alexametrics
27 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Perhutanan Sosial Mendukung Ketahanan Pangan dan Mitigasi Perubahan Iklim

Oleh: Hasany Asy’ar

KETERBATASAN sumber daya lahan masih menjadi persoalan di Indonesia. Sebab, ketersediaan lahan untuk pertanian semakin menurun seiring pertambahan penduduk yang terus meningkat. Apabila hal itu tidak diantisipasi akan mengancam kedaulatan pangan nasional.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hadir membawa konsep baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia untuk memberikan solusi permasalahan tersebut di atas, bahwa yang dulunya hak pengusahaan atas hutan masih didominasi oleh korporasi perlahan mulai bergeser ke arah pengusahaan hutan yang dilakukan secara komunal khususnya masyarakat yang berada di sekitar hutan maupun di dalamnya dengan porsi yang berimbang.

Perhutanan Sosial (PS) merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara dan hutan hak/hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika social budaya. Periode 2015-2019 Pemerintah mengalokasikan 4,3 juta hektar kemudian direvisi menjadi 2,7 juta hectare melalui skema Hutan Desa(HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat(HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Saat ini luas izin PS yang telah diberikan mencapai 1,05 juta hectare yang menjangkau 239.341 kepala keluarga yang tergabung dalam 3.879 kelompok. Sebanyak 2.460 kelompok juga telah difasilitasi untuk pengembangan usaha. (Hadi Daryanto, penasehat senior KLHK). Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2019 menyatakan, impor beras Indonesia periode Januari-November 2018 mencapai 2,2 juta ton, melonjak dibandingkan periode Januari-Desember 2017 yang hanya mencapai 305,75 ribu ton. Nilai impor beras dalam periode yang sama juga mengalami peningkatan menjadi US$ 1,02 miliar disbanding sepanjang 2017 yang hanya sebesar US$ 143,65 juta.

Baca Juga :  Vaksinasi Corona

Melihat kondisi tersebut, KLHK telah menetapkan kebijakan PS untuk mendukung kedaulatan pangan di tanah air. Program ini diharapkan dapat menghasilkan sekitar 11 juta ton padi di luasan lahan sekitar 2,7 juta hektare. Angka tersebut setara dengan 30-33 persen produksi padi nasional. Hal ini juga selaras dengan Peraturan Menteri LHK Nomor: 81/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan.

Lebih lanjut agar program tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan diperlukan factor pendukung seperti kepastian hokum perizinan PS kepada petani hutan, fasilitasi tata kelola, produksi, kelembagaan, dan pemodalan serta pemasaran.

Di samping itu, produk hasil hutan pun bisa menjadi persediaan pangan masyarakat, seperti umbut rotan, umbi-umbian, satwa, madu, dan buah-buahan, bahkan, ada yang dijadikan komoditas ekspor, seperti porang. Hutan juga menyediakan produk herbal, seperti pasak bumi dan ginseng yang dibutuhkan dalam bidang farmasi.

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) juga merupakan komoditas yang didapatkan dari hutan tanpa harus menebang pohon. Misalnya, bahan dari rempah-rempah, biji-bijian, minyak, jamur, kayu bakar, pakan hewan, madu, tumbuhan paku, kayu manis, lumut, karet, hingga getah. Sehingga Hasil Hutan Bukan Kayu dapat dijadikan sebagai salah satu modal pembangunan nasional dan provinsi. Ini momentum yang tepat bagi masyarakat  memanfaatkan program PS dengan mengembangkan komoditas pangan, obat-obatan berkualitas, serta energi sehingga kebutuhan pangan nasional terpenuhi dengan cara melakukan pemetaan potensi, peningkatan budi daya tanaman bibit unggul, lalu pengoptimalan lahan sekaligus mendorong keterlibatan para pihak di hulu maupun hilir, jadi harus ada jaminan bahan baku secara kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas.

Baca Juga :  Manusia itu Umat yang Satu

Selain itu PS juga menjadi jalan untuk adaptasi dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan PS, masyarakat memiliki lahan kelola yang lebih luas untuk meningkatkan ketahanan pangan dan bisa beradaptasi terhadap dampak negative perubahan iklim dengan aktivitas masyarakat yang menjadikan tutupan hutan semakin meningkat melalui implementasi pola agroforestry.

Mitigasi perubahan iklim sector kehutanan memegang peran penting dalam pencapaian target pengurangan emisi nasional. Indonesia telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri, dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan internasional dibandingkan dengan scenario Business As Usual (BAU) pada tahun 2030. Target tersebut menempatkan aksi mitigasi bidang kehutanan termasuk melalui REDD+ sebagai prioritas pertama yakni pengurangan 17,2%.

Melalui program PS diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat untuk meningkatkan perekonomiannya baik manfaat langsung berupa hasil hutan dan manfaat tidak langsung melalui sistem agroforestry, agro-sylvopasture, dan agro-silvo-fishery.

