Oleh: Muhammad Azmi*
Demokrasi selalu menyukai keramaian. Jalanan menjadi panggung, spanduk menjadi dialog, pengeras suara menjadi mikrofon, dan massa menjadi pemeran utama. Di negeri ini, setiap kali kebijakan besar lahir, selalu ada dua iring-iringan yang berbaris di jalan yang sama namun menuju arah yang berbeda. Yang satu datang membawa penolakan, yang lain membawa dukungan. Yang satu meneriakkan perubahan, yang lain menggaungkan keberlanjutan. Aksi dibalas aksi. Demonstrasi dijawab demonstrasi. Seolah republik ini sedang menyaksikan dua cermin yang saling berhadapan.
Hari ini, fenomena itu kembali terlihat. Mahasiswa turun ke jalan mengkritik berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari efisiensi anggaran, kondisi fiskal, koperasi desa merah putih hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak lama kemudian, muncul pula kelompok masyarakat yang menyatakan dukungan terhadap program tersebut dan kebijakan pemerintah lainnya. Pemandangan seperti ini sesungguhnya bukan barang baru. Ia berulang dari satu rezim ke rezim berikutnya, hanya aktor dan slogan yang berganti.
Pertanyaannya bukan lagi mengapa ada demonstrasi. Demonstrasi adalah vitamin demokrasi. Lebih menarik justru mengapa hampir setiap aksi besar selalu diikuti aksi tandingan. Apakah ini murni dinamika masyarakat yang memiliki pandangan berbeda? Ataukah ada tangan-tangan yang piawai mengatur tempo sehingga ruang publik berubah menjadi panggung adu pengaruh?
Tidak ada demokrasi yang sehat tanpa perbedaan pendapat. Namun demokrasi juga kehilangan makna ketika perbedaan itu berubah menjadi komoditas politik. Ketika massa lebih sibuk menghitung jumlah peserta daripada kualitas gagasan, ketika slogan lebih keras daripada argumentasi, dan ketika kemenangan diukur dari siapa yang paling viral, substansi perlahan menghilang di balik gegap gempita.
Di sinilah publik patut bertanya. Apakah seluruh gelombang aksi itu benar-benar lahir dari hati nurani rakyat? Ataukah sebagian telah bertransformasi menjadi instrumen yang digerakkan oleh kepentingan yang lebih besar daripada sekadar aspirasi masyarakat?
Tidak adil mengatakan semua demonstrasi ditunggangi elite politik. Banyak mahasiswa turun ke jalan karena kegelisahan yang nyata. Banyak masyarakat yang mendukung pemerintah juga berangkat dari keyakinan bahwa sebuah program memang membawa manfaat. Dua posisi itu sah dalam negara demokrasi.
Namun, juga terlalu naif jika menganggap politik tidak pernah hadir dalam setiap mobilisasi massa. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa demonstrasi sering kali menjadi ruang pertemuan antara idealisme dan kepentingan. Ada yang datang membawa nurani, ada pula yang datang membawa strategi. Ada yang berteriak demi perubahan, ada yang berteriak demi mempertahankan posisi. Dalam praktik politik, keduanya kadang sulit dibedakan.
Elite politik memahami satu hal yang tidak dimiliki rakyat biasa, persepsi publik adalah sumber kekuasaan. Ketika parlemen tidak cukup efektif, jalan raya menjadi arena pertarungan opini. Massa bukan hanya alat menyampaikan aspirasi, tetapi juga simbol legitimasi. Semakin besar kerumunan, semakin kuat pesan yang ingin dibangun bahwa "rakyat bersama kami".
Ironisnya, rakyat sering kali hanya menjadi angka dalam hitungan politik. Setelah aksi selesai, spanduk dilipat, panggung dibongkar, dan kamera media beralih ke isu berikutnya, kehidupan mereka yang turun ke jalan tetap bergulat dengan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, biaya pendidikan, dan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan.
