mereka cenderung berbeda dengan pemilih pada umumnya sehingga tidak dapat menjangkau informasi secara maksimal karena media dan alat elektronik tidak boleh masuk ke dalam kamar sesuai dengan tata tertib Lapas dan Rutan.

Baca Juga :  Maping Wilayah Rawan Pilkada 2020, Kapolda: “Awasi Juga Medsos Secara Ketat”

Perbaikan Regulasi

Dalam berbagai macam pertimbangan, terkadang narapidana sering dipindahkan antar Lapas/Rutan berdasarkan pasal 16 UU Nomor 12/1995 tentang Sistem Pemasyarakatan antara lain untuk kepentingan Pembinaan, Keamanan, Ketertiban, Proses Peradilan, Over Capity, hingga atas permintaan narapidana sendiri. Akibatnya, banyak sekali narapidana yang mayoritas berdomisili di mana sebelumnya tempat ia menjalani pidana menjadi di luar tempat tinggalnya sehingga hak pilihnya terabaikan. Kesetaraan hak yang selama ini digaungkan terhadap narapidana masih hanya sebatas pada hak-hak sewajarnya, seperti hak untuk makan, kesehatan, beribadah, dikunjungi, dan pengurangan masa pidana.

Sistem Pemilu saat ini mestinya harus mampu menghilangkan hambatan dalam mewujudkan kesetaraan hak memilih seluruh Warga Negara. Menurut Ramlan Surbakti (2016), Parameter kesetaraan Warga Negara dalam hak untuk memilih setidaknya dapat dilihat dari 3 indikator: Pertama, Cakupan, yaitu Jumlah Warga Negara berhak memilih yang telah terdaftar dalam DPT. Kedua, Mutakhir, yaitu DPT tidak lagi berisi sejumlah Warga Negara yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Ketiga, Akurasi, yaitu jumlah warga yang identitasnya telah ditulis sesuai dengan seharusnya.

Dengan kondisi saat ini, KPU perlu  mempertimbangkan perbaikan regulasi terkait pemilu inklusif yang berfokus pada komprehensivitas administrasi terhadap narapidana. KPU seyogyanya untuk membuat peraturan khusus terkait pemilih untuk mendapatkan DPT di mana ia menjalani pidananya. Dengan demikian, semua narapidana tanpa terkecuali dapat menjadi pemilih terdaftar tanpa adanya halangan administrasi sehingga mereka mendapatkan hak untuk memilih untuk Pilkada selanjutnya.**

*Penulis, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan  Pontianak.

Most Read

Artikel Terbaru

/