Oleh: Samuel, S.E., M.M.*
“Menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri, kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai tidak, karena tidak mendengar artikulasi yang jelas, yaitu artinya dewan juri berhak memberikan nilai -5,” kata Indri Wahyuni sebagai salah satu juri d Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Kalbar.
Menarik! Sekaligus mengkhawatirkan, bahwa polemik Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI Kalimantan Barat beberapa hari terakhir menjadi perlombaan pelajar yang seharusnya ruang intelektual justru menjadi arena kegaduhan, hitungan jam dunia digital sudah banjir dengan penghakiman. Kata “artikulasi” mendadak bertransformasi menjadi meme, bahan candaan, ‘seakan’ simbol ketidakpercayaan publik terhadap proses penilaian.
Memang, di sisi penonton bisa saja kita merasa panas, dan jengkel namun tampaknya pepatah ini cocok untuk saya sampaikan dalam tulisan kali ini. “Tili put kai nyin, kai nyin put tili – chiong nyi tili, emboy kai nyin, chong kai nyin nyi tu eng tili.” Ini pepatah Hakka yang berarti orang yang pandai, pandai juga menghargai kepandaian-kepandaian orang lain, termasuk orang baik, juga bisa mengakui kebaikan-kebaikan orang lain.
Di media sosial, peristiwa itu tidak lagi dibaca sebagai dinamika lomba biasa, hal itu tampak seolah berubah menjadi drama moral. Di sisi pertama, ada pihak yang dianggap korban, sebaliknya ada yang dianggap diuntungkan, celakanya ada pula yang diposisikan sebagai penyebab masalah. Kita tahu bahwa ruang digital bekerja cepat membelah opini sebelum semua orang sempat berpikir jernih.
Suka atau tidak, dan mau atau tidak faktanya inilah wajah masyarakat digital hari ini lebih cepat bereaksi daripada memahami. Padahal, dalam dunia pendidikan, persoalan paling penting bukan sekadar siapa menang dan siapa kalah, melainkan bagaimana kita menjaga martabat proses belajar itu sendiri. Dari sudut pandang ini lahir polemik LCC Kalbar menjadi menarik dibaca secara filosofis.
Dalam Marketing 4.0, Philip Kotler menjelaskan perubahan besar masyarakat digital otoritas formal tidak lagi otomatis dipercaya. Dahulu keputusan juri, institusi, atau penyelenggara dianggap final. Kini semuanya dapat digugat oleh kamera ponsel dan viralitas media sosial maka jangan heran jika dunia yang tidak lagi percaya pada otoritas.
Celakanya publik tidak lagi menunggu klarifikasi resmi, netizen merasa cukup dengan emosi visual, reaksi menjadi lebih penting daripada verifikasi. Karena satu potongan video mampu mengguncang legitimasi sebuah keputusan alhasil berdampak pada yang viral dianggap benar dan yang tenang sering kalah cepat.
Sangat wajar jika momen tertentu segera membentuk narasi kolektif apalagi kata “artikulasi” bukan lagi istilah teknis dalam perlombaan hal tersebut pelan-pelan membantuk simbol ketidakpuasan publik. Sekarang media sosial mempunyai sifat yang berbahaya yakni ‘mudah’ menyederhanakan kenyataan.
Faktanya, permainan dalam ruang digital, kompleksitas sering mati, yang tersisa hanya kubu-kubu, yang menang, yang dirugikan, dan yang disalahkan. Padahal bisa saja kejadian nyata jauh lebih rumit daripada algoritma TikTok. Filsuf Italia Giorgio Agamben pernah mengingatkan bahwa dalam situasi tertentu manusia dapat kehilangan dirinya dan berubah hanya menjadi objek dalam mekanisme sosial yang lebih besar. Dalam konsep state of exception, aturan normal sering runtuh ketika tekanan publik mengambil alih ruang rasional dan kita menyaksikan itu hari ini.
