Merayakan Perbedaan Pendapat

Ketika dalam suatu penerbangan dari Mumbai ke Jakarta, saya kebetulan duduk satu baris dengan sepasang suami istri berasal dari Pangkal Pinang yang pulang ke Indonesia menunaikan ibadah umroh dengan transit di Mumbai. Dalam suatu kesempatan terdengar percakapan yang intens antara keduanya. Sang istri ingin melaksanakan Salat Zuhur di pesawat, sedangkan suaminya berpendapat untuk dijamak dengan Salat Ashar saja ketika sampai di Jakarta. Ketika perdebatan keduanya sepertinya tidak ada titik temu, maka pasangan tersebut mengajak saya berdiskusi tentang ketentuan salat di perjalanan. Sebab, sebelumnya kami sudah berkenalan dan mereka mengetahui saya dosen di kampus Islam di Kalimantan. Setelah diskusi yang panjang, keduanya kemudian memilih tetap pada pendapat masing-masing, tetapi tetap menghormati pendapat pasangannya. Istrinya tetap Salat zuhur di pesawat, sedangkan suaminya menunggu pesawat landing di Jakarta untuk melaksanakan Salat Zuhur dan Ashar dengan di jamak.

Sekilas, cerita tersebut mungkin sederhana. Namun, cerita tersebut memberikan gambaran tentang apa yang terjadi dalam masyarakat kita hari ini. Sangat banyak perbedaan pendapat yang terjadi dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Ketika perbedaan dan perdebatannya didasari dengan rasa kasih sayang dan untuk memahami pandangan masing-masing, maka perpecahan dan permusuhan dapat dihindari sebagaimana yang ditunjukkan oleh pasangan suami istri tersebut. Namun sebaliknya, jika perbedaan dan perdebatannya didasari dengan sikap merasa paling benar, ingin menjatuhkan dan memojokkan, maka akan menyebabkan perpecahan dan permusuhan di dalam masyarakat.

Teks Agama: Absolut sebagai Wahyu, Relatif dalam Penafsiran

Teks agama (Alquran dan hadis) pada dasarnya bersifat sakral. Namun, pemahaman dan penafsiran terhadapnya bersifat manusiawi. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa teks agama merupakan berasal dari Allah SWT, sedangkan tafsir adalah produk ijtihad manusia yang tidak terlepas dari keterbatasan. Adalah sebuah kesalahan yang fatal manakala tafsir disakralkan mengalahkan teks agama itu sendiri. Oleh karena itu, memperjelas antara mana teks agama dan mana tafsir merupakan upaya awal untuk memastikan perbedaan pemahaman keagamaan tidak menimbulkan permasalahan sosial.

Ayat Alquran dan hadis sejak awal hingga sekarang sama dan tidak berubah, tetapi penafsiran dan pemahamannya sangat beragam. Keragaman ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bahasa, aspek kesejarahan ayat atau hadis, latar belakang sosial budaya penafsir, hingga kepentingan ideologi sangat memengaruhi cara dalam menafsirkan teks agama. Dengan kata lain, teks yang sama dapat menghasilkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda.

Dalam khazanah pemikiran Islam, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang telah ada, bahkan mengakar sejak awal. Ada ulama yang menggunakan aspek kesejarahan (asbabun nuzul dan asbabul wurud) dalam memahami teks agama. Ada yang cenderung pada aspek kebahasaan. Ada yang cenderung memahami teks agama secara tekstual, tetapi ada juga yang memahami secara kontekstual.

Pada tataran ini para ulama tidak memandang perbedaan dalam memahami teks agama sebagai sebuah ancaman, tetapi sebagai sebuah dinamika keilmuan yang harus dihormati. Tentu perbedaan tersebut tetap dilandasi dengan metode dan pendekatan yang diakui dalam tradisi pemikiran Islam. Permasalahan sosial baru muncul belakangan ketika banyak individu bahkan tokoh agama yang tidak mampu menerima perbedaan tersebut.

Fanatisme Tafsir dan Produksi Konflik Sosial

Konflik sosial keagamaan seringkali diawali ketika tafsir tertentu diperlakukan sebagai satu-satunya representasi kebenaran agama. Atau, ketika cara pandang tertentu diyakini sebagai pendekatan absolut dalam memahami teks agama. Dalam situasi ini, perbedaan tidak lagi dipahami sebagai hasil ijtihad dan produk tafsir, tetapi sebagai sebuah penyimpangan bahkan kesesatan. Fanatisme ini akan membuat individu tidak bisa membedakan mana teks agama sebagai wahyu dan mana tafsir sebagai produk pemikiran manusia.

Fanatisme tafsir kerap melahirkan klaim kebenaran tunggal. Ketika pemahaman tertentu diklaim sebagai standar kebenaran kolektif untuk semua orang, maka ruang dialog akan semakin menyempit. Dalam konteks ini, perbedaan tafsir tidak lagi di diskusikan secara argumentatif, tetapi dipertentangkan secara emosional untuk memperoleh pembenaran.

Fanatisme  tafsir ini sangat berdampak serius terhadap tatanan sosial. Ketika setiap orang begitu fanatik terhadap tafsirnya dan meniscayakan tafsir lain, maka polarisasi, stigmatisasi, dan saling curiga akan tumbuh ditengah masyarakat. Inilah yang disebut oleh Kimball (2002) sebagai agama menjadi sumber bencana, yaitu situasi dimana agama yang seharusnya menjadi sumber nilai moralitas dan kedamaian justru berpotensi menjadi pemicu konflik sosial. Dalam situasi seperti ini, perbedaan pendapat tidak lagi menjadi kekayaan intelektual tetapi berubah menjadi sumber ketegangan sosial.

Keterbukaan Semu dalam Masyarakat Modern

Di satu sisi kita memerlukan sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan. Namun di sisi lain, kita juga sering menyaksikan toleransi seringkali direduksi sebatas slogan normatif dan seremonial tanpa kedalaman etik. Ada kalanya toleransi bahkan bekerja secara paradoksal yaitu diperjuangkan dan diklaim sebagai suang kebebasan dan keterbukaan, tetapi pada saat bersamaan pihak-pihak yang mengaku toleran menetapkan batas-batas yang sempit tentang apa yang boleh dan tidak boleh untuk berbeda. Inilah yang kemudian disebut oleh Herbert Marcuse (1971) sebagai toleransi yang memaksa (repressive tolerance). Suatu kondisi di mana label dan klaim toleran hanya berlaku bagi pandangan yang sejalan dengan arus dominan, sedangkan bagi yang tidak sejalan dituduh sebagai intoleran dan ancaman harmoni sosial.

Kasus Laïcité di Prancis mungkin bisa menjadi contoh toleransi yang memaksa. Atas nama netralitas dan toleransi, Prancis melarang penggunaan simbol-simbol agama di ruang publik. Salah satu penerapan kebijakan Laïcité yang kontroversial sebagaimana yang dikemukakan Belhaj (2022) dalam studinya bahwa pada 2004 Prancis melakukan pelarangan penggunaan hijab di sekolah dan ruang publik. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya menjaga toleransi dan netralitas. Namun, kebijakan ini dianggap diskriminatif terhadap kebebasan dan hak kelompok tertentu untuk mengekspresikan religiusitasnya.  Realitas tersebut menggambarkan bagaimana kelompok dominan (misalnya ormas dan elit) memaksakan definisi tunggal tentang toleransi.

Pola yang hampir serupa dapat ditemukan di Indonesia meskipun dengan bentuk dan istilah yang berbeda. Greg Fealy (2020) menggunakan istilah repressive pluralism untuk menggambarkan hal tersebut. Atas nama toleransi, Kebhinekaan, dan Pancasila seringkali muncul praktik-praktik pelabelan terhadap kelompok atau individu yang memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda.

Dalam konteks ini, individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan standar “moderat” atau “toleran” versi dominan kerap di tuduh intoleran, antikebhinekaan, anti-Pancasila, radikal, bahkan teroris. Tidak jarang mereka yang dicap intoleran dan label lainnya tersebut direpresi, dihalang-halangi, bahkan dipersekusi kegiatan dan perkumpulan keagamaannya. Padahal, tuduhan dan labeling tersebut tidak lahir dari proses hukum atau dialog, tetapi dari perbedaan pemahaman keagamaan bahkan dieksploitasi untuk kepentingan politik. Dalam situasi seperti ini, toleransi kehilangan makna etiknya dan berubah menjadi alat untuk menekan dan mengawasi kelompok lain.

Memang benar bahwa klaim kebenaran tunggal atas tafsir agama berbahaya bagi harmonis sosial. Namun praktik toleransi yang memaksa juga tidak kalah berbahaya karena melahirkan ketakutan untuk berbeda dengan arus dominan. Ruang publik dipenuhi oleh keterbukaan semu jauh dari rasa tulus. Konteks ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Noelle-Neumann (1974) sebagai Spiral Keheningan, di mana orang-orang ketimbang dikucilkan dan dipersekusi secara sosial. Mungkin saja lebih memilih mendiamkan pendapatnya atau berpura-pura toleran sebagaimana makna toleran oleh kelompok dominan. Bukannya merawat kebhinekaan, toleransi  yang memaksa malah memperdalam polarisasi dan ketegangan sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, toleransi idealnya membuka ruang bagi suara-suara yang berbeda, sepanjang tidak melanggar hukum dan hak asasi, bukan malah sebaliknya membuat orang takut menyuarakan pendapat dan keyakinannya.

Merayakan Perbedaan: Etika Dewasa dalam Beragama

Perbedaan tidak harus diseragamkan agar hidup tetap berjalan. Yang kita butuhkan adalah kesepakatan etis untuk menghargai perbedaan tersebut. Dengan sikap seperti ini, perbedaan tidak lagi dipandang sebagai sebuah ancaman, melainkan ruang untuk belajar dan saling mengenal satu sama lain. Pada tataran ini mengakui kemungkinan kekeliruan dalam menafsirkan teks agama adalah bentuk dari kedewasaan beragama. Selama penafsiran tersebut berdasarkan kaidah yang sahih dalam tradisi agama, tidak melanggar hukum dan nilai kemanusiaan, seharusnya ia ditempatkan sebagai bagian dari dinamika keagamaan yang harus dirayakan. Dalam konteks ini, merayakan perbedaan bukan relativisme iman, tetapi lebih kepada etika kemanusiaan.

Kita telah menyaksikan perbedaan tafsir seringkali dieksploitasi untuk berbagai kepentingan politis dan ideologis. Akibatnya, agama seolah hilang martabat dan kehormatannya sebagai sesuatu yang sakral, bahkan menjadi sumber masalah sosial. Oleh karena itu, merayakan perbedaan adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga agama tetap bermartabat, sakral, dan sumber kebijaksanaan.

Penting untuk kita membedakan antara wahyu dan tafsir terhadapnya. Ayat dan hadis selalu benar, tetapi tafsir dan pemahaman manusia terhadapnya akan selalu beragam. Kesadaran ini yang perlu untuk terus menerus dirawat agar perbedaan tidak menjadi masalah dan juga tidak dieksploitasi untuk kepentingan tertentu.**

*Penulis adalah dosen UIN Palangkaraya dan dosen tamu Unissas Sambas.