alexametrics
23 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Upaya Memulihkan Ekonomi  UMKM Melalui Subsidi Bunga di Masa Pandemi

Oleh: Edih Mulyadi

Pandemi Covid 19 telah berdampak terhadap perekonomian nasional, termasuk berdampak pada eksistensi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dampak ini secara nyata menghantam sektor UMKM berupa terhentinya kegiatan usaha sampai pada meningkatnya jumlah pengangguran dari pekerja di sektor ini. Menurut survei International Labour Organization (ILO), 2/3 UMKM di Indonesia telah berhenti beroperasi sejak Covid-19 merebak. Jika jumlah UMKM mencapai 62,9 juta (data Kementrian Koperasi 2017), artinya sekitar 42 juta UMKM telah berhenti beroperasi.  Indonesia yang didominasi oleh keberadaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional terdampak secara serius. Tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini (Pakpahan, 2020).

Kondisi ini tentu menjadi kehawatiran pemerintah, pelaku UMKM dan semua pihak yang peduli terhadap perekonomian nasional, mengingat menurut BPS, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional berdasarkan survei  2016  mencapai 60 persen. Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Daya serap UMKM terhadap tenaga kerja mencapai 99,5 persen (Kurniawan, dalam Jauhari 2010).  Oleh karena itu tentu tidak mengherankan kalau perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM sangat besar. Sudah cukup banyak kebijakan pemerintah di bidang UMKM ini, yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, seperti UU No20 tahun 2008, tentang UMKM, Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2014 yang mengatur tentang perizinan usaha UMKM. Bentuk perhatian pemerintah tersebut tentunya tidak terkecuali pada saat pandemi sekarang ini. Pemerintah sangat menyadari betul, bahwa jika pelaku UMKM tidak segera direspon, akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional.

Kondisi saat ini, sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi krisis yang terjadi tahun 1998. Saat itu UMKM adalah salah satu bahkan satu-satunya sektor yang menyelamatkan perekonomian Indonesia dari kondisi yang lebih buruk lagi. Namun, justru saat pandemi ini berbeda, karena UMKM-lah yang pertama kali terhimpit. Protokol kesehatan untuk memutus rantai pandemi, berupa PSBB, mengharuskan sosial distancing yang dilanjutkan dengan physicaldistancing dan berkurangnya interaksi sosial masyarakat memukul UMKM. Kondisi PSBB bagi pelaku UMKM berdampak pada sisi supply dan demand sekaligus. Dari sisi demand, nyata menurunkan omzet penjualan mereka, sementara di sisi supply terjadi kesulitan dalam memperoleh bahan baku produksi, yang pada akhirnya berdampak terhadap kemampuan bidang keuangan termasuk kemampuan untuk memenuhi kewajiban sektor keuangan (pengembalian kredit) dan perpajakan mereka.

Pemerintah merespon dengan cepat kondisi ini, melalui berbagai kebijakan, seperti: relaksasi kredit, tambahan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penyediaan Dana untuk kegiatan ekonomi tertentu termasuk UMKM, pembebasan pajak PPh Final untuk Wajib Pajak UMKM dan subsidi bunga. Kebijakan tersebut tertuang dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23/2020, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp123,46T untuk menopang agar UMKM kembali menunjukan perannya dalam perekonomian nasional. Program untuk UMKM ini meliputi antara lain: penempatan dana restrukturisasi sebesar Rp78,78T, penjaminan untuk modal kerja stoploss Rp 1T, PPh final UMKM Rp2,4T, dan pembiayaan investasi kepada Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Rp1T. Dari dana itu, sebesar Rp35,28T secara khusus diperuntukan bagi subsidi bunga kredit pembiayaan bagi debitur UMKM, yang menyebar di berbagai lembaga keuangan/pembiayaan, koperasi dan lembaga penyalur badan layanan umum baik di kementerian koperasi KUKM maupun pada Kementerian Keuangan.

