alexametrics
31 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Benarkah Isu Pemekaran Wilayah Laku Dijual?

Oleh: Andri Januardi*

SEPULUH tahun pemerintahan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis (2008 – 2018), tidak ada satu pun daerah otonomi baru (DOB) terlahir di provinsi ini. Bandingkan dengan mendiang Gubernur Usman Jafar (2003 – 2008) yang dalam 5 tahun pemerintahannya saja telah melahirkan empat daerah otonomi baru (DOB); Sekadau, Melawi, Kayong Utara, dan Kubu Raya.

Kabupaten Melawi merupakan pemekaran dari Kabupaten Sintang, sementara Kabupaten Sekadau sebagai pemekaran dari Kabupaten Sanggau, yang sama-sama diundangkan pada 18 Desember 2003. Sementara Kabupaten Kayong Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Ketapang, yang diundangkan pada 2 Januari 2007. Terakhir Kabupaten Kubu Raya sebagai pemekaran dari Kabupaten Pontianak, yang diundangkan pada 10 Agustus 2007.

Pertanyaannya, apa yang didapat Almarhum Gubernur Usman Jafar dari keempat DOB tersebut? Terkecuali di Kubu Raya, di tiga daerah lain dia harus kalah saat bersaing memperebutkan simpati pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kalbar, 15 November 2007.

Di Sekadau, tanah kelahirannya, bahkan dia harus kalah dari Cornelis, rivalnya yang juga Bupati Landak yang baru saja dilantik dia setahun sebelumnya, 6 September 2006. Demikian juga di Melawi, Cornelis kembali memecundanginya. Di Kayong Utara, Usman Jafar juga tidak berhasil meraih simpati pemilih. Dia harus kalah dari rivalnya di perhelatan yang sama, Oesman Sapta, seorang tokoh nasional yang asli Sukadana, ibukota Kayong Utara. Gubernur Kalbar kesembilan tersebut gagal mempertahankan kekuasaannya.

Baca Juga :  Nak, Ibu Merindukanmu

Tak hanya Usman Jafar yang mengalami kepahitan pascapembentukan DOB di wilayah kekuasaannya. Para kepala daerah yang memberikan persetujuan pemekaran daerahnya hingga membentuk kabupaten baru juga mengalami kepahitan serupa. Bupati Sintang Elyakim Simon Djalil yang memberikan persetujuan pembentukan Kabupaten Melawi dari Kabupaten Sintang di masa pemerintahannya (2000 – 2005), gagal mempertahankan kekuasaannya untuk periode kedua. Dia harus kalah dari mantan anak buahnya sendiri, Milton Crosby, di Pemilukada Sintang 20 Juni 2005.

Nasib serupa juga dialami Bupati Sanggau Yansen Akun Effendy (2004 – 2009), yang harus takluk dari mantan wakilnya, Setiman, saat Pemilukada Sanggau putaran kedua, 22 Desember 2008. Dialah orang yang memberikan persetujuan agar wilayah Sekadau lepas dari Sanggau dan menjadi kabupaten sendiri. Apa yang dialami Yansen, juga dialami Bupati Pontianak Agus Salim (2004 – 2009).

Kebaikan hatinya meloloskan keinginan pesisir selatan membentuk kabupaten baru, Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2007, berdampak pada kekalahannya pada Pemilukada Kabupaten Pontianak 25 Oktober 2008. Dia harus kalah dari pendatang baru, Ria Norsan kala itu. Beruntung buat Bupati Ketapang Morkes Effendi (2000 – 2010) yang memberikan persetujuan pembentukan Kabupaten Kayong Utara di periode kedua pemerintahannya, sehingga tidak mengalami apa yang dialami tiga kepala daerah lain yang wilayahnya dimekarkan. Namun putranya, Yasyir Anshari gagal melanjutkan tampuk kekuasaannya, setelah kalah pada Pemilukada Ketapang putaran kedua, 5 Juli 2010 dari mantan wakilnya sendiri, Hendrikus.

Baca Juga :  Open Mind for Competence

Dari sini terlihat bahwa isu pemekaran bukan menjadi komoditas yang bagus untuk meraih simpati pemilih. Mungkin Gubernur Cornelis benar, buat apa menyetujui pembentukan daerah-daerah baru jika harus bernasib sama seperti pendahulunya. Bahkan meski oleh sejumlah kalangan dituding sebagai orang yang tidak menyetujui pembentukan Provinsi Kapuas Raya, simpati masyarakat di lima kabupaten yang tergabung dalam calon provinsi tersebut kepada Beliau tidak pernah pupus.

Meski pembentukan Provinsi Kapuas Raya telah disetujui DPRD Kalbar pada 2007, namun persetujuan darinya tidak pernah dikeluarkan sepanjang pemerintahannya di periode pertama, 2008 – 2013. Hal itu bahkan tak menjadikan lumbung suaranya anjlok di kawasan Kapuas Raya. Terkecuali di Kapuas Hulu, di empat kabupaten lain, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi, dia menang telak pada Pemilukada Kalbar 20 September 2012. Simpati pemilih kepadanya tidak pernah luntur meski dihantam isu Kapuas Raya. Jadi, siapa bilang isu pemekaran wilayah bisa menjadi komoditas yang laku dijual saat pemilukada di provinsi ini? Sejarah telah mencatatnya secara berbeda.

Selamat Hari Otonomi Daerah. 

