Oleh: Erwin, S.Pd., S.Fil., M.Pd.*
SETIAP kali negara membutuhkan penerimaan lebih besar, kekhawatiran yang sama muncul: apakah orang yang sudah patuh akan kembali menjadi sasaran utama? Pertanyaan itu wajar. Pekerja bergaji telah dipotong pajak. Pelaku usaha formal telah mencatat transaksi. Perusahaan terbuka telah melaporkan kegiatan ekonominya. Jika kebutuhan fiskal terus ditutup dari kelompok yang mudah terlihat, sistem pajak dapat menghasilkan kepatuhan tanpa keadilan.
Di sinilah perluasan basis pajak menjadi penting. Istilah ini sering disalahpahami sebagai penambahan jenis pajak atau kenaikan tarif. Padahal, basis pajak adalah keseluruhan orang, badan, penghasilan, transaksi, dan kekayaan yang menurut ketentuan layak dikenai pajak. Memperluas basis berarti memasukkan kemampuan ekonomi yang belum tercatat, memperbaiki data, menutup celah penghindaran, serta memberi perlakuan setara kepada kegiatan ekonomi yang sejenis.
Masalah tersebut bukan hanya teknis. Ia menyentuh pertanyaan filsafat: siapa yang patut membiayai negara?
John Rawls menawarkan cara berpikir yang relevan melalui “tirai ketidaktahuan”. Bayangkan kita diminta merancang sistem pajak tanpa mengetahui posisi kita kelak. Kita mungkin menjadi pekerja formal, pedagang kecil, pemilik platform digital, pemegang aset besar, atau warga yang membutuhkan layanan kesehatan. Dalam keadaan itu, kita tentu tidak memilih sistem yang terus menagih pihak yang sudah tercatat, sementara pihak dengan kemampuan ekonomi setara dapat lolos karena transaksinya sulit dilacak.
Kita akan memilih sistem yang membagi beban secara wajar. Orang dengan kemampuan ekonomi yang sebanding menanggung kewajiban yang sebanding. Mereka yang memiliki kemampuan lebih besar memberi kontribusi lebih besar. Sementara itu, kelompok berpenghasilan rendah tetap memperoleh perlindungan. Inilah pertemuan antara keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam perpajakan.
Gagasan tersebut membuat perluasan basis pajak berbeda dari perluasan beban pajak. Negara tidak harus memulai dengan menaikkan tarif. Negara dapat memperbaiki pemetaan potensi, mengintegrasikan data, menyederhanakan administrasi, dan mengawasi sektor ekonomi yang berkembang. Arah ini relevan ketika perdagangan digital, aset kripto, layanan keuangan berbasis teknologi, dan transaksi lintas negara tumbuh semakin cepat.
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun dalam APBN 2026. Target itu hadir ketika ketegangan geopolitik, perubahan harga energi, tekanan perdagangan, dan perlambatan ekonomi global dapat memengaruhi penerimaan sekaligus meningkatkan kebutuhan belanja. Ketahanan fiskal berarti kemampuan APBN untuk tetap membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan stabilisasi ekonomi saat guncangan terjadi. Basis pajak yang sempit membuat kemampuan itu rapuh karena negara bergantung pada sumber penerimaan yang terbatas.
Bagi masyarakat, perluasan basis yang adil memberi tiga manfaat. Pertama, beban tidak terus terkonsentrasi pada wajib pajak yang sama. Kedua, negara memiliki ruang lebih kuat untuk mempertahankan pelayanan publik. Ketiga, persaingan usaha menjadi lebih sehat karena pelaku usaha yang patuh tidak dirugikan oleh pihak yang menyembunyikan transaksi atau penghasilan.
Prinsip ini relevan bagi Kalimantan Barat.
