Oleh: Dr. Ir. Said Basalim*
Pada beberapa waktu lalu, pada rapat di Bappeda Kota Pontianak, seorang kolega menanyakan tentang konsep jalan yang memenuhi standar keselamatan atau road safety. Pertanyaan ini diajukan karena saudara kandung dari kolega tersebut mengalami kecelakaan tertabrak truk saat berjalan di pinggiran salah satu jalan di Kota Pontianak.
Pada peristiwa kecelakaan dimana yang terlibat adalah antara kendaraan (terutama roda empat), dengan pejalan kaki di pinggir jalan, terdapat satu fakta sederhana. Pejalan kaki yang berjalan di badan jalan bukan karena tidak tahu aturan, tapi karena terpaksa. Bahu jalan di ruas itu sudah lama tidak layak, rusak, ditumbuhi rumput tinggi, sebagian digunakan pedagang untuk menggelar dagangan. Tidak ada ruang lain. Maka ia berjalan di badan jalan, dan itu menjadi keputusan terakhir dalam hidupnya. Pertanyaannya bukan mengapa ia berjalan di sana. Pertanyaannya adalah: mengapa bahu jalan itu tidak layak, padahal negara sudah lama mewajibkannya?
Kewajiban Hukum
Mungkin banyak orang mengira bahu jalan adalah "bonus" infrastruktur yang ada kalau anggarannya cukup, ada kalau tidak diambil untuk kepentingan lain; yang jika tidak ada pun tidak apa-apa. Ini salah kaprah yang mahal harganya.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan jalan sebagai seluruh bagian jalan beserta bangunan pelengkapnya. Sedangkan PP 34/2006 tentang Jalan secara eksplisit menyebut bahu jalan sebagai bagian dari ruang manfaat jalan — bukan pelengkap opsional. Dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023 bahkan menegaskan di Pasal 7 bahwa bahu jalan wajib diperkeras dengan kekuatan minimal 60 persen dari kekuatan perkerasan lajur lalu lintas.
Artinya, ketika bahu jalan tak ada, rusak, atau berubah fungsi menjadi parkir dan lapak pedagang, hal ini bukan sekadar masalah teknis, namun merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan. Bagaimana dengan trotoar? Jika mencermati PM PUPR No.5 Tahun 2023, bagian Lampiran III, bahu jalan dan trotoar adalah 2 fasilitas yang sama-sama diperlukan dalam sistem jaringan jalan perkotaan (jalan sekunder – jalan sedang), meskipun pada tipikal jalan dan sistem jaringan primer, trotoar tidak disediakan. Dapat ditarik kesimpulan, pada lahan terbatas, ketika suatu jalan tingkat pejalan kaki rendah, bahu menjadi pilihan; tapi ketika pejalan kaki memiliki jumlah signifikan, trotoar menjadi kebutuhan.
Tiga Kondisi
Tjahyono dan Subagio dalam bukunya, Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan menyebutkan selain aspek manusia, kendaraan, terdapat aspek lingkungan jalan (road environtment) sebagai salah satu komponen penyebab kecelakaan (Tjahyono dan Subagio, 2011). Pada masalah bahu jalan, unsur ini hadir dalam tiga bentuk yang berbeda, tapi sama-sama berpotensi menimbulkan hazard.
Pertama, bahu jalan yang tidak ada sama sekali. Ini umum terjadi di ruas jalan yang dibangun di kawasan padat, di mana lahan terbatas memaksa desain jalan seadanya, jalur kendaraan ada, namun bahu jalan tidak. Pada kondisi ini, pengendara motor dan pejalan kaki berbagi ruang yang sama dengan truk dan bus.
