alexametrics
30 C
Pontianak
Tuesday, August 16, 2022

Amankan Kekayaan Laut Indonesia

Oleh: Muhammad Rafi Darajati*

Kembali, kapal asing memburu kekayaan laut Indonesia. Sabtu (10/4) lalu, 5 (lima) kapal berbendera Vietnam dikejar petugas dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dikarenakan menangkap cumi-cumi secara illegal di Perairan Indonesia. Alhasil petugas menahan 28 awak kapal, yang semuanya adalah warga Vietnam. Perburuan cumi-cumi di perairan Indonesia oleh kapal asing merupakan temuan baru PSDKP selama melakukan pengawasan di perairan Indonesia.Kasus ini kembali menegaskan kembali bahwa keamanan laut di Indonesia masih rawan karena tingginya tingkat pelanggaran di laut seperti illegal fishingserta berbagai ancaman dan permasalahan lain.

Lalu bagaimana mengamankan kekayaan laut Indonesia dari jarahan asing?

Berdasarkan data, kekayaan laut Indonesia memang terkenal luar biasa. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi banyaknya masuknya pihak-pihak tertentu terutama pihak asing ke wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia untuk memanfaatkan secara ilegal

Untuk memaksimalkan pemberantasan praktik penangkapan kekayaan alam laut secara ilegal di Indonesia adalah memperkuat sistem keamanan maritimnya. Terdapat tiga indikator yakni optimalnya lembaga keamanan maritim, memperkuat produk hukum, serta meningkatkan infrastruktur keamanan maritim.

Maksimalnya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, tidak terlepas dari sistem manajemen yang diberlakukan. Maka kondisi yang diharapkan adalah bahwa sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah dilakukan kajian secara mendalam dan matang.Dalam mewujudkan keamanan maritim yang diharapkan, perlu dibangun sebuah lembaga yang responsif dan efektif sehingga dapat menjamin komando dan pengendalian serta terjaganya kesatuan fungsi dan tujuan lembaga.

Baca Juga :  Transisi Menuju Normal Baru

Lembaga independen tersebut harus dapat mengakomodasi seluruh kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh instansi / lembaga terkait lainnya sehingga tercipta sebuah single agency multi task.

Mengingat pentinganya laut bagi Indonesia, maka pihak-pihak yang berkepentingan di laut tersebut harus dikoordinir secara baik dan saling bersinergi.Jika tidak terkoordinir dengan baik maka yang terjadi justru saling tarik-menarik kepentingan. Kondisi ini tentunya akan berdampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap upaya penegakan hukum dan keamanan di laut.

Selanjutnya dari sisi produk hukum, yang diharapkan adalah adanya sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai keamanan maritim yang dinamakan Undang Undang Keamanan Maritim. Undang-undang ini di dalamnya mengatur mulai dari ketentuan umum atau definisi sistem keamanan, hakikat, tujuan, fungsi, ruang lingkup, jenis ancaman, penyelenggaraan, unsur-unsur, pengelolaan, penanggulangan ancaman pada masa damai dan pada masa perang, tugas, wewenang dan fungsi, koordinasi dan sinergisme antar lembaga kemaritiman, kerjasama internasional, pengawasan, pembiayaan, serta hal-hal lain yang masih dapat dikembangkan menyangkut sistem keamanan maritim.

Saat ini terdapat banyak perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum dan keamanan laut sehingga memberikan kewenangan kepada beberapa instansi sesuai dengan undang-undang yang mengamanatkannya. Banyaknya peraturan perundang-undangan tersebut kembali mengakibatkan terjadinya tumpang tindih di dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut.

Produk perundang-undangan ini diharapkan dapat memandu seluruh komponen bangsa terutama yang terkait erat dengan keamanan maritim dalam berperilaku dan mengatur pola tindaknya agar tidak menyimpang dari seluruh aturan yang telah disusun di dalamnya. Dasar pembentukan undang undang ini adalah kondisi peraturan dan perundang-undangan saat ini seperti ada namun tiada karena belum mengatur manajemen keamanan maritim secara menyeluruh. Hadirnya undang undang ini juga diharapkan dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim.

Baca Juga :  Upaya Memulihkan Ekonomi ¬†UMKM Melalui Subsidi Bunga di Masa Pandemi

Terkait aspek yang ketiga, infrastruktur kelautan yang diharapkan adalah infrastruktur yang dapat mendukung pelaksanaan tugas penjagaan keamanan dan keadaulatan wilayah laut Indoensia, yaitu infrastruktur yang memenuhi standar untuk kebutuhan pengawasan laut terhadap pihak-pihak yang berniat tidak baik di wilayah laut Indonesia.

Adanya infrastruktur yang baik, dan dipadukan dengan sumber daya manusia yang profesional, diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan penangakapan ikan secara ilegal, serta memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para pengguna jasa maritim yang melakukan aktivitas di laut. Pembangunan infrastruktur keamanan maritim yang dilakukan adalah melalui penataan dan pembangunan sarana dan prasarana berupa pengadaan kapal patroli, fasilitas pelabuhan, radar pemantau dan sarana komunikasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat.