Secara khusus pengaturan program pemberian subsidi bunga bagi debitur UMKM ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 65/2020. Program ini, menyasar sekitar 60,66 juta debitur UMKM, dengan besaran outstanding sekitar Rp1.601,75T. Secara rinci ketentuan mengenai pemberian subsidi bunga dan mekanismenya diatur dalam PMK tersebut, antara lain mengenai besaran subsidi bunga, criteria debitur penerima bantuan subsidi bunga dan criteria penyalur yang dapat mengikuti program ini. Khusus terkait dengan besaran subsidi bunga, dibedakan menjadi dua kategori, yaitu bagi debitur dari perbankan dan perusahaan pembiayaan dan debitur dari lembaga penyalur kredit program pemerintah.

Baca Juga :  Problematika Literasi Menulis

Untuk debitur dari perbankan dan perusahaan pembiayaan besaran subsidi bunga sebesar 6%  untuk tiga bulan pertama dan 3 persen untuk tiga bulan kedua bagi debitur dengan pinjaman sampai dengan Rp500 juta. Sedangkan bagi debitur dengan pinjaman Rp500 juta sampai Rp10 M, besarnya subsidi bunga mencapai 3 persen untuk tiga bulan pertama dan 2 persen untuk tiga bulan berikutnya. Bagi debitur dari lembaga penyalur kredit program pemerintah, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: debitur dengan pinjaman sampai dengan Rp10 juta,subsidi bunganya sebesar beban bunga debitur paling tinggi sebesar 25 persen; debitur dengan pinjaman diatas Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta, subsi dibungannya 6 persen untuk tiga bulan pertama dan 3 persen untuk tiga bulan kedua; sementara debitur dengan pinjaman diatas Rp500 juta sampai Rp10 M, besarnya subsidi bunga adalah 3 persen untuk tiga bulan pertama dan 2 persen untuk tiga bulan berikutnya.

Selain variasi besaran subsidi bunga, pemerintah melalui PMK 65/2020 ini juga menetapkan berbagai criteria debitur dan penyalur yang dapat mengikuti program ini. Secara umum, debitur yang dapat mengikuti program ini, adalah debitur dengan criteria antara lain: memiliki plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10M, tidak termasuk Daftar Hitam Nasional, masih terkategori debitur dengan kolektabilitas lancar per tanggal 29 Februari 2020, memiliki sisa pokok kredit/pembiayaan sebelum pandemi Covid sampai dengan posisi 29 Februari 2020, dan memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.

Untuk mengikuti program ini, masing-masing pihak baik debitur, perbankan dan lembaga keuangan penyalur kredit KUKM terkait harus secara aktif melakukan perannya sesuai dengan ketentuan mekanisme PMK 65/2020.Tidak ketinggalan juga lembaga negara yang punya peran dalam terlaksananya program ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan, harus secara aktif memerankan fungsinya. Lembaga keuangan dan lembaga penyalur kredit UMKM serta OJK menjadi pihak yang diharapkan memulai mekanisme program ini dengan mendaftarkan debitur UMKM-nya yang memenuhi syarat melalui portal yang telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Tugas debitur adalah melakukan konfirmasi sekaligus melakukan registrasi keikutsertaanya di program ini, dengan melengkapi berbagai dokumen termasuk NPWP. Selanjutnya Kementerian keuangan akan menerima/mengambil data yang telah diverifikasi oleh OJK untuk dijadikan dasar dalam pemberian subsidi bunga.