Implementasinya di tingkat tapak diharapkan bisa menyelesaikan persoalan pemanfaatan bentang alam secara lestari dan menjaga ketahanan pangan secara selaras dalam mitigasi perubahan iklim.**

*Penulis, Mahasisa Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Oleh: Hasany Asy’ar

KETERBATASAN sumber daya lahan masih menjadi persoalan di Indonesia. Sebab, ketersediaan lahan untuk pertanian semakin menurun seiring pertambahan penduduk yang terus meningkat. Apabila hal itu tidak diantisipasi akan mengancam kedaulatan pangan nasional.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hadir membawa konsep baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia untuk memberikan solusi permasalahan tersebut di atas, bahwa yang dulunya hak pengusahaan atas hutan masih didominasi oleh korporasi perlahan mulai bergeser ke arah pengusahaan hutan yang dilakukan secara komunal khususnya masyarakat yang berada di sekitar hutan maupun di dalamnya dengan porsi yang berimbang.

Perhutanan Sosial (PS) merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara dan hutan hak/hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika social budaya. Periode 2015-2019 Pemerintah mengalokasikan 4,3 juta hektar kemudian direvisi menjadi 2,7 juta hectare melalui skema Hutan Desa(HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat(HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Saat ini luas izin PS yang telah diberikan mencapai 1,05 juta hectare yang menjangkau 239.341 kepala keluarga yang tergabung dalam 3.879 kelompok. Sebanyak 2.460 kelompok juga telah difasilitasi untuk pengembangan usaha. (Hadi Daryanto, penasehat senior KLHK). Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2019 menyatakan, impor beras Indonesia periode Januari-November 2018 mencapai 2,2 juta ton, melonjak dibandingkan periode Januari-Desember 2017 yang hanya mencapai 305,75 ribu ton. Nilai impor beras dalam periode yang sama juga mengalami peningkatan menjadi US$ 1,02 miliar disbanding sepanjang 2017 yang hanya sebesar US$ 143,65 juta.

Baca Juga :  Peningkatan Literasi dengan Artikel Ilmiah Populer

Melihat kondisi tersebut, KLHK telah menetapkan kebijakan PS untuk mendukung kedaulatan pangan di tanah air. Program ini diharapkan dapat menghasilkan sekitar 11 juta ton padi di luasan lahan sekitar 2,7 juta hektare. Angka tersebut setara dengan 30-33 persen produksi padi nasional. Hal ini juga selaras dengan Peraturan Menteri LHK Nomor: 81/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan.

Lebih lanjut agar program tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan diperlukan factor pendukung seperti kepastian hokum perizinan PS kepada petani hutan, fasilitasi tata kelola, produksi, kelembagaan, dan pemodalan serta pemasaran.

Di samping itu, produk hasil hutan pun bisa menjadi persediaan pangan masyarakat, seperti umbut rotan, umbi-umbian, satwa, madu, dan buah-buahan, bahkan, ada yang dijadikan komoditas ekspor, seperti porang. Hutan juga menyediakan produk herbal, seperti pasak bumi dan ginseng yang dibutuhkan dalam bidang farmasi.

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) juga merupakan komoditas yang didapatkan dari hutan tanpa harus menebang pohon. Misalnya, bahan dari rempah-rempah, biji-bijian, minyak, jamur, kayu bakar, pakan hewan, madu, tumbuhan paku, kayu manis, lumut, karet, hingga getah. Sehingga Hasil Hutan Bukan Kayu dapat dijadikan sebagai salah satu modal pembangunan nasional dan provinsi. Ini momentum yang tepat bagi masyarakat  memanfaatkan program PS dengan mengembangkan komoditas pangan, obat-obatan berkualitas, serta energi sehingga kebutuhan pangan nasional terpenuhi dengan cara melakukan pemetaan potensi, peningkatan budi daya tanaman bibit unggul, lalu pengoptimalan lahan sekaligus mendorong keterlibatan para pihak di hulu maupun hilir, jadi harus ada jaminan bahan baku secara kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas.

Baca Juga :  Gizi Optimal pada Generasi Milenial di Era New Normal

Selain itu PS juga menjadi jalan untuk adaptasi dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan PS, masyarakat memiliki lahan kelola yang lebih luas untuk meningkatkan ketahanan pangan dan bisa beradaptasi terhadap dampak negative perubahan iklim dengan aktivitas masyarakat yang menjadikan tutupan hutan semakin meningkat melalui implementasi pola agroforestry.

Mitigasi perubahan iklim sector kehutanan memegang peran penting dalam pencapaian target pengurangan emisi nasional. Indonesia telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri, dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan internasional dibandingkan dengan scenario Business As Usual (BAU) pada tahun 2030. Target tersebut menempatkan aksi mitigasi bidang kehutanan termasuk melalui REDD+ sebagai prioritas pertama yakni pengurangan 17,2%.

Melalui program PS diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat untuk meningkatkan perekonomiannya baik manfaat langsung berupa hasil hutan dan manfaat tidak langsung melalui sistem agroforestry, agro-sylvopasture, dan agro-silvo-fishery.

Implementasinya di tingkat tapak diharapkan bisa menyelesaikan persoalan pemanfaatan bentang alam secara lestari dan menjaga ketahanan pangan secara selaras dalam mitigasi perubahan iklim.**

*Penulis, Mahasisa Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Most Read

Artikel Terbaru

/