Mengingat bahwa masih maraknya praktik penangkapan ikan secara ilegal, serta besarnya nilai ekonomis sektor perikanan, maka penguatan penegakan hukum dalam sistem keamanan maritim yang terdapat tiga indikator tersebut mutlak perlu dilakukan. Pemangku kepentingan terkait harus dapat duduk bersama untuk menyatukan pandangan bahwa ancaman penangkapan ikan secara ilegal ini merupakan ancaman nyata yang harus segera diselesaikan. Penguatan penegakan hukum tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat.**

*Penulis adalah Pengajar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Oleh: Muhammad Rafi Darajati*

Kembali, kapal asing memburu kekayaan laut Indonesia. Sabtu (10/4) lalu, 5 (lima) kapal berbendera Vietnam dikejar petugas dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dikarenakan menangkap cumi-cumi secara illegal di Perairan Indonesia. Alhasil petugas menahan 28 awak kapal, yang semuanya adalah warga Vietnam. Perburuan cumi-cumi di perairan Indonesia oleh kapal asing merupakan temuan baru PSDKP selama melakukan pengawasan di perairan Indonesia.Kasus ini kembali menegaskan kembali bahwa keamanan laut di Indonesia masih rawan karena tingginya tingkat pelanggaran di laut seperti illegal fishingserta berbagai ancaman dan permasalahan lain.

Lalu bagaimana mengamankan kekayaan laut Indonesia dari jarahan asing?

Berdasarkan data, kekayaan laut Indonesia memang terkenal luar biasa. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi banyaknya masuknya pihak-pihak tertentu terutama pihak asing ke wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia untuk memanfaatkan secara ilegal

Untuk memaksimalkan pemberantasan praktik penangkapan kekayaan alam laut secara ilegal di Indonesia adalah memperkuat sistem keamanan maritimnya. Terdapat tiga indikator yakni optimalnya lembaga keamanan maritim, memperkuat produk hukum, serta meningkatkan infrastruktur keamanan maritim.

Maksimalnya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, tidak terlepas dari sistem manajemen yang diberlakukan. Maka kondisi yang diharapkan adalah bahwa sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah dilakukan kajian secara mendalam dan matang.Dalam mewujudkan keamanan maritim yang diharapkan, perlu dibangun sebuah lembaga yang responsif dan efektif sehingga dapat menjamin komando dan pengendalian serta terjaganya kesatuan fungsi dan tujuan lembaga.

Baca Juga :  Pembelajaran Berdiferensiasi Mewujudkan Merdeka Belajar

Lembaga independen tersebut harus dapat mengakomodasi seluruh kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh instansi / lembaga terkait lainnya sehingga tercipta sebuah single agency multi task.

Mengingat pentinganya laut bagi Indonesia, maka pihak-pihak yang berkepentingan di laut tersebut harus dikoordinir secara baik dan saling bersinergi.Jika tidak terkoordinir dengan baik maka yang terjadi justru saling tarik-menarik kepentingan. Kondisi ini tentunya akan berdampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap upaya penegakan hukum dan keamanan di laut.

Selanjutnya dari sisi produk hukum, yang diharapkan adalah adanya sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai keamanan maritim yang dinamakan Undang Undang Keamanan Maritim. Undang-undang ini di dalamnya mengatur mulai dari ketentuan umum atau definisi sistem keamanan, hakikat, tujuan, fungsi, ruang lingkup, jenis ancaman, penyelenggaraan, unsur-unsur, pengelolaan, penanggulangan ancaman pada masa damai dan pada masa perang, tugas, wewenang dan fungsi, koordinasi dan sinergisme antar lembaga kemaritiman, kerjasama internasional, pengawasan, pembiayaan, serta hal-hal lain yang masih dapat dikembangkan menyangkut sistem keamanan maritim.

Saat ini terdapat banyak perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum dan keamanan laut sehingga memberikan kewenangan kepada beberapa instansi sesuai dengan undang-undang yang mengamanatkannya. Banyaknya peraturan perundang-undangan tersebut kembali mengakibatkan terjadinya tumpang tindih di dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut.

Produk perundang-undangan ini diharapkan dapat memandu seluruh komponen bangsa terutama yang terkait erat dengan keamanan maritim dalam berperilaku dan mengatur pola tindaknya agar tidak menyimpang dari seluruh aturan yang telah disusun di dalamnya. Dasar pembentukan undang undang ini adalah kondisi peraturan dan perundang-undangan saat ini seperti ada namun tiada karena belum mengatur manajemen keamanan maritim secara menyeluruh. Hadirnya undang undang ini juga diharapkan dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim.

Baca Juga :  Ukhuwah Ilahiyah

Terkait aspek yang ketiga, infrastruktur kelautan yang diharapkan adalah infrastruktur yang dapat mendukung pelaksanaan tugas penjagaan keamanan dan keadaulatan wilayah laut Indoensia, yaitu infrastruktur yang memenuhi standar untuk kebutuhan pengawasan laut terhadap pihak-pihak yang berniat tidak baik di wilayah laut Indonesia.

Adanya infrastruktur yang baik, dan dipadukan dengan sumber daya manusia yang profesional, diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan penangakapan ikan secara ilegal, serta memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para pengguna jasa maritim yang melakukan aktivitas di laut. Pembangunan infrastruktur keamanan maritim yang dilakukan adalah melalui penataan dan pembangunan sarana dan prasarana berupa pengadaan kapal patroli, fasilitas pelabuhan, radar pemantau dan sarana komunikasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat.

Mengingat bahwa masih maraknya praktik penangkapan ikan secara ilegal, serta besarnya nilai ekonomis sektor perikanan, maka penguatan penegakan hukum dalam sistem keamanan maritim yang terdapat tiga indikator tersebut mutlak perlu dilakukan. Pemangku kepentingan terkait harus dapat duduk bersama untuk menyatukan pandangan bahwa ancaman penangkapan ikan secara ilegal ini merupakan ancaman nyata yang harus segera diselesaikan. Penguatan penegakan hukum tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat.**

*Penulis adalah Pengajar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Most Read

Mulailah Kelola BOS secara Digital

Amankan Pasokan Listrik

Artikel Terbaru

/