Oleh: Ansel B. Molan*
“PROVINSI Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu luasnya cuma 43.000 km2, APBD-nya 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat luasnya 171.000 km2, APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Dedi Mulyadi, 3 bulan? Suruh Dedi Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo! Bertukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun, bangun Kalimantan Barat. Ayo! Kalau dia bisa, kucium lututnya!” Demikian pernyataan yang disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam arahannya mengenai penanganan jalan rusak saat menghadiri Musrenbang pada 9 April 2026 di Aula Kantor Bupati Sintang.
Pernyataan konfrontatif tersebut memuat tiga poin mendasar. Pertama, wilayah Kalimantan Barat sangat luas, sekitar empat kali luas wilayah Jawa Barat. Kedua, APBD Kalimantan Barat hanya sekitar Rp6 triliun atau tujuh hingga delapan kali lebih kecil dibandingkan APBD Jawa Barat. Ketiga, sebagai konsekuensi logis dari kedua poin tersebut, progres pembangunan jalan di Kalimantan Barat mengalami kendala yang cukup signifikan dibandingkan dengan Jawa Barat.
Indikatornya terlihat jelas dari kondisi ruas jalan di Kalimantan Barat, baik jalan kabupaten/kota, jalan provinsi, maupun jalan nasional atau Jalan Trans Kalimantan yang masih sangat bervariasi. Ruas jalan tersebut, khususnya Jalan Trans Kalimantan, belum sepenuhnya baik, tetapi juga tidak sepenuhnya buruk. Di beberapa titik, jalan masih sempit, berlubang, bergelombang, dan rawan tergenang banjir saat musim hujan. Namun, di titik lainnya, kondisi jalan sudah lebar, mulus, dan relatif baik untuk dilalui.
Jalan Trans Kalimantan atau Jalan Trans, sebagaimana disebut masyarakat Kalimantan Barat, merupakan jalur transportasi darat nasional yang menghubungkan lima provinsi di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam konteks wilayah Kalimantan Barat, Jalan Trans terbagi menjadi dua koridor utama. Di bagian timur, jalan ini membentang dari Pontianak–Tayan–Sanggau–Sekadau–Sintang–Putussibau yang kemudian terhubung ke wilayah Kalimantan Tengah. Sementara itu, di bagian utara, jalan ini membentang dari Pontianak–Mempawah–Singkawang–Sambas hingga Aruk yang merupakan kawasan perbatasan dengan Malaysia. Mengingat Jalan Trans merupakan satu-satunya jalur darat strategis, jalur ini sangat ramai dan padat sehingga memiliki tingkat risiko kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi.
Jalur Ekonomi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional mengenai klasifikasi produksi tanaman menurut provinsi dan jenis tanaman tahun 2024 yang menjadi data acuan tahun 2026, pada level regional Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat menempati posisi strategis dalam berbagai komoditas perkebunan.
Untuk komoditas kelapa sawit, Kalimantan Barat berada di urutan kedua dengan produksi 4.958,54 ribu ton setelah Kalimantan Tengah dengan 7.458,14 ribu ton. Untuk komoditas kelapa, Kalimantan Barat berada di urutan pertama dengan produksi 76,8 ribu ton, disusul Kalimantan Selatan dengan 24,01 ribu ton. Pada komoditas karet, Kalimantan Barat juga menempati urutan pertama dengan produksi 158,1 ribu ton, disusul Kalimantan Selatan dengan 127,96 ribu ton. Untuk komoditas kopi, Kalimantan Barat kembali berada di posisi pertama dengan produksi 2,98 ribu ton, sedangkan Kalimantan Selatan berada di urutan kedua dengan 0,89 ribu ton.
Sementara itu, untuk komoditas kakao, Kalimantan Barat berada di urutan keempat dengan produksi 0,60 ribu ton setelah Kalimantan Utara dengan 0,79 ribu ton dan Kalimantan Tengah dengan 1,61 ribu ton.
Data tersebut menunjukkan bahwa sektor perkebunan di Kalimantan Barat merupakan sentrum produksi komoditas yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peran strategis ini menegaskan pentingnya Kalimantan Barat dalam menopang perekonomian nasional secara substansial.
