Oleh: Maria Goreti*
“Kami lahir ka’tanah nian, kami idup ka’tanah nian, kami mati ka’tanah nian. Yang artinya kami lahir, kami hidup, dan kami akan mati di tanah ini.”
ITULAH sikap masyarakat Dayak di perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak, yang mempertegas adanya relasi kehidupan antara manusia, tanah, dan hutan.
Dalam pandangan masyarakat Dayak, hutan bukan hanya sumber penghidupan, namun juga ruang sakral tempat “Jubata” dan arwah para leluhur berkarya.
Karena itu, selama turun-temurun, masyarakat Dayak di wilayah perbatasan menjaga hutan, sungai, sekaligus mempertahankan relasi sosial dengan komunitas Dayak di Sarawak, Malaysia.
Mereka adalah subjek sesungguhnya, yang berdiri di garis sunyi republik ini. Tanpa seragam, pangkat, label, apalagi sorotan media.
Ironisnya, peran penting itu justru sering terabaikan oleh negara. Kebijakan negara cenderung bertolak pada agenda pembangunan ekonomi, sementara perlindungan ruang hidup ekologis masyarakat Dayak di wilayah ini dipinggirkan dalam kebijakan.
Masalah Perbatasan
Wilayah perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak membentang sekitar 966 kilometer. Selama berabad-abad, bentangan alam seluas ini menjadi ruang hidup masyarakat Dayak di wilayah Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Namun dalam dua dekade terakhir, Global Forest Watch (2020) menyebutkan bahwa hutan primer di wilayah ini hilang seluas 1,25 juta hektar.
Perkebunan sawit menjadi penyebab utama hilangnya hutan. BPS (2026) menyebut bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat mencapai sekitar 2,15 juta hektar dengan 339 perusahaan yang beroperasi.
