Oleh: Muhammad Dipo Alam
DAYCARE atau Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan layanan terorganisasi untuk mengasuh anak di luar rumah, terutama ketika orang tua tidak dapat memberikan pengasuhan secara langsung.
Layanan ini menjadi pilihan bagi orang tua yang bekerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Namun, sebagian besar instansi pemerintah daerah belum menyediakan fasilitas tersebut di lingkungan kerjanya.
Pemerintah berkewajiban menyediakan daycare yang layak, terjangkau, dan aman, terutama di lingkungan perkantoran pemerintah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA). Kewajiban ini bertujuan mendukung produktivitas orang tua sekaligus memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak.
EXECUTIVE SUMMARY
Policy brief ini bertujuan mendeskripsikan kebutuhan orang tua yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah di seluruh Indonesia terhadap layanan TPA di instansi masing-masing.
Permasalahan daycare di instansi pemerintah umumnya berkaitan dengan aksesibilitas, kapasitas, dan tata kelola operasional yang belum optimal.
Kasus terbaru yang melibatkan 53 anak korban kekerasan dan penelantaran di daycare Yogyakarta menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Padahal, anak merupakan masa depan daerah.