Jika kita menilik peluang masyarakat pelaku UMKM di Kalimantan Barat memanfaatkan program ini, maka tentu yang pertama-tama harus dilakukan adalah mencermati  data-data terkait penyaluran berbagai jenis kredit yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM di provinsi ini. Secara sederhana, debitur UMKM di Kalimantan Baratdapat dikelompokan menjadi: debitur yang mengambil kredit pembiayaan program pemerintah seperti KUR dan Umi, debitur UMKM yang mengambil kredit pembiayaan non KUR dan Umi, dan  Koperasi. Bagi debitur program KUR dan Umi, data-data mereka secara umum sudah terekam dalam sistem aplikasi milik kementerian keuangan atau yang disebut dengan SIKP (Sistem Informasi Kredit Program). Sementara untuk debitur UMKM yang mengambil kredit/pembiayaan non KUR dan UMi, dan data mengenai debitur koperasi,datanya sementara ini tidak tersedia pada kementerian keuangan.

Berdasarkan data pada kementerian keuangan dalam SIKP akhir Juni 2020 wilayah Kalimantan Barat, untuk debitur UMKM yang memanfaatkan fasilitas  KUR mencapai sekitar 17.400 debitur dengan total penyaluran kurang lebih sebesar Rp710M , sementara untuk debitur yang mengambil program kredit Ultra Mikro (Umi) sebanyak sekitar 2.200 debitur dengan total penyaluran kurang lebih sebesar Rp9,6M. Sedangkan jumlah debitur UMKM non KUR dan UMi, berupa kredit modal kerja UMKM yang berasal dari kreditur lembaga keuangan perbankan yang berkantor pusat di Kalbar sekitar 2.800 debitur dengan baqi kredit mencapai sekitar Rp528M (data OJK Prov. Kalbar). Dengan demikian dari kedua sumber tersebut, potensi jumlah debitur UMKM yang berhak memperoleh fasilitas subsidi bunga mencapai 22.400 orang dengan nilai penyaluran setidaknya Rp1.2T.

Baca Juga :  Keteladanan Nabi Ibrahim AS

Jumlah debitur dan jumlah penyaluran kredit/pembiayaan untuk UMKM di Kalimantan Barat tersebut mengingat hanya angka prakiraan potensi, tentu besaran realisasinya akan kita tunggu bersama. Disadari, untuk mencapai tingkat efektifitas setiap program pemerintah termasuk program subsidi bunga ini akan ada faktor yang ikut menentukan keberhasilannya. Dalam kaitan ini, memperhatikan kondisi sosial,infrastruktur, dan kondisi pandemi di Kalimantan Barat, ada beberapa hal yang ditenggarai akan menjadi hambatan dalam implementasi program ini. Terdapat tiga kendala utama yang disinyalir akan menjadi hambatan, yaitu akses informasi akan adanya program ini, verifikasi kondisi bisnis dan sistem informasi yang digunakan.

Untuk mengatasi hambatan akses informasi mengenai adanya program subsidi bunga bagi UMKM, tentu peran stakeholder khususnya lembaga keuangan sebagai penyalur diharapkan berperan secara aktif menginformasikannya kepada debitur UMKM, disamping media masa dan masyarakat pada umumnya. Media masa milik pemerintah mestinya juga diberdayakan untuk membantu mensosialisaikan program ini. Terkait dengan verifikasi kondisi bisnis UMKM, ini menjadi sesuatu yang krusial, mengingat secara mekanisme langkah ini sangat penting bagi kreditur untuk dapat melakukan restrukturisasi hutang debitur UMKM dengan nilai kredit diatas Rp500 juta sampai Rp10 M, sebagai syarat mengikuti program subsidi bunga. Proses ini secara teknis akan terhambat karena kondisi pandemi, oleh karena itu diperlukan metode verifikasi yang tetap akuntabel namun dilakukan dengan protokol kesehatan dan sedapat mungkin memanfaatkan teknologi komunikasi. Selanjutnya untuk mengatasi hambatan terkait ketidak sinkronan (incompatibility) sistem informasi antara lembaga keuangan khususnya penyalur kridit UMKM non KUR dan Umi, supaya tidak perlu dilakukan input ulang kedalam sistem/portal kementerian keuangan, perlu dibuat aplikasi penghubung antara kedua sistem yang ada tersebut.

Bermula dari analisis yang cermat dan dengan segera dilakukan mitigasi berbagai resiko yang kemungkinan muncul pada implementasi program subsidi bunga ini yang dilakukan oleh para pihak terkait, program ini akan berjalan dengan efektif. Efektiftas program ini, tidak semata-mata akan menggerakan kembali roda ekonomi,tetapi juga akan mendatangkan nilai tambah lain, khususnya akan terbentuk basis data UMKM yang lebih kredibel.  Basis data UMKM saat ini harus diakui masih tercecer di berbagai lembaga. Kini saatnya basis data UMKM terbentuk dengan lebih baik sehingga akan menjadi refferensi yang kredibel dalam setiap kebijakan menyangkut pelaku UMKM di Indonesia. Dengan demikian setiap kebijakan benar-benar akan mampu membuat UMKM di Indonesia naik kelas.

Akhirnya sebagai bentuk respon serta apresiasi dari upaya yang dilakukan pemerintah  program Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya dibidang penyelamatan UMKM, tentu yang paling penting dari sekedar berbagai criteria dalam PMK 65/2020 tersebut adalah keikutsertaan dari para debitur yang memenuhi persyaratan dalam program ini dan peran dari lembaga/perbankan/pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan sebagai eksekutor dari program ini adalah sangat penting. Harapan semua pihak, program ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itu semua kita mestinya ikut peduli untuk ikut mendukung program ini dengan ikut menyebarkan informasi kepada pelaku UMKM di lingkungan kita.

Dengan bergeraknya kembali roda bisnis UMKM, harapan kita semua, mudah-mudahan akan menjadi multiflier effect bagi meningkatnya kembali pertumbuhan ekonomi yang diprediksi masih akan sulit pada triwulan mendatang pada tahun 2020 ini, tidak terkecuali di wilayah Kalimantan Barat. **

Penulis adalah Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Kalbar.

Oleh: Edih Mulyadi

Pandemi Covid 19 telah berdampak terhadap perekonomian nasional, termasuk berdampak pada eksistensi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dampak ini secara nyata menghantam sektor UMKM berupa terhentinya kegiatan usaha sampai pada meningkatnya jumlah pengangguran dari pekerja di sektor ini. Menurut survei International Labour Organization (ILO), 2/3 UMKM di Indonesia telah berhenti beroperasi sejak Covid-19 merebak. Jika jumlah UMKM mencapai 62,9 juta (data Kementrian Koperasi 2017), artinya sekitar 42 juta UMKM telah berhenti beroperasi.  Indonesia yang didominasi oleh keberadaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional terdampak secara serius. Tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini (Pakpahan, 2020).

Kondisi ini tentu menjadi kehawatiran pemerintah, pelaku UMKM dan semua pihak yang peduli terhadap perekonomian nasional, mengingat menurut BPS, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional berdasarkan survei  2016  mencapai 60 persen. Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Daya serap UMKM terhadap tenaga kerja mencapai 99,5 persen (Kurniawan, dalam Jauhari 2010).  Oleh karena itu tentu tidak mengherankan kalau perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM sangat besar. Sudah cukup banyak kebijakan pemerintah di bidang UMKM ini, yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, seperti UU No20 tahun 2008, tentang UMKM, Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2014 yang mengatur tentang perizinan usaha UMKM. Bentuk perhatian pemerintah tersebut tentunya tidak terkecuali pada saat pandemi sekarang ini. Pemerintah sangat menyadari betul, bahwa jika pelaku UMKM tidak segera direspon, akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional.

Kondisi saat ini, sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi krisis yang terjadi tahun 1998. Saat itu UMKM adalah salah satu bahkan satu-satunya sektor yang menyelamatkan perekonomian Indonesia dari kondisi yang lebih buruk lagi. Namun, justru saat pandemi ini berbeda, karena UMKM-lah yang pertama kali terhimpit. Protokol kesehatan untuk memutus rantai pandemi, berupa PSBB, mengharuskan sosial distancing yang dilanjutkan dengan physicaldistancing dan berkurangnya interaksi sosial masyarakat memukul UMKM. Kondisi PSBB bagi pelaku UMKM berdampak pada sisi supply dan demand sekaligus. Dari sisi demand, nyata menurunkan omzet penjualan mereka, sementara di sisi supply terjadi kesulitan dalam memperoleh bahan baku produksi, yang pada akhirnya berdampak terhadap kemampuan bidang keuangan termasuk kemampuan untuk memenuhi kewajiban sektor keuangan (pengembalian kredit) dan perpajakan mereka.

Pemerintah merespon dengan cepat kondisi ini, melalui berbagai kebijakan, seperti: relaksasi kredit, tambahan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penyediaan Dana untuk kegiatan ekonomi tertentu termasuk UMKM, pembebasan pajak PPh Final untuk Wajib Pajak UMKM dan subsidi bunga. Kebijakan tersebut tertuang dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23/2020, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp123,46T untuk menopang agar UMKM kembali menunjukan perannya dalam perekonomian nasional. Program untuk UMKM ini meliputi antara lain: penempatan dana restrukturisasi sebesar Rp78,78T, penjaminan untuk modal kerja stoploss Rp 1T, PPh final UMKM Rp2,4T, dan pembiayaan investasi kepada Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Rp1T. Dari dana itu, sebesar Rp35,28T secara khusus diperuntukan bagi subsidi bunga kredit pembiayaan bagi debitur UMKM, yang menyebar di berbagai lembaga keuangan/pembiayaan, koperasi dan lembaga penyalur badan layanan umum baik di kementerian koperasi KUKM maupun pada Kementerian Keuangan.

Secara khusus pengaturan program pemberian subsidi bunga bagi debitur UMKM ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 65/2020. Program ini, menyasar sekitar 60,66 juta debitur UMKM, dengan besaran outstanding sekitar Rp1.601,75T. Secara rinci ketentuan mengenai pemberian subsidi bunga dan mekanismenya diatur dalam PMK tersebut, antara lain mengenai besaran subsidi bunga, criteria debitur penerima bantuan subsidi bunga dan criteria penyalur yang dapat mengikuti program ini. Khusus terkait dengan besaran subsidi bunga, dibedakan menjadi dua kategori, yaitu bagi debitur dari perbankan dan perusahaan pembiayaan dan debitur dari lembaga penyalur kredit program pemerintah.

Baca Juga :  Awas! Bencana Dahsyat Kelaparan di Kapuas Hulu Sudah di Depan Mata

Untuk debitur dari perbankan dan perusahaan pembiayaan besaran subsidi bunga sebesar 6%  untuk tiga bulan pertama dan 3 persen untuk tiga bulan kedua bagi debitur dengan pinjaman sampai dengan Rp500 juta. Sedangkan bagi debitur dengan pinjaman Rp500 juta sampai Rp10 M, besarnya subsidi bunga mencapai 3 persen untuk tiga bulan pertama dan 2 persen untuk tiga bulan berikutnya. Bagi debitur dari lembaga penyalur kredit program pemerintah, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: debitur dengan pinjaman sampai dengan Rp10 juta,subsidi bunganya sebesar beban bunga debitur paling tinggi sebesar 25 persen; debitur dengan pinjaman diatas Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta, subsi dibungannya 6 persen untuk tiga bulan pertama dan 3 persen untuk tiga bulan kedua; sementara debitur dengan pinjaman diatas Rp500 juta sampai Rp10 M, besarnya subsidi bunga adalah 3 persen untuk tiga bulan pertama dan 2 persen untuk tiga bulan berikutnya.

Selain variasi besaran subsidi bunga, pemerintah melalui PMK 65/2020 ini juga menetapkan berbagai criteria debitur dan penyalur yang dapat mengikuti program ini. Secara umum, debitur yang dapat mengikuti program ini, adalah debitur dengan criteria antara lain: memiliki plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10M, tidak termasuk Daftar Hitam Nasional, masih terkategori debitur dengan kolektabilitas lancar per tanggal 29 Februari 2020, memiliki sisa pokok kredit/pembiayaan sebelum pandemi Covid sampai dengan posisi 29 Februari 2020, dan memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.

Untuk mengikuti program ini, masing-masing pihak baik debitur, perbankan dan lembaga keuangan penyalur kredit KUKM terkait harus secara aktif melakukan perannya sesuai dengan ketentuan mekanisme PMK 65/2020.Tidak ketinggalan juga lembaga negara yang punya peran dalam terlaksananya program ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan, harus secara aktif memerankan fungsinya. Lembaga keuangan dan lembaga penyalur kredit UMKM serta OJK menjadi pihak yang diharapkan memulai mekanisme program ini dengan mendaftarkan debitur UMKM-nya yang memenuhi syarat melalui portal yang telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Tugas debitur adalah melakukan konfirmasi sekaligus melakukan registrasi keikutsertaanya di program ini, dengan melengkapi berbagai dokumen termasuk NPWP. Selanjutnya Kementerian keuangan akan menerima/mengambil data yang telah diverifikasi oleh OJK untuk dijadikan dasar dalam pemberian subsidi bunga.

Jika kita menilik peluang masyarakat pelaku UMKM di Kalimantan Barat memanfaatkan program ini, maka tentu yang pertama-tama harus dilakukan adalah mencermati  data-data terkait penyaluran berbagai jenis kredit yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM di provinsi ini. Secara sederhana, debitur UMKM di Kalimantan Baratdapat dikelompokan menjadi: debitur yang mengambil kredit pembiayaan program pemerintah seperti KUR dan Umi, debitur UMKM yang mengambil kredit pembiayaan non KUR dan Umi, dan  Koperasi. Bagi debitur program KUR dan Umi, data-data mereka secara umum sudah terekam dalam sistem aplikasi milik kementerian keuangan atau yang disebut dengan SIKP (Sistem Informasi Kredit Program). Sementara untuk debitur UMKM yang mengambil kredit/pembiayaan non KUR dan UMi, dan data mengenai debitur koperasi,datanya sementara ini tidak tersedia pada kementerian keuangan.

Berdasarkan data pada kementerian keuangan dalam SIKP akhir Juni 2020 wilayah Kalimantan Barat, untuk debitur UMKM yang memanfaatkan fasilitas  KUR mencapai sekitar 17.400 debitur dengan total penyaluran kurang lebih sebesar Rp710M , sementara untuk debitur yang mengambil program kredit Ultra Mikro (Umi) sebanyak sekitar 2.200 debitur dengan total penyaluran kurang lebih sebesar Rp9,6M. Sedangkan jumlah debitur UMKM non KUR dan UMi, berupa kredit modal kerja UMKM yang berasal dari kreditur lembaga keuangan perbankan yang berkantor pusat di Kalbar sekitar 2.800 debitur dengan baqi kredit mencapai sekitar Rp528M (data OJK Prov. Kalbar). Dengan demikian dari kedua sumber tersebut, potensi jumlah debitur UMKM yang berhak memperoleh fasilitas subsidi bunga mencapai 22.400 orang dengan nilai penyaluran setidaknya Rp1.2T.

Baca Juga :  Pemanfaatan Dana Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah debitur dan jumlah penyaluran kredit/pembiayaan untuk UMKM di Kalimantan Barat tersebut mengingat hanya angka prakiraan potensi, tentu besaran realisasinya akan kita tunggu bersama. Disadari, untuk mencapai tingkat efektifitas setiap program pemerintah termasuk program subsidi bunga ini akan ada faktor yang ikut menentukan keberhasilannya. Dalam kaitan ini, memperhatikan kondisi sosial,infrastruktur, dan kondisi pandemi di Kalimantan Barat, ada beberapa hal yang ditenggarai akan menjadi hambatan dalam implementasi program ini. Terdapat tiga kendala utama yang disinyalir akan menjadi hambatan, yaitu akses informasi akan adanya program ini, verifikasi kondisi bisnis dan sistem informasi yang digunakan.

Untuk mengatasi hambatan akses informasi mengenai adanya program subsidi bunga bagi UMKM, tentu peran stakeholder khususnya lembaga keuangan sebagai penyalur diharapkan berperan secara aktif menginformasikannya kepada debitur UMKM, disamping media masa dan masyarakat pada umumnya. Media masa milik pemerintah mestinya juga diberdayakan untuk membantu mensosialisaikan program ini. Terkait dengan verifikasi kondisi bisnis UMKM, ini menjadi sesuatu yang krusial, mengingat secara mekanisme langkah ini sangat penting bagi kreditur untuk dapat melakukan restrukturisasi hutang debitur UMKM dengan nilai kredit diatas Rp500 juta sampai Rp10 M, sebagai syarat mengikuti program subsidi bunga. Proses ini secara teknis akan terhambat karena kondisi pandemi, oleh karena itu diperlukan metode verifikasi yang tetap akuntabel namun dilakukan dengan protokol kesehatan dan sedapat mungkin memanfaatkan teknologi komunikasi. Selanjutnya untuk mengatasi hambatan terkait ketidak sinkronan (incompatibility) sistem informasi antara lembaga keuangan khususnya penyalur kridit UMKM non KUR dan Umi, supaya tidak perlu dilakukan input ulang kedalam sistem/portal kementerian keuangan, perlu dibuat aplikasi penghubung antara kedua sistem yang ada tersebut.

Bermula dari analisis yang cermat dan dengan segera dilakukan mitigasi berbagai resiko yang kemungkinan muncul pada implementasi program subsidi bunga ini yang dilakukan oleh para pihak terkait, program ini akan berjalan dengan efektif. Efektiftas program ini, tidak semata-mata akan menggerakan kembali roda ekonomi,tetapi juga akan mendatangkan nilai tambah lain, khususnya akan terbentuk basis data UMKM yang lebih kredibel.  Basis data UMKM saat ini harus diakui masih tercecer di berbagai lembaga. Kini saatnya basis data UMKM terbentuk dengan lebih baik sehingga akan menjadi refferensi yang kredibel dalam setiap kebijakan menyangkut pelaku UMKM di Indonesia. Dengan demikian setiap kebijakan benar-benar akan mampu membuat UMKM di Indonesia naik kelas.

Akhirnya sebagai bentuk respon serta apresiasi dari upaya yang dilakukan pemerintah  program Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya dibidang penyelamatan UMKM, tentu yang paling penting dari sekedar berbagai criteria dalam PMK 65/2020 tersebut adalah keikutsertaan dari para debitur yang memenuhi persyaratan dalam program ini dan peran dari lembaga/perbankan/pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan sebagai eksekutor dari program ini adalah sangat penting. Harapan semua pihak, program ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itu semua kita mestinya ikut peduli untuk ikut mendukung program ini dengan ikut menyebarkan informasi kepada pelaku UMKM di lingkungan kita.

Dengan bergeraknya kembali roda bisnis UMKM, harapan kita semua, mudah-mudahan akan menjadi multiflier effect bagi meningkatnya kembali pertumbuhan ekonomi yang diprediksi masih akan sulit pada triwulan mendatang pada tahun 2020 ini, tidak terkecuali di wilayah Kalimantan Barat. **

Penulis adalah Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Kalbar.

Most Read

Artikel Terbaru

/