*Redaktur di Harian Pontianak Post

Oleh: Andri Januardi*

SEPULUH tahun pemerintahan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis (2008 – 2018), tidak ada satu pun daerah otonomi baru (DOB) terlahir di provinsi ini. Bandingkan dengan mendiang Gubernur Usman Jafar (2003 – 2008) yang dalam 5 tahun pemerintahannya saja telah melahirkan empat daerah otonomi baru (DOB); Sekadau, Melawi, Kayong Utara, dan Kubu Raya.

Kabupaten Melawi merupakan pemekaran dari Kabupaten Sintang, sementara Kabupaten Sekadau sebagai pemekaran dari Kabupaten Sanggau, yang sama-sama diundangkan pada 18 Desember 2003. Sementara Kabupaten Kayong Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Ketapang, yang diundangkan pada 2 Januari 2007. Terakhir Kabupaten Kubu Raya sebagai pemekaran dari Kabupaten Pontianak, yang diundangkan pada 10 Agustus 2007.

Pertanyaannya, apa yang didapat Almarhum Gubernur Usman Jafar dari keempat DOB tersebut? Terkecuali di Kubu Raya, di tiga daerah lain dia harus kalah saat bersaing memperebutkan simpati pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kalbar, 15 November 2007.

Di Sekadau, tanah kelahirannya, bahkan dia harus kalah dari Cornelis, rivalnya yang juga Bupati Landak yang baru saja dilantik dia setahun sebelumnya, 6 September 2006. Demikian juga di Melawi, Cornelis kembali memecundanginya. Di Kayong Utara, Usman Jafar juga tidak berhasil meraih simpati pemilih. Dia harus kalah dari rivalnya di perhelatan yang sama, Oesman Sapta, seorang tokoh nasional yang asli Sukadana, ibukota Kayong Utara. Gubernur Kalbar kesembilan tersebut gagal mempertahankan kekuasaannya.

Baca Juga :  Para Guru Diberi Ruang Kemerdekaan yang Luas

Tak hanya Usman Jafar yang mengalami kepahitan pascapembentukan DOB di wilayah kekuasaannya. Para kepala daerah yang memberikan persetujuan pemekaran daerahnya hingga membentuk kabupaten baru juga mengalami kepahitan serupa. Bupati Sintang Elyakim Simon Djalil yang memberikan persetujuan pembentukan Kabupaten Melawi dari Kabupaten Sintang di masa pemerintahannya (2000 – 2005), gagal mempertahankan kekuasaannya untuk periode kedua. Dia harus kalah dari mantan anak buahnya sendiri, Milton Crosby, di Pemilukada Sintang 20 Juni 2005.

Nasib serupa juga dialami Bupati Sanggau Yansen Akun Effendy (2004 – 2009), yang harus takluk dari mantan wakilnya, Setiman, saat Pemilukada Sanggau putaran kedua, 22 Desember 2008. Dialah orang yang memberikan persetujuan agar wilayah Sekadau lepas dari Sanggau dan menjadi kabupaten sendiri. Apa yang dialami Yansen, juga dialami Bupati Pontianak Agus Salim (2004 – 2009).

Kebaikan hatinya meloloskan keinginan pesisir selatan membentuk kabupaten baru, Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2007, berdampak pada kekalahannya pada Pemilukada Kabupaten Pontianak 25 Oktober 2008. Dia harus kalah dari pendatang baru, Ria Norsan kala itu. Beruntung buat Bupati Ketapang Morkes Effendi (2000 – 2010) yang memberikan persetujuan pembentukan Kabupaten Kayong Utara di periode kedua pemerintahannya, sehingga tidak mengalami apa yang dialami tiga kepala daerah lain yang wilayahnya dimekarkan. Namun putranya, Yasyir Anshari gagal melanjutkan tampuk kekuasaannya, setelah kalah pada Pemilukada Ketapang putaran kedua, 5 Juli 2010 dari mantan wakilnya sendiri, Hendrikus.

Baca Juga :  Mantan Narapidana Harus Percaya Diri

Dari sini terlihat bahwa isu pemekaran bukan menjadi komoditas yang bagus untuk meraih simpati pemilih. Mungkin Gubernur Cornelis benar, buat apa menyetujui pembentukan daerah-daerah baru jika harus bernasib sama seperti pendahulunya. Bahkan meski oleh sejumlah kalangan dituding sebagai orang yang tidak menyetujui pembentukan Provinsi Kapuas Raya, simpati masyarakat di lima kabupaten yang tergabung dalam calon provinsi tersebut kepada Beliau tidak pernah pupus.

Meski pembentukan Provinsi Kapuas Raya telah disetujui DPRD Kalbar pada 2007, namun persetujuan darinya tidak pernah dikeluarkan sepanjang pemerintahannya di periode pertama, 2008 – 2013. Hal itu bahkan tak menjadikan lumbung suaranya anjlok di kawasan Kapuas Raya. Terkecuali di Kapuas Hulu, di empat kabupaten lain, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi, dia menang telak pada Pemilukada Kalbar 20 September 2012. Simpati pemilih kepadanya tidak pernah luntur meski dihantam isu Kapuas Raya. Jadi, siapa bilang isu pemekaran wilayah bisa menjadi komoditas yang laku dijual saat pemilukada di provinsi ini? Sejarah telah mencatatnya secara berbeda.

Selamat Hari Otonomi Daerah. 

*Redaktur di Harian Pontianak Post

Most Read

Artikel Terbaru

/