alexametrics
28 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

PHBM, Madu dan Kratom Alternatif Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Oleh: Hairul Rohim

PARADIGMA Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sebenarnya sudah ada berabad-abad lamanya yaitu sebagai model kearifan lokal pengelolaan hutan yang sudah sering dilakukan oleh nenek moyang kita. Salah satu pengelolaan hutan oleh masyarakat berbasis kearifan lokal seperti tembawang, komoditi lokal yang ditanam seperti Durian Duriosp, Tengkawang Shore sp, Langsat Lansiumsp, Alpukat Persia sp.

Hasil dari tembawang ini yang dimanfaatkan yaitu buah dari komoditi tersebut sebagai hasil tambahan bagi masyarakat sekitar hutan sebagai pengahasilan tambahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Pada tahun 1970 model PHBM terpinggirkan dengan kebijakan Pengelolaan Hutan Berbasis Negara (PHBN) atau manajemen hutan berbasis negara (State Forest Management) yang mana model tersebut bercirikan berpihak pada pemodal besar, pengelolaanya bersifat ekploratif sehingga menimbulkan beberapa dampak negative yaitu kerusakan lingkungan, keterdesakan masyarakat asli, terjadinya konflik antara masyarakat dengan pengusaha bahkan hancurnya budaya lokal (www.csf.or.id).

Adanya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat merupakan upaya untuk mengurangi atau pencegahan terjadinya pidana pencurian kayu. Efek lain dari PHBM masyarakat akan memiliki kesadaran mengenai kelestarian dan keberlanjutan sumber daya hutan sehingga mereka akan turut menjaga dengan menghentikan penebangan hutan yang semena-mena. Masyarakat sekitar hutan akan tergerak untuk berpartisipasi jika partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat atau manfaat yang diperoleh melalui partsisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat (Winarto, 2003).

Di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau, dinas kehutanan telah memilih dan menetapkan masyarakat percontohan untuk menerapkan hak pemanfaatan PHBM. Desa Pisak Kabupaten Kapuas Hulu pengelolaan hutan berbasis masyarakat diterapkan oleh masyarakat yang didampingi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Baca Juga :  Narapidana Perempuan; Dinamika Peran Gender dan Perilaku Kriminal

Masyarakat juga diberi bantuan dalam pemanfaatan hasil hutan dan pengembangan rantai nilai guna meningkatkan pendapatan dan memperbaiki mata pencaharian. Hasil hutan bukan kayu dengan potensi produksi yang tinggi antara lain meliputi madu, kakao, karet, bambu (Forclime 2015).

Pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat Desa Pisak Kabupaten Kapuas Hulu merupakan hasil hutan bukan kayu seperti lebah madu Apissp dan Kratom Mitragyna speciose. Agar masyarakat mendapatkan hasil panen madu lebah yang berkualitas dan banyak maka masyarakat melindungi pohon tempat lebah bersarang dan pohon penghasil pakan lebah.

Begitu pula dengan tanaman kratom Mitragyna speciose yang dikembangkan masyarakat mereka menanam tanaman tersebut di sekitar pinggiran sungai yang harapanya dapat memudahkan untuk melakukan pemanenan, akan tetapi dengan adanya penanaman di sekitar sungai tersebut ternyata dapat menjadi tempat berkembangbiaknya ikan sehingga pengembangan komoditi ini dapat menunjang keberlangsungan keanekaragaman hayati.

Visi PHBM adalah agar masyarakat setempat dapat secara aktif mengelola hutan mereka secara berkelanjutan, mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sekaligus mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan melalui pemasaran sumber daya hutan dan hasil hutan olahan (Forclime, 2015). Oleh karena itu, PHBM akan memberikan kontribusi  terhadap pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan peningkatan mata pencaharian serta konservasi keanekaragaman hayati dan pengurangan dampak negatif dari dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Baca Juga :  Merdeka Dalam Kemiskinan

Apakah pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini akan berjalan dengan baik di masa mendatang? Belum tentu, jika keberlanjutan hasil hutan tidak terkelola dengan baik dan kurang pendampingan dari lembaga otoritas yang berkomitmen. Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah prasyarat bagi pengelolaan hutan berkelanjutan, tata kelola hutan yang baik, mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati dan peningkatan mata pencaharian.

KPH tidak saja merupakan badan yang didirikan secara permanen dan bertanggung gugat melainkan juga merupakan penyedia layanan publik yang beroperasi di lingkungan hutan yang batas-batasnya telah dengan jelas ditetapkan.

Pembangunan PHBM diintegrasikan ke dalam pembangunan KPH yang bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat yang bergantung pada hutan dan diharapkan menjadi mitra, memberikan nasihat dan layanan teknis, menyetujui, memantau dan mengendalikan rencana pengelolaan hutan dan operasi hutan dalam berbagai skema PHBM (Suharti, 2017).

PHBM memberikan arah pengelolaan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Jadi, dapat disimpulkan dengan adanya pelimpahan kendali atas sumber daya alam kepada masyarakat melalui skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) akan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, produktivitas dan keamanan hutan, mutu dan sumber daya hutan dank eanekaragaman hayati seperti yang dilakukan masyarakat Desa Pisak Kabupaten Kapuas Hulu.**

*Penulis, Mahasiswa Program PascaSarjana Magister Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Oleh: Hairul Rohim

PARADIGMA Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sebenarnya sudah ada berabad-abad lamanya yaitu sebagai model kearifan lokal pengelolaan hutan yang sudah sering dilakukan oleh nenek moyang kita. Salah satu pengelolaan hutan oleh masyarakat berbasis kearifan lokal seperti tembawang, komoditi lokal yang ditanam seperti Durian Duriosp, Tengkawang Shore sp, Langsat Lansiumsp, Alpukat Persia sp.

Hasil dari tembawang ini yang dimanfaatkan yaitu buah dari komoditi tersebut sebagai hasil tambahan bagi masyarakat sekitar hutan sebagai pengahasilan tambahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Pada tahun 1970 model PHBM terpinggirkan dengan kebijakan Pengelolaan Hutan Berbasis Negara (PHBN) atau manajemen hutan berbasis negara (State Forest Management) yang mana model tersebut bercirikan berpihak pada pemodal besar, pengelolaanya bersifat ekploratif sehingga menimbulkan beberapa dampak negative yaitu kerusakan lingkungan, keterdesakan masyarakat asli, terjadinya konflik antara masyarakat dengan pengusaha bahkan hancurnya budaya lokal (www.csf.or.id).

Adanya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat merupakan upaya untuk mengurangi atau pencegahan terjadinya pidana pencurian kayu. Efek lain dari PHBM masyarakat akan memiliki kesadaran mengenai kelestarian dan keberlanjutan sumber daya hutan sehingga mereka akan turut menjaga dengan menghentikan penebangan hutan yang semena-mena. Masyarakat sekitar hutan akan tergerak untuk berpartisipasi jika partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat atau manfaat yang diperoleh melalui partsisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat (Winarto, 2003).

Di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau, dinas kehutanan telah memilih dan menetapkan masyarakat percontohan untuk menerapkan hak pemanfaatan PHBM. Desa Pisak Kabupaten Kapuas Hulu pengelolaan hutan berbasis masyarakat diterapkan oleh masyarakat yang didampingi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Baca Juga :  Mengenal Surah An-Nisa’

Masyarakat juga diberi bantuan dalam pemanfaatan hasil hutan dan pengembangan rantai nilai guna meningkatkan pendapatan dan memperbaiki mata pencaharian. Hasil hutan bukan kayu dengan potensi produksi yang tinggi antara lain meliputi madu, kakao, karet, bambu (Forclime 2015).

Pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat Desa Pisak Kabupaten Kapuas Hulu merupakan hasil hutan bukan kayu seperti lebah madu Apissp dan Kratom Mitragyna speciose. Agar masyarakat mendapatkan hasil panen madu lebah yang berkualitas dan banyak maka masyarakat melindungi pohon tempat lebah bersarang dan pohon penghasil pakan lebah.

Begitu pula dengan tanaman kratom Mitragyna speciose yang dikembangkan masyarakat mereka menanam tanaman tersebut di sekitar pinggiran sungai yang harapanya dapat memudahkan untuk melakukan pemanenan, akan tetapi dengan adanya penanaman di sekitar sungai tersebut ternyata dapat menjadi tempat berkembangbiaknya ikan sehingga pengembangan komoditi ini dapat menunjang keberlangsungan keanekaragaman hayati.

Visi PHBM adalah agar masyarakat setempat dapat secara aktif mengelola hutan mereka secara berkelanjutan, mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sekaligus mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan melalui pemasaran sumber daya hutan dan hasil hutan olahan (Forclime, 2015). Oleh karena itu, PHBM akan memberikan kontribusi  terhadap pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan peningkatan mata pencaharian serta konservasi keanekaragaman hayati dan pengurangan dampak negatif dari dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Baca Juga :  Haruskah Guru Mengajar Pakai Masker?

Apakah pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini akan berjalan dengan baik di masa mendatang? Belum tentu, jika keberlanjutan hasil hutan tidak terkelola dengan baik dan kurang pendampingan dari lembaga otoritas yang berkomitmen. Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah prasyarat bagi pengelolaan hutan berkelanjutan, tata kelola hutan yang baik, mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati dan peningkatan mata pencaharian.

KPH tidak saja merupakan badan yang didirikan secara permanen dan bertanggung gugat melainkan juga merupakan penyedia layanan publik yang beroperasi di lingkungan hutan yang batas-batasnya telah dengan jelas ditetapkan.

Pembangunan PHBM diintegrasikan ke dalam pembangunan KPH yang bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat yang bergantung pada hutan dan diharapkan menjadi mitra, memberikan nasihat dan layanan teknis, menyetujui, memantau dan mengendalikan rencana pengelolaan hutan dan operasi hutan dalam berbagai skema PHBM (Suharti, 2017).

PHBM memberikan arah pengelolaan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Jadi, dapat disimpulkan dengan adanya pelimpahan kendali atas sumber daya alam kepada masyarakat melalui skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) akan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, produktivitas dan keamanan hutan, mutu dan sumber daya hutan dank eanekaragaman hayati seperti yang dilakukan masyarakat Desa Pisak Kabupaten Kapuas Hulu.**

*Penulis, Mahasiswa Program PascaSarjana Magister Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Most Read

Artikel Terbaru

/