Oleh: Suko Wahyudi*
KASUS dugaan korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan yang menjerat Leonardi tidak sekadar menghadirkan persoalan hukum, melainkan membuka ruang perenungan yang lebih dalam tentang wajah moral negara. Ia bukan hanya tentang pelanggaran prosedur, tetapi tentang bagaimana kekuasaan memahami dirinya sendiri: apakah sebagai amanah yang dibatasi oleh nilai, atau sebagai kekuatan yang merasa berhak melampaui batas.
Pada 31 Maret 2026, sidang perdana digelar. Namun, ruang sidang itu sesungguhnya adalah ruang batin bagi negara untuk bercermin. Di sana, hukum tidak hanya bekerja sebagai teks normatif, tetapi sebagai suara nurani yang mengingatkan bahwa setiap kekuasaan memiliki batas. Pertanyaannya menjadi sederhana namun mendalam: masihkah hukum menjadi pijakan, atau telah bergeser menjadi sekadar pelengkap dari kepentingan.
Narasi yang berkembang menunjukkan bahwa proyek satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan. Pembelaan yang mengaitkannya dengan arahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memberi kesan bahwa tindakan tersebut lahir dari kesadaran menjaga kepentingan bangsa. Dalam logika ini, negara hadir sebagai subjek yang aktif, berjuang di tengah kompetisi global yang tidak selalu ramah.
Namun, persoalan menjadi berbeda ketika kepentingan itu ditempatkan sebagai kebenaran yang tidak boleh digugat. Di titik inilah hukum mulai kehilangan maknanya sebagai batas etis. Ia tidak lagi menjadi penuntun, melainkan sekadar alat yang dapat disesuaikan dengan kehendak. Ketika hal ini terjadi, negara perlahan kehilangan orientasi moralnya.
Kita kemudian dihadapkan pada pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah demi sesuatu yang dianggap besar, pelanggaran dapat dimaklumi? Ataukah justru dalam situasi seperti itulah integritas diuji? Sebab nilai sejati tidak lahir dalam kenyamanan, melainkan dalam keberanian untuk tetap teguh di tengah godaan kepentingan.
Ketika hukum mulai dinegosiasikan, yang tergerus bukan hanya aturan, tetapi juga kepercayaan. Masyarakat belajar bahwa kebenaran tidak lagi bersumber dari prinsip, melainkan dari kekuasaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan melahirkan keterasingan antara negara dan rakyatnya.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana ruang abu-abu dalam pengambilan kebijakan dapat menjadi tempat tumbuhnya penyimpangan. Keputusan yang diambil tanpa pengawasan yang memadai, serta budaya yang menempatkan loyalitas di atas kebenaran, menjadikan sistem kehilangan daya tahan moralnya.
Krisis Tata Kelola
Lebih jauh, peristiwa ini mengungkap krisis dalam tata kelola proyek strategis negara. Proyek-proyek besar yang seharusnya menjadi simbol kemajuan justru diselimuti oleh ketertutupan. Dalih kerahasiaan negara sering kali menjadi tirai yang menutupi kelemahan, padahal di baliknya tersimpan risiko yang tidak kecil.
Di sini kita melihat sebuah paradoks. Yang strategis justru menjadi semakin rentan ketika tidak diawasi. Ketiadaan transparansi bukan hanya menutup informasi, tetapi juga membuka peluang bagi lahirnya praktik yang tidak bertanggung jawab